Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

1. fasilitasi perumusan kebijakan daerah bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;

2. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;

3. pembinaan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;

4. fasilitasi layanan administrasi dan teknis penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah dan pelaksanaan program Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta Pembinaan dan AdvokasiPengadaanBarang/Jasa;dan

6. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi inventarisasi paket pengadaan barang/ jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/ jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/ jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral, membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pasal 48

         Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik meliputi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya, pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa, identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan unit kerja pengadaan barang jasa, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas, pengelolaan informasi kontrak, dan mengelola informasi manajemen barang/ jasa hasil pengadaan.

Pasal 49

         Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( 1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa meliputi pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/ jasa pemerintah terutama para pengelola pengadaan barang/ jasa dan personel unit kerja pengadaan barang/ jasa, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa, pelaksanaan analisis beban kerja unit kerja pengadaan barang/jasa, pengelolaan personil unit kerja pengadaan barang/jasa, pengembangan sistem insentif personel unit kerja pengadaan barang/ jasa, fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, bimbingan teknis pendampingan dan/ atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan kabupaten dan desa, bimbingan teknis pendampingan dan/ atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.