DEWA MALING (Zhong Wan Xie/AHOK) tapi tak tersentuh Hukum karena dilindungi Rezim Jokowi

DEWA MALING

SUNGGUH MENGERIKAN.! Di Indonesia ada DEWA MALING tapi tak tersentuh hukum krn dilindungi Rezim Jokowi. Orang itu bernama asli ZHONG WAN XIE, seorang CINA TULEN. Jika bukan kita yg mengungkapkan korupsi Zhong 🐉 ini, lalu siapa lagi ???
Ayo bantu viralkan lagi ke seluruh pelosok negeri ini, biar Rakyat Pribumi tau tidak tersesatkan kembali oleh Oligarkhi, karena berita korupsi Zhong/ AHOK ini mustahil ada di Metro TV, MNC, dll.
(Video) Wajib Nonton ! Di ILC Marwan Batubara Bongkar Habis Dugaan Korupsi AhokKlik👇👇👇 https://www.faktakini.info/2019/11/video-wajib-nonton-di-ilc-marwan.html
Kasus2 dugaan korupsi yg telah dilakukan Zhong Wan Xie alias Ahok, berikut berbagai peraturan yg dilanggar, spt telah dilaporkan kpd KPK pada 17 Juli 2017, adalah sebagai berikut:

1. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras:

MELANGAR:

Pasal 20 Ayat 1 UU BPK No.15/2004;
Pasal 13 UU Pengadaan Tanah No.2/2012;
UU Keuangan Negara No.17/2003;
PP Pengelolaan Barang Negara/Daerah No.27/2014,
Perpres Pengadaan Tanah No.71/2012; dan
Permendagri Pengelolaan Milik Daerah No.17/2007.

Menurut BPK, dugaan kasus korupsi ini berpotensi merugikan Negara Rp 191 Miliar. Bahkan kerugian negara tersebut bertambah Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sedangkan sisanya telah digelapkan.!!

2. Kasus Lahan Taman BMW

Tanah BMW diklaim Agung Podomoro (AP) yg akan diserahkan pada Pemda DKI sbg kewajiban, bukanlah milik AP. Lahan berstatus bodong, tidak ada satu Dokumen yg secara Hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik Pemda DKI. Terjadi pemalsuan tandatangan dlm proses pemilikan lahan oleh AP. Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dgn melanggar Hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yg harusnya dilakukan oleh AP. Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas sebagian lahan. Hal ini melanggar PP No.24/1997 dan PMNA No.3/1997, karena tanah yg sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Berpotensi merugikan Pemda DKI puluhan miliar rupiah.

3. Kasus Lahan Cengkareng Barat

Sesuai hasil audit BPK, Pemda DKI Jakarta membeli lahan milik Pemda sendiri dari Toeti Noezlar Soekarno. Kejahatan ini melanggar UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Negara berpotensi dirugikan Rp 668 miliar.

4. Kasus Dana CSR

Kasus ini melibatkan Ahok Centre yg dipimpin & dikelola Ahok bersama Tim Sukses. Dana CSR diperoleh dari puluhan Perusahaan bernilai Ratusan Miliar Rp, namun tidak dimasukkan dlm APBD DKI Jakarta. Pengelolaan Dana CSR ini antara lain melanggar:

UU No.40/2007 tentang PT, PP No.47/2012 tentang TJSL,
Pemern BUMN N0.5/2007 tentang Kemitraan BUMN,
PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

5. Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

Melibatkan Ahok sbg salah satu Pelaku Utama yg melanggar:

Pasal 12 UU No.20/2001 tentang Tipikor;
Pasal 22 UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Melanggar UU No.1/2014 berupa perubahan atas UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Kepres No. 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dicabut melalui PP No. 54/2008;
melanggar UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan utk Kepentingan Umum.

Ketua KPK di saat itu Agus Rahardjo mengatakan Proyek Reklamasi dpt merugikan Negara puluhan-ratusan Tiliun rupiah. Ternyata Agus & KPK double Standard. Meskipun fakta2 persidangan thd M. Sanusi & Ariesman Wijaya telah membuktikan keterlibatan Ahok, Sunny & Aguan, ternyata KPK tidak melanjutkan proses hukum ketiga terduga koruptor tsb! KPK telah takluk pd tekanan para pendukung Ahok & oknum2 Penguasa & Taipan.

