Regulasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya

Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa

1. Undang-Undang

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (terkait pelaksanaan tugas ASN dalam pengadaan).

2. Peraturan Presiden

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Peraturan LKPP

• Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

• Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Dokumen Pemilihan.

4. Surat Edaran LKPP

• Surat Edaran Kepala LKPP terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku.

• Surat Edaran mengenai penggunaan Katalog Elektronik dan e-Purchasing.

5. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

• Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengadaan (apabila telah diterbitkan).

• Peraturan Gubernur Papua Barat Daya mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (jika tersedia).

6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

• SOP Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa.

• SOP Konsultasi Pengadaan.

• SOP Pelayanan Informasi Pengadaan.

• SOP Monitoring dan Evaluasi Pengadaan.

7. Pedoman dan Panduan

• Panduan Penggunaan SPSE.

• Panduan Penggunaan SIRUP.

• Panduan Penggunaan e-Katalog.

• Panduan Penyusunan Dokumen Pemilihan.

• Panduan Manajemen Risiko Pengadaan.