Pembentukan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong, sejak Pemerintahan Belanda sampai ke Pemerintahan Republik Indonesia, telah terjadi perubahan signifikan dalam implementasi roda pemerintahan. Kilas balik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa lalu dan masa depan, sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Sorong awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore guna perluasan wilayah kesultanan dengan diangkat 4 (empat) orang raja yang disebut  Kalano Muraha atau Raja Ampat. Keempat raja  adalah  Raja Fan Gering, Raja Fan Malaba, Raja Fan Mastarai dan  Raja Fan Malanso yang diangkat sesuai dengan  4 pulau besar yang tersebar dari gugusan pulau –pulau raja ampat  yakni Waigeo, Missol, Salawati dan Batanta. Selain mengangkat raja – raja, pemberian nama pangkat dan jabatan pun diberikan oleh Kesultanan Tidore seperti Sangaji  (bidang pemerintahan), Kapiten Laut dan Mayor (bidang keamanan), Marinyo (bidang keagamaan) dan sebagainya.

Dari pemerintahan tradisional Kesultanan Tidore hingga pemerintahan Belanda sebelum perang dunia ke-II, semasa penjajahan Pemerintahan Belanda atas kepulauan Indonesia, maka tahun 1935 di Sorong dibuka sebagai Base Camp Batatese Petroleum Maastchappy (BPM) dengan pos pemerintah mengambil lokasi pada pulau Doom. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1944, kemudian Sorong diduduki oleh tentara Jepang. Semasa Irian Barat dalam suasana perang antara sekutu melawan Jepang, maka Pemerintah Belanda membentuk satuan pemerintahan sipil yang diberi nama “Nederlands Indies Civil Administration (NICA) berkedudukan di Kampung Harapan Jayapura (Hollandia pada waktu itu). Satuan pemerintahan nica ini setelah berakhirnya perang dunia ke-II tahun 1945, masih berkuasa di Irian Barat sampai tahun 1947. Pada tahun 1947 Pemerintah Belanda mulai menyusun struktur pemerintahan untuk Irian Barat dengan pembagian-pembagian wilayah atas daerah besar dan kecil sesuai dengan keinginannya. 

Sorong ditentukan sebagai onderafdelijk  meliputi distrik-distrik di Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Doreri. Onderafdelijk ini dipakai oleh seorang Hoofd Van Plaatslijk Bestuur (HPB) dan berkedudukan di Sorong Doom. Kota Sorong Doom  ditentukan pula sebagai ibu kota Afdeling West Niew Guinea yang wilayahnya meliputi seluruh kepala burung dan Fak-Fak (sekarang Kabupaten Fak-Fak) Afdeling West Nieuw Guinea ini dikepalai oleh seorang Asisten Resident, sedangkan residentnya sebagai kepala propinsi berkedudukan di Jayapura . Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1950, Pemerintah Belanda berusaha memisahkan Irian Barat melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), maka Pemerintah Belanda lebih memperkuat kedudukannya dengan membentuk Satuan Pemerintahan yang diberi nama “Het Gouverment Van Netherlands Niew Guenea dikepalai oleh seorang Gouvernelir berkedudukan di Hollandia (Jayapura sekarang)

Mulai pada saat itu terbentuklah beberapa Afdeling Definitive diselurh Irian Barat  (netherlands nieuw guinea pada waktu itu ) diantaranya Afdeling West Niew Guinea yang meliputi seluruh wilayah kepala burung (volgekop) dan Fak-Fak dikepalai oleh seorang Resident dan berkedudukan di Sorong Doom. Afdeling West Niew Guinea meliputi:

1. Onderafdeling Sorong;

2. Onderafdeling Fak – Fak;

3. Onderafdeling Ayamaru;

4. Onderafdeling Manokwari;

5. Onderafdeling Kaimana;

6. Onderafdeling Ransiki;

7. Onderafdeling Kokonao;

8. Onderafdeling.

Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1950, karena luasnya wilayah onderafdeling Sorong maka pada tahun 1952 onderafdeling kemudian dipecah menjadi 2 (dua) onderafdeling yaitu:

1. Onderafdeling Sorong Oil  dan

2. Onderafdeling Raja 

Masing-masing dikepalai oleh seorang Hoofd  Van Plaaslijk Bestuur (HPB) dan kedua-duanya berkedudukan di Sorong Doom. Pada tahun 1956, afdeling west nieuw guinea kemudian dipecahkan dan dibentuk menjadi 2 (dua) afdeling yaitu : Afdeling West Nieuw Guinea dan Afdeling Fak-fak, bersamaan dengan pemecahan tersebut maka resident west nieuw guinea yang tadinya berkedudukan di Sorong Doom kemudian  dipindahkan ke Manokwari. Dengan demikian maka Afdeling west Niew Ginea meliputi onderafdeling - onderafdeling:

1. Onderafdeling Raja Ampat

2. Onderafdeling Sorong Oil

3. Onderafdeling Ayamaru (pada tahun 1955 dipindahkan ke teminabuan)

4. Onderafdeling Manokwari

5. Onderafdeling Ransiki

6. Onderafdeling Bintuni

Pada tahun 1959, Hoofd van Plaatselijk Bestuur (HPB) Sorong Oil dipindahkan dari Sorong Dom ke Remu sebagai Ibu Kota Onderafdeling Sorong Oil yang baru (Kota Sorong saat ini) sedangkan Sorong Dom tetap sebagai Ibukota Onderafdeling Raja Ampat.

Sejak tanggal 1 Oktober 1962 penyerahan Pemerintahan atas Irian Barat kepada Badan Penguasa Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Pada Tanggal 1 Mei 1963 penyerahan Irian Barat ke Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1965 Pemerintah Republik Indonesia, mengangkat seorang Wakil Bupati sebagai Koordinator yang berkedudukan di Sorong, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia, Nomor 129 Tahun 1965, dengan tugas :

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.

2. Mempersiapkan pemecahan Irian Barat menjadi 2 (dua) Kabupaten.