Advokat | Pengacara | Konsultan Hukum
Advokat | Pengacara | Konsultan Hukum
Embedded Files
Konsultasikan dengan Kami terkait masalah hukum yang sedang Anda alami
AMMAREL LAW FIRM & Partners Merupakan Firma hukum yang didirikan oleh Amudin Laia, S.H. & rekan Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum yang bergabung serta berkompeten dalam berbagai bidang hukum yang digeluti. Memberikan layanan hukum bagi masyarakat dan atau subjek hukum secara profesional dan berintegritas dengan mengedepankan pelayanan yang berlandaskan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia."
“DENGAN PEMAHAMAN HUKUM, KEJUJURAN, DAN KETEGUHAN, MEMBELA KEBENARAN PADA TEMPAT YANG TEPAT"
LAYANAN HUKUM KAMI
Menyajikan layanan hukum yang komprehensif untuk membantu Anda memahami hak dan kewajiban Anda. Baik untuk persoalan perdata, pidana, ketenagakerjaan, keluarga, atau bisnis dan lainnya. Tim pengacara kami berfokus pada solusi yang efisien, transparan dan berorientasi pada hasil dengan selalu mengutamakan kepentingan dan kepuasan klien.
INTEGRITAS
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan hukum dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, menjunjung integritas dan menjaga kepercayaan klien kami. Tim kami memiliki pengalaman luas dalam menangani berbagai macam kasus hukum dengan pendekatan yang mendalam dan solusi yang tepat, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan etika profesional
KOMPETENSI
Kami telah berhasil menangani berbagai kasus yang kompleks dengan memberikan hasil yang memuaskan bagi klien kami. Kami terus menunjukkan kompetensi unggul dalam setiap aspek hukum dengan hasil yang terbukti efektif dan menguntungkan bagi klien kami dengan fakta hukum dan strategi yang kami miliki tanpa mengabaikan nilai kepastian, keadilan dan manfaat nya bagi klien kami.
HASIL YANG PRIMA
Dengan rekam jejak kami dalam memberikan hasil yang luar biasa bagi klien. Pendekatan yang strategsi dan penuh perhatian, kami telah berhasil menyelesaikan berbagai kasus hukum yang cukup kompleks. Kami selalu berorientasi pada solusi yang menguntungkan dan lebih daripada sekedar memenihi ekspektasi klien, kami memastikan setiap hasil mencerminkan kualitas & keadilan.Alamat: Jalan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Kode Pos 11610 |Telp. 0811 1183 0788| E-mail: ammarellawfirm@gmail.com
ADVOKAT| PENGACARA| KONSULTAN HUKUM
AMUDIN LAIA, S.H.,
D. MANGGALANG RAJA SAGALA, S.H.,
ROBINAR V.K PANGGABEAN, S.H., M.H.,
FAOMASI LAIA, S.H., M.H.,
D O K U M E N T A S I P R O F E S I
Polda Jawa Tengah
Kementerian Dalam Negeri R.I.
Kantor Wilayah ATR/BPN Sul-Sel
Polres Sukoharjo
Porestabes Makassar
Lembaga Perlindungan Saksi & Korban
Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu R.I
Pengadilan Negeri Kupang
ATR/BPN Kab. Gowa
Kejaksaan Negeri Flores Timur
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Polres Metro Jakarta Selatan
Polresta Makassar
Mahkamah Konstitusi R.I
Polres Kota Waringin, Kalteng
Kota Pare-Pare
Disnaker Sulawesi Selatan
Bareskrim POLRI
Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Pengadilan Hubungan Industrial PN Jakarta Pusat
ROWASSIDIK Mabes POLRI
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
PT PLN SUL-SEL-BAR
Bandar Udara Tana Toraja
Pengadilan Negeri Makassar
Polda Metro Jaya
Kota Pare-Pare
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Disnaker Prov. Sulawesi Selatan
Bareskrim POLRI
Kementerian Pertanian R.I
Kabupaten Maros
Kantor Bupati Kabupaten Pangkep
ESL Law Office Jakarta
Yayasan Griya Asih Jakarta Pusat
Polres Metro Jakarta Selatan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat
RSUD Syek Yusuf Kab. Gowa
Polda Sulawesi Selatan
BAWASLU R.I
A R T I K E L
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang KUHAP dengan Komisi III DPR. Advokat yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Advokat menyerahkan surat rekomendasi dukungan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) produk rezim Orde Baru. Pelaksanaan RDPU ini menunjukkan komitmen untuk membangun system pidana yang lebih modern, akuntabel. Revisi KUHAP diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat atas sistem hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum dalam setiap tahap proses pidana.
Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, setiap individu yang berhadapan dengan proses hukum termasuk mereka yang berstatus sebagai terlapor memiliki hak atas perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum, termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang justru menegakkan prinsip keadilan dan merugikan pihak terlapor dalam hal ini membahas seputar prosedur "Pemanggilan'' terhadap terlapor atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor.
Asas itikad baik ( itikad baik ) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan (eksekusi) kontrak. Asas ini menuntut para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, tidak merugikan, dan saling menghormati hak serta kepentingan masing-masing.Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik." Artinya, Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai niat yang jujur (itikad baik subjektif), tetapi juga sebagai standar objektif dalam bertindak sewajarnya dalam hubungan hukum.
Dijanjikan akan dinikahi, bahkan sudah menjalin hubungan bertahun-tahun, namun akhirnya ditinggalkan tanpa kejelasan. Akibatnya rugi banyak, secara emosional, sosial, bahkan materiil. Lantas apakah janji menikah yang tidak ditepati bisa dituntut secara hukum? Dalam hukum Indonesia, janji kawin tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, peristiwa ini bisa dikaji melalui hukum perdata, khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum (PMH), lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2000, tertanggal 18 Juli Tahun 2003 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt/1984, tertanggal 08 Februari tahun 1986.
Pertanyaan: Sampai saat ini proses sengketa atas PHK sepihak yang saya alami sedang berjalan dalam persidangan. Tahapan dalam urusan ini apa saja, berapa lama prosesnya sampai putusan pengadilan. Adakah upaya hukum andai saya kalah dan tidak mendapatkan hak saya sebagai korban PHK? Terima kasih.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perusahaan. Vide Pasal 1 ayat (1) UU No. 2/2002 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur tahapan proses hukum yang harus dilalui dalam penanganan suatu perkara pidana, mulai dari pra-ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan), ajudikasi (persidangan). Namun dalam praktiknya, sering ditemukan cacat prosedural dalam berbagai tahapan proses pidana. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk: Penyidikan yang tidak sah, seperti penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup. Ketidaksesuaian prosedur, seperti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tidak diberikan kepada tersangka atau korban sebagaimana diatur dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran hak tersangka, seperti tidak diberikannya akses terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau alat bukti yang dijadikan dasar tuntutan. Manipulasi atau kelalaian dalam pengelolaan barang bukti, yang dapat mempengaruhi objektivitas putusan pengadilan.
Polemik sengketa tanah sering sekali menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian hukum yang jelas dan adil apakah itu terkait Pembebasan lahan untuk kepentingan umum seperti proyek infrastruktur maupun persoalan sengketa Ahli Waris atas Tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 poin 2 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:Pasal 1 Ayat (6) Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu isu ketenagakerjaan yang sering terjadi dan memiliki dampak besar bagi pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak bilamana terjadi PHK, prosedurnya berjalan sesuai koridor hukum.Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang :MK menegaskan pentingnya tenggang waktu dalam pengajuan gugatan PHK. Hal ini untuk memastikan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berjalan efektif dan efisien. Putusan ini menekankan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh PHK harus segera mengajukan gugatan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
Pengawasan penyidikan (Wassidik) dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Pengawasan penyidikan (Wassidik) dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Hambatan Wassidik dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa Tingkat kesulitan perkara. Jika penyidikan terhambat, langkah pertama adalah mengadukan ke Wassidik melalui laporan resmi. Jika masih tidak ada tindakan, dapat dilakukan eskalasi ke Propam, Irwasda, Kompolnas, atau Ombudsman. Jalur media dan advokasi juga bisa menjadi alternatif terakhir jika jalur formal tidak efektif.