6. Kasus Dana Non Budgeter

Praktik Dana non-Budgeter dilakukan Ahok pd banyak kasus utk kepentingan Pribadi & Kelompok. Dgn dalih memiliki hak diskresi, Ahok membarter pembangunan fasilitas umum dgn penerbitan izin & penetapan nilai kontribusi proyek Reklamasi. Ahok pun menggunakan dana denda pelanggaran Proyek Properti tertentu guna membangun Simpang Susun Semanggi secara off-budget tanpa keterlibatan DPRD DKI Jakarta. Pembangunan sejumlah sarana di DKI dgn dana non-Budgeter ini sering diklaim sbg langkah inovatif & keberhasilan Ahok. Namun dibalik klaim & pencitraan tersebut tersembunyi berbagai tindakan berbau KKN, krn penerapan skema dana non-budgeter melanggar Hukum & Prinsip2 good governance. Tindakan serampangan & sarat KKN ini minimal melanggar ketentuan dlm:

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara,
UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara,
UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan
PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Kasus Penggusuran Brutal

Ahok dpt dikategorikan sbg Pejabat Publik penggusur paksa paling brutal sepanjang sejarah Indonesia. Ahok menggusur puluhan Kampung di Jakarta dgn 3 pola Sistemik berupa:

STIGMATISASI, menyatakan tanah yg akan digusur adalah Tanah Negara,

JUSTIFIKASI menyatakan bahwa penggusuran dilakukan demi pembangunan & kepentingan umum, &
langkah PAMUNGKAS: hancurkan, tanpa musyawarah, ganti rugi, dll. Motif dibalik sebagian besar penggusuran adalah kepentingan bisnis Para Pengembang. Dgn pembersihan & penguasaan kawasan kumuh, maka nilai jual properti meningkat. Hasil gusuran dirubah menjadi hunian, ruko atau jalan akses atau taman terbuka. Jalan akses & ruang terbuka menuju kawasan hunian, apartemen & area reklamasi akan membuat nilai jual properti meningkat utk dinikmati para pengembang.

Beberapa pelanggaran hukum yg dilakukan Ahok dlm menjalankan kebijakan penggusuran paksa rakyat adalah:

Pasal 28A, 28B (2), 28C (1), 28E (1), 28G (1&2) dan 28H (1) UUD 1945;
UU No.11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak2 Ekonomi, Sosial & Budaya;
UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM;
Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara & Pasal 6 UU No.34/2004 tentang TNI, yg melibatkan aparat TNI/Polri dlm menggusur rakyat; Melanggar sejumlah UU & peraturan yg terkait dengan penerapan skema dana non-budgeter spt diuraikan sebelumnya pada butir 6 di atas.

Selain kasus2 KKN yg disebutkan di atas, Ahok juga terlibat kasus2 dugaan korupsi sesuai Laporan Audit BPK tgl 31 Mei 2016. BPK menemukan ketidakpatuhan thd peraturan perundang2an sebanyak 15 temuan dgn nilai Rp 374 Miliar.

Ahok juga terlibat kasus pengadaan Bus Transjakarta senilai Rp 1,2 triliun yg terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah. Bus2 yg blm sebulan didatangkan dari Cina, sebagian besar berkarat & rusak, shg tdk bisa digunakan. Diduga dlm upaya menghilangkan barang bukti, 18 buah bus telah “dibakar” di pool Rawa Buaya pd September 2015 & berikutnya pd September 2019, 26 buah bus Transjakarta kembali “dibakar” di pool Pondok Cabe.

Ahok juga diduga kasus korupsi pengadaan UPS yg menurut perkiraan Bareskrim Polri negara telah dirugikan sebesar Rp 50 miliar. Polri telah menetapkan 2 orang pejabat kepala dinas & satu orang perusahaan rekanan sbg tersangka. Ahok telah “dipanggil sbg saksi” oleh Polri & mengaku ditanya seputar tanda tangan Sekretaris Daerah DKI Jaya dlm pengadaan UPS. Sangat tidak mungkin jika proyek Pemrov DKI ratusan miliar tanpa sepengetahuan & persetujuan Ahok!

