Selamat Datang di portal resmi Assessment Calon Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Implementasi Authentic Assessment Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Duta Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat/Anggota FPSH HAM Jawa Barat. Inovasi model penilaian yang dikembangkan oleh Tim Satuan Tugas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pendidikan Pelatihan dan Evaluasi FPSH HAM Jawa Barat

Pengertian
Asesmen (assessment) adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja Calon Duta Hukum dan HAM, atau program kegiatan dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu. Setelah diperoleh hasil asesmen maka dilakukan proses penilaian. Penilaian (grading) adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut/dimensi/kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi (evaluation) adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil assesmen dan penilaian.

Tujuan
Tujuan dilakukannya asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran adalah:
(1) Memantau perkembangan proses pembelajaran Calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat;
(2) Mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran Calon Duta Hukum dan HAM Jawa Barat;
(3) Memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) bagi (a) Calon Duta Hukum dan HAM dalam rangka perbaikan pembelajaran (b) Satgas Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam rangka perbaikan dan pengembangan Assessment (c) Bidang Pendidikan Pelatihan dan Evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum (d) FPSH HAM Jawa Barat dalam rangka pengembangan institusi;
(4) Wahana kontrol kualitas lulusan, dalam artian bahwa melalui asesmen capaian pembelajaran dapat dipastikan seluruh lulusan suatu program kegiatan telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan;
(5) Penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait.

Klik dibawah Ini

Klik dibawah Ini

Klik dibawah Ini

Klik dibawah Ini

Klik dibawah Ini

Klik dibawah Ini