Visi
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

1. Pembangunan Statistik yang Lebih Luas

Penguatan kolaborasi yang berkesinambungan dengan berbagai penyelenggara kegiatan statistik diwujudkan dalam dokumen SNPSI. Dalam kolaborasi ini, BPS berupaya merajut kesepahaman mengenai berbagi-pakai data administrasi. Regulasi untuk memayungi keamanan data dan kerahasiaan data pribadi juga perlu ditata ulang. Tak lupa, perencanaan infrastruktur dan kompetensi SDM di bidang statistik harus terintegrasi guna menghasilkan kerangka statistik nasional yang komprehensif. Ada 4 agenda yang perlu dilakukan untuk memastikan terwujudnya SNPSI :

• Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi

• Penyiapan infrastruktur untuk penerapan SNPSI

• Peningkatan literasi SNPSI kepada para pemangku kepentingan 

• Kolaborasi dan koordinasi antar K/L/D/I serta penetapan standar data statistik

2. Transformasi Proses Bisnis Statistik

Melakukan penyempurnaan proses bisnis statistik dengan menempatkan kembali neraca nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari kegiatan statistik yang dilakukan sesuai prinsip perubahan statistik BPS. Oleh karena itu, integrasi kegiatan statistik akan dipercepat implementasinya. Pemanfaatan big data dalam official statistics akan dioptimalkan untuk merespons kebutuhan data yang semakin cepat.

• Pemetaan Relevansi Survei untuk mengevaluasi Relevansi Survei Terhadap Kebutuhan dan Kondisi yang Berkembang

• Integrasi proses Bisnis Statistik untuk mendukung Penyediaan indikator bagi kebutuhan statistik makro dan neraca yang berkualitas

• Pemanfaatan berbagai sumber Big Data dengan maksimal untuk menghasilkan Official Statistics

3. Penguatan Pembinaan Statistik Sektoral

Kapasitas seluruh penyelenggara kegiatan statistik perlu ditingkatkan guna menjamin standar dan kualitas output. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif, efisien, dan andal. Untuk itu, BPS sebagai pembina data statistik akan menyusun pedoman pembinaan yang standar, memfasilitasi kegiatan statistik sektoral, dan mengevaluasi pembangunan statistik.

• Pembinaan dan Penyusunan Pedoman Statistik Sektoral

• Sosialisasi dan implementasi SDI

• Pengembangan Infrastuktur Statistik 

• Penyusunan Standar Data Statistik dan Implementasi Regulasi Metadata Statistik

• Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Indeks Pembangunan Statistik

4. Adaptasi Tata Kerja Era Baru

Proses bisnis statistik yang terintegrasi dan penguatan kolaborasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, menuntut BPS untuk mengubah pola hubungan kerja menjadi kolaboratif dan kaya akan fungsi. Dengan berubahnya pola hubungan kerja tentu akan memengaruhi lingkungan kerja, di mana BPS akan menerapkan ruang kerja yang fleksibel beserta digitalisasi cara bekerja.

• Regulasi hubungan kerja baru

• ruang kerja yang fleksibel (Flexible Working Space/FWS)

• Sistem Otomatisasi Perkantoran (Office Automation System/OAS)

5. Mencetak SDM BPS yang Unggul

Perkembangan tata kerja baru dan proses bisnis menuntut kualifikasi tambahan pada kompetensi SDM BPS seperti data science dan komunikasi statistik. BPS juga akan memfokuskan kejelasan pola karier dan pengembangan kompetensi sebagai pemenuhan kebutuhan pegawai. Untuk itu, organisasi juga akan membangun manajemen talenta ASN sebagai langkah strategis terhadap rencana suksesi BPS di masa yang akan datang.

• Pemenuhan SDM Teknis dan Nonteknis

• Mutasi pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi

• Eksplorasi Talenta dan Maksimalisasi Potensi Pegawai

• Formasi pegawai berdasarkan hasil ABK terbaru

6. Kinerja Terpadu untuk BPS Berkelas Dunia

Peningkatan kualitas manajemen SDM perlu dibarengi dengan kejelasan kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, indikator kinerja organisasi harus dapat terpetakan dan terbagi habis ke dalam kinerja setiap pegawai sesuai jabatannya. Indikator kinerja juga akan berbasis kepada hasil kerja yang dibingkai dalam sistem manajemen kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku secara nasional.

• Cascading (Penyelarasan) Indikator Kinerja secara vertikal sampai level jabatan terendah

• Menuju indikator kinerja yang berorientasi pada Output/Hasil

• Internalisasi Target Indikator Kinerja

• Penyesuaian sistem manajemen kinerja dengan peraturan yang berlaku

7. Kolaborasi Mengawal Perubahan BPS

Perubahan yang terjadi di berbagai hal haruslah ditopang juga dengan pengawasan internal yang menyeluruh, baik dari sisi audit keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi budaya dan dilaksanakan seluruh unit kerja serta kualitas auditor harus ditingkatkan untuk menggaransi pencapaian visi misi BPS.

• Penyempurnaan implementasi manajemen resiko

• Optimalisasi peran APIP sebagai quality assurance and consultating

• Peningkatan peran APIP dalam pengawasan pencapaian kinerja organisasi

• Optimalisasi penerapan SPIP dan peningkatan maturutas SPIP