Dgn banyaknya pelanggaran hukum & besarnya potensi kerugian Negara akibat dugaan Korupsi Ahok spt diuraikan di atas, maka sangat pantas jika Ahok segera ditangkap & diadili. Pemerintah dan DPR harus mendorong & menjamin terlaksananya proses Hukum & Pengadilan terhadap Ahok. Ahok bukan Warga Negara Istimewa di hadapan Hukum utk dibebaskan dari jerat Hukum atas berbagai kasus dugaan korupsi.

Apalagi malah saat itu dipromosikan menjadi Pimpinan BUMN dgn alasan spt disampaikan oleh Presiden bahwa Ahok telah teruji & pekerja keras. Atau spt diungkap Erick Thohir bahwa Ahok mempunyai Track Record Pendobrak, sosok yg konsisten & memiliki rekam jejak yg baik. Omong kosong manipulatif ini harus dihentikan.

KAMPUNG AKUARIUM, dari Penggusuran di Era Ahok 2016 skrg jadi Pemukiman kerenhttps://youtu.be/dtmFRFKD9Gw

WARNING ..!!!

NASIB PRIBUMI di ujung TANDUK, TERSUNGKUR oleh BUDAK OLIGARKI
Pemerintahan boneka Oligarki yg didapatkan dgn melalui hasil kecurangan Pemilu, semakin terkuak kebusukan dan arah rezim ini dlm memuluskan agenda terselubung dibalik masivnya kedatangan Warga Asing yang tidak berhenti, di saat mereka hembuskan isu radikalisme & terorisme lewat kaki tangannya BNPT dan satuan Densus 88. Mereka datangkan jutaan warga China ke sebagian besar di pulau2 luar Jawa yg ditargetkan 200 Juta s/d thn 2030 an.
Sampai kapan kita diam...... Sementara hasil bumi kita dirampok & tanah rakyat mereka kuasai....
Sampai kapan kita diam ..... Sementara BUMN² mereka kuras habis di bangkrutkan tak bersisa....
Sampai kapan kita diam... Sementara TKA yg sudah dibekali E-KTP asli tiada henti datang memenuhi pojok² ruang di pulau2 Republik ini...
Tahukah kalian wilayah Kepri ???, Dari Tanjung pinang, Bintan sampai Tanjung uban sudah mereka kuasai ?!
Tahukah kalian Di kabupaten Konawe dan beberapa daerah lainya para TKA China sudah mulai menyingkirkan PRIBUMI..!
Pilihan ada pada kita, mau mempertahankan hak² Kita sbg PRIBUMI atau menyerahkan Republik ini ke Aseng dgn perlahan..
Saudara2ku se-Bangsa & se-Tanah Air
Mari kita perhatikan... Pertamina mengalami kerugian terbesar sepanjang sejarah, BPJS di bangkrutkan, PLN dirampok secara sistematis, pendapatan dari jalan Tol tidak mampu menutup bunga pinjaman, Hutang menjadi bom waktu yg akan memporak-porandakan sendi² perekonomian Rakyat.
Masihkah kurang alasan untuk membuat kita bertindak dan menghentikan kekonyolan yang sedang terjadi ???
Apakah harus menunggu perut anak² kita tak berisi dan mereka menangis kelaparan ..baru kita bergerak ...??
Dimana jiwa nasionalisme terhadap Bumi Pertiwi yang kita cintai ??
Tidakkah merasa bersalah sedikitpun jika Kita hanya diam membisu menyaksikan TERSUNGKUR nya Pribumi oleh para BENALU di Republik ini ???
Ini adalah PR Kita bersama yg harus di selesaikan dlm waktu dekat & cepat, jangan sampai Kita kehilangan waktu, mereka sudah mencuri start ...dan kita sbg Rakyat harus bisa melampauinya ...
Yang mereka takutkan adalah Persatuan Rakyat & PRIBUMI MELAWAN, oleh karena itu dgn berbagai cara mereka memecah belah rakyat, INFILTRASI /penyusupan² sudah dilakukan ke berbagai ormas dan elemen bangsa, yang bisa membuat emosi rakyat meninggi... hingga fitnah dan opini² sesat di layangkan.
Yg lebih parah, yaitu Genosida dgn pemaksaan Vaksinasi Covid-19 dgn menanamkan Chip Biometric agar mudah utk dikendalikan ( spt Robot ) dan utk menekan bangkitnya perlawanan Pribumi. Bahkan dampak dari Vaksinasi berakibat fatal utk jangka panjang ( kematian masal ).
Kembali lagi, ini semua tergantung pada kemauan & tekad dari RAKYAT, apakah ingin jadi TUAN di rumah sendiri atau menjadi KACUNG...?!
Saatnya menanggalkan egosentris diri, melepas jubah kebesaran, melepas egoisme & menghancurkan ambisi pribadi utk BERSATU dlm satu Kata "MeLAWAN !!
Bersatu utk maju dgn konsisten pada tujuan awal & utama
Bersatu Kita teguh..!!!
Bercerai Kita hancur..!!!

