Regulasi

• UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

• Salinan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

• PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

• SE Dirjen Bimas Islam Nomor: B-039//DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 tentang Wali Hakim dan Taukil Wali

• Kepdirjen Bimas Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk

• Kepdirjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

• KMA Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis WEB pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

• Permenpan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu

• PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim

• Pedoman PAI Non PNS

• PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

• PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 283 Tahun 2019 tentang Peubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 590 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan

• PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

• PMA 12 Th. 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan

• PMA No 37 Tahun 2016 Perubanahan Atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan

• Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 590 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan

• PMA Nomor 34 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

• PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

• 
  

Pengelolaan Blanko Duplikat Buku Nikah (DN)

Sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor B-9022/Kw.10.6/2/HM.00/10/2019 perihal distribusi blanko nikah 2019 tanggal 07 Oktober 2019, bahwa pengelolaan blanko Duplikat Buku Nikah (DN) diatur sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan blanko Duplikat Buku Nikah (DN) agar diterapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dokumen oleh yang bukan pemangku kepentingan.

2. Pemberian layanan Duplikat Nikah hanya diberikan kepada pemohon yang menyampaikn alasan kuat seperti hilang, rusak atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan buku nikah tidak bisa dipergunakan lagi.

3. Apabila satu pasangan nikah mengajukan permohonan Duplikat Buku Nikah (DN) dan yang bermasalah buku nikahnya hanya salah satu yang rusak, maka tidak perlu dua-duanya diganti dengan DN.

4. Mekanisme pengajuan Duplikat Buku Nikah (DN): Kepala KUA mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota up Kepala Seksi Bimas Islam/Urais dan Binsyar yang dilampiri dengan:

   • Permohonan pengajuan yang bersangkutan ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan perihal penerbitan Duplikat Buku Nikah diatas meterai Rp6000,00 dan ditandatangani oleh pasangan suami istri pemohon dilengkapi dengan copy data identitas (KTP atau dokumen identitas sah lainnya)

   • Pemohon menyerahkan asli Surat keterangan kepolisian baik alasan hilang, rusak maupun alasan lain yang menyebabkan buku nikah tidak bisa dipergunakan lagi.

   • Buku nikah yang rusak wajib dilampirkan dan diserahkan ke Bimas Islam/Urais dan Binsyar untuk diusulkan pemusnahannya

   • Kepala KUA dalam pengajuan blanko Duplikat Buku Nikah (DN) agar memperlihatkan ASLI seluruh dokumen beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota up Kepala Seksi Bimas Islam/Urais dan Binsyar dan copy dokumen tersebut 1 (satu) berkas diserahkan ke Bimas Islam/Urais dan Binsyar.