Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem Demokrasi Liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menjadi tokoh sentral dalam penggagasannya, dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata.
Demokrasi Terpimpin, juga disebut Orde Lama, adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 hingga dimulainya Orde Baru pada tahun 1966. Periode ini menyusul pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno, yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Ia mengklaim telah mendasarkan sistem tersebut pada sistem desa tradisional yang berbasis musyawarah dan mufakat, yang berlangsung di bawah bimbingan para tetua desa. Namun, di tingkat nasional, hal ini berarti pemerintahan terpusat di bawah Soekarno: darurat militer, pengurangan besar-besaran terhadap kebebasan sipil dan norma-norma demokrasi, serta Tentara Nasional Indonesia (khususnya Angkatan Darat) dan Partai Komunis Indonesia yang bertindak sebagai blok kekuatan utama.
Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
Soekarno mengusulkan perpaduan tiga unsur nasionalisme, agama, dan komunisme ke dalam konsep pemerintahan Nas-A-Kom atau Nasakom yang kooperatif. Konsep ini bertujuan untuk memuaskan empat faksi utama dalam politik Indonesia seperti TNI, nasionalis sekuler, kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan militer, ia memproklamasikan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 dan mengusulkan kabinet yang mewakili semua partai politik besar, termasuk Partai Komunis Indonesia, meskipun partai-partai tersebut tidak pernah benar-benar diberi posisi fungsional dalam kabinet.