Link & Beritanya ada dibawah ini, silahkan Klik saja :

TERUNGKAP.!! Bappenas Berkantor 20 Lantai di Borneo Bay dlm Rangka Pindah IKN, Developer Borneo Bay adalah Agung Podomoro

https://portalislam123.blogspot.com/2022/02/terungkap-bappenas-berkantor-20-lantai.html

Komunis Tiongkok Siap Invest Proyek Pembangunan IKN Nusantara

https://www.eramuslim.com/berita/nasional/china-siap-invest-proyek-pembangunan-ikn-nusantara.htm

Rakyat Pasti Setuju Usul PKS: Setop Anggaran Proyek IKN dan Kereta Cepat, Alihkan ke Subsidi BBM Pertalite dan Bio Solar

Agustus 2022https://www.portal-islam.id/2022/08/rakyat-pasti-setuju-usul-pks-setop.html

Belum Ada Komitmen Investor Luar, JK Sebut IKN akan Bermasalah

22 September 2022

BATALIN IKN & Kereta Cepat Bdg-JKT.... ‼️

https://suaraislam.id/belum-ada-komitmen-investor-luar-jk-sebut-ikn-akan-bermasalah/

PKS Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN dan KCJB Ketimbang Menaikkan BBM

26 Aug 2022 https://pks.id/content/pks-minta-pemerintah-setop-pembangunan-ikn-dan-kcjb-ketimbang-menaikkan-bbm

Banyak Proyek Berakhir Mangkrak, Investor IKN Jadi Ragu…

https://www.eramuslim.com/berita/nasional/banyak-proyek-berakhir-mangkrak-investor-ikn-jadi-ragu.htm

Aleg PKS: Kereta Api Kalimantan Mangkrak, IKN Pun Berpotensi Sama

https://fraksi.pks.id/2022/01/25/aleg-pks-kereta-api-kalimantan-mangkrak-ikn-pun-berpotensi-sama/

FPKS: Setop Proyek IKN & Kereta Cepat, Alihkan ke Subsidi BBM

http://m.voa-islam.com/news/politik-indonesia/2022/08/09/81232/fpks-setop-proyek-ikn-dan-kereta-cepat-alihkan-ke-subsidi-bbm/

BANGUNLAH dari TIDUR PANJANG Kalian.!

SEKARANG .....Jika Kita tidak mau bersatu padu, tidak mau bekerjasama sesama Anak Bangsa, maka tunggulah Kehancuran ada di Depan mata Kita, bagaimana nasib ke depan Anak Cucu Generasi yg akan datang, jika Kita hari ini bersikap cuek/ apatis/ masa Bodoh ,tidak peduli dgn Nasib Bangsa & Negeri ini, maka Malapetaka sudah menunggu di depan Kita semua..!!!

Kita harus Bangkit,...

Bersatu padu, sisingkan lengan baju Kita, bergandengan tangan untuk menyelamatkan Bangsa & Negeri ini

Jangan sampai Negeri & Bangsa Kita diambil alih, dijajah lagi oleh Bangsa lain ratusan tahun lamanya

Page updated

Google Sites

Report abuse

Ugal-ugalan RUU Ibu Kota Negara

UU IKN Disahkan: Mungkin Sudah Terlambat Selamatkan Indonesia

KAMI Lintas Provinsi Tolak Pemindahan Ibukota & Segera Gugat ke MK

Fraksi PKS: Masak Ibu Kota Negara Dibangun di Lahan Milik Orang?

IKN: Penjarahan Ruang Hidup dan Krisis yang Berlapis

HENTIKAN PROYEK MