CUTI PNS

BERDASARKAN:

PP NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS;
PERATURAN BKN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS.

CUTI TAHUNAN

PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus menerus berhak atas Cuti Tahunan;
Lamanya Cuti Tahunan adalah 12 hari kerja;
Dalam hal hak atas Cuti Tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu Cuti Tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender;
Hak atas Cuti Tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk Cuti Tahunan dalam tahun berjalan;
Hak atas Cuti Tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan;
Apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, hak atas Cuti Tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 tahun;
Hak atas Cuti Tahunan yang ditangguhkan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk hak atas Cuti Tahunan dalam tahun berjalan;
PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapatkan liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak Cuti Tahunan.

CUTI BESAR

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus menerus (kecuali untuk menunaikan ibadah haji pertama kali) berhak atas Cuti Besar paling lama 3 bulan,;
PNS yang menggunakan hak atas Cuti Besar tidak berhak atas Cuti Tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
PNS yang telah menggunakan hak atas Cuti Tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas Cuti Besarnya diberikan dengan memperhitungkan hak atas Cuti Tahunan yang telah digunakan;
PNS yang menggunakan hak atas Cuti Besar dan masih mempunyai sisa hak atas Cuti Tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas Cuti Tahunan tersebut;
Hak Cuti Besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan menunaikan ibadah haji pertama kali;
PNS yang menggunakan Cuti Besar kurang dari 3 bulan, sisa Cuti Besar yang menjadi haknya hapus;
Selama menggunakan hak atas Cuti Besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

CUTI SAKIT

Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit;
PNS yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada Atasan Langsung dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter;
PNS yang sakit lebih dari 1 hari s.d. 14 hari berhak atas Cuti Sakit dengan ketentuan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti disertai Surat Keterangan Dokter yang sekurang-kurangnya menyatakan perlunya diberikan cuti dan lamanya cuti;
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 hari berhak atas Cuti Sakit untuk waktu paling lama 1 tahun, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti disertai surat keterangan dokter pemerintah yang sekurang-kurangnya menyatakan perlunya diberikan cuti dan lamanya cuti;
PNS yang Cuti Sakitnya dalam jangka waktu 1 tahun belum sembuh, apabila diperlukan dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan;
PNS yang Cuti Sakitnya dalam jangka waktu 1½ tahun belum sembuh harus di uji kembali kesehatannya oleh Tim Penguji Kesehatan, apabila dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti Sakit untuk paling lama 1½ bulan, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti disertai Surat Keterangan Dokter atau Bidan;
PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas Cuti Sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya;
Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

CUTI MELAHIRKAN

Hak Cuti Melahirkan untuk kelahiran anak ke-1 sampai dengan ke-3 diberikan pada saat menjadi PNS;
Untuk kelahiran anak ke-4 dan seterusnya diberikan Cuti Besar;
Hak atas Cuti Melahirkan paling lama 3 bulan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti;
Selama Cuti Melahirkan PNS menerima penghasilan PNS.

CUTI KARENA ALASAN PENTING

PNS berhak mengajukan permintaan Cuti Karena Alasan Penting secara tertulus kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, apabila:
- ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, apabila sakit keras melampirkan Surat Keterangan Rawat Inap;
- salah seorang anggota keluarga yang dimaksud di atas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
- Melangsungkan perkawinan;
- PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dengan melampirkan Surat Keterangan Rawat Inap;
- Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan Surat Keterangan paling rendah dari Ketua RT;
- PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaannya.
Cuti Karena Alasan Penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk waktu paling lama 1 bulan;

Dalam hal mendesak dan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti berhalangan, pejabat tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan Izin Tertulis Sementara;
Selama menggunakan hak atas Cuti Karena Alasan Penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

CUTI BERSAMA

Cuti Bersama tidak mengurangi hak Cuti Tahunan;
PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas Cuti Bersama, hak Cuti Tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah Cuti Bersama yang tidak diberikan dan hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

KLIK DISINI UNTUK MELIHAT/MENGUNDUH ATURAN CUTI BERSAMA ASN TAHUN 2024

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dapat diberikan Cuti Diluar Tanggungan Negara untuk paling lama 3 tahun karena alasan:
- mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
- mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
- menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
- mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
- mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
- mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
Jangka waktu Cuti Diluar Tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya;
Cuti Diluar Tanggungan Negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan tidak menerima penghasilan PNS;
Untuk mendapatkan Cuti Diluar Tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada PPK disertai dengan alasan serta bukti alasan;
PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara;
Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara hanya dapat diberikan melalui Keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN;
Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara dapat ditolak;
Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian Cuti Diluar Tanggungan Negara harus diisi;
Selama menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS;
PNS yang telah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PNS yang sedang menggunakan hak atas Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila ada kepentingan dinas mendesak. Jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan;
Hak atas Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh PPK. Dalam hal mendesak dan PPK berhalangan, pejabat tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan Izin Tertulis Sementara.
Ketentuan mengenai Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan penting terhadap CPNS berlaku secara mutatis mutandis.

Google Sites

Report abuse