Kasus dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) oleh PT Pertamina Patra Niaga telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dalam kasus ini, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, bersama enam orang lainnya, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Praktik ini diduga merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun. Dalam kasus ini, Pertamina sendiri telah menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan optimal.Sebagai masyarakat yang merasa dirugikan, Anda memiliki hak untuk menuntut Pertamina secara hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: Klik untuk selengkapnya...
Jaminan Fidusia: Salah satu aspek penting dalam perjanjian leasing adalah objek jaminan yang diberikan oleh debitur kepada perusahaan leasing. Kendaraan yang dibiayai dengan leasing biasanya dijadikan objek jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Lembaga PembiayaanLembaga Pembiayaan: Undang-Undang ini mengatur tentang lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada konsumen, termasuk leasing. Perusahaan leasing adalah lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan untuk membeli kendaraan dengan sistem cicilan, dan kendaraan tersebut menjadi objek jaminan bagi perusahaan leasing.
Melaporkan sebuah kejadian ke polisi dimulai dengan mengunjungi kantor polisi terdekat seperti POLSEK, POLRES, POLDA maupun MABES POLRI atau melalui sistem online yang disediakan oleh beberapa kepolisian daerah. Jika memang kepolisian lamban atau tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, disarankan terlebih dahulu dengan upaya mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyidik dan pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan selaku subyek pengawasan dan pengendalian penyidikan agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.Dalam menanggapi laporan yang masuk ke kepolisian, secara eksplisit tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Akan tetapi jika mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa waktu penyelesaian penyidikan tergantung dari seberapa besar bobot perkara. Apakah perkara tersebut merupakan perkara mudah, perkara sedang, perkara sulit atau perkara sangat sulit.
Pinjaman online (PINJOL) kian meresahkan segala pihak, baik masyarakat dan pemerintah. Cara instan meminjam uang via aplikasi dalam jaringan (daring) ini justru menjerat para nasabah dengan bunga kredit yang mencekik serta ancaman teror dari perusahaan pinjol. Kasus penipuan pinjol ilegal dan tindakan intimidasi kepada nasabah oleh sekelompok preman berkedok perusahaan finansial merebak di sejumlah daerah.Perkembangan teknologi masa kini, bukan hanya berdampak pada perkembangan teknologi dibidang keuangan/ekonomi, melainkan merambah ke bidang Hukum yang mana banyak masyarakat saat ini bertransaksi dalam bidang keuangan berbasis teknologi sehingga masyarakat harus paham perkembangan dibidang keuangan harus juga didukung dengan pemahaman hukum yang baik, seperti pentingnya melindungi kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan;
Tunggakan kewajiban Administrasi dalam hal ini BPJS Kesehatan telah menjadi alasan klasik untuk Masyarakat yang secara financial tidak mampu yang sebetulnya juga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang patut dan layak, bukan dengan dalih bahwa memang prosedurnya sudah seperti itu dan lain sebagainya. Pasal 359 KUHP ''Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun''.Pasal 360 ayat (1) KUHP ''Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun''. Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang KESEHATAN ''Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Headline News
JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pemeriksaan Perkara Nomor 185/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Sidang perbaikan permohonan ini berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (30/10/2025), dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.Permohonan perkara ini diajukan oleh empat warga negara, yakni Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, dan Roy Sitompul. Para Pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai syarat pengunduran diri calon kepala daerah dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
KabarMakassar.com|Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan dalam Perkara Nomor 185/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Kamis (13/11).Permohonan tersebut diajukan oleh empat warga negara Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, dan Roy Sitompul yang mempersoalkan syarat pengunduran diri bagi anggota Polri, TNI, PNS/ASN, dan Kepala Desa yang ingin maju sebagai calon kepala daerah.
baraNewsAceh.com -JAKARTA| Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi atas Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 185/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah pada Kamis (13/11/2025) di Jakarta. Permohonan diajukan oleh empat warga negara yakni Doris Manggalang Raja Sagala, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, dan Roy Sitompul, yang meminta Mahkamah meninjau kembali syarat pengunduran diri bagi anggota TNI, Polri, PNS/ASN, serta kepala desa yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Google Sites
Report abuse