PENSIUN PPPK

Peraturan Terkait PPPK :

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

  • Menyatakan bahwa PPPK merupakan bagian dari ASN selain PNS. 

  • Memberikan kerangka hukum umum untuk manajemen PPPK. 

• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

  • Mengatur manajemen PPPK, termasuk hak dan kewajiban. 

  • Sama dengan PNS, PPPK berhak atas gaji dan tunjangan sesuai peraturan. 

  • Berharap meningkatkan kualitas hidup tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK. 

• Peraturan Gaji dan Tunjangan:

  • Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024: mengubah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. 

  • PPPK menerima gaji dan tunjangan yang dibayarkan oleh pemerintah sesuai ketentuan. 

• Peraturan Lain yang Relevan:

  • Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 18 Tahun 2020 : tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK. 

Persyaratan pemngajuan SKPP ke BPKPD

1. SK Pengangkatan PPPK

2. SPK

3. SK KGB (bagi yang mempunyai)

4. Surat Perintah Penugasan

5. SK Pemberhentian (disiapkan oleh BKPSDM)

6. KK

7. Akta Nikah

8. Surat Keterangan Kuliah dari Kampus (apabila memiliki anak yang sedang kuliah)

Persyaratan Pengajuan Klaim TASPEN

1. KTP 

2. NPWP 

3. SKPP 

4. SK Pemberhentian

5. Formulir permohonan (Taspen)    Download  Disini   Atau  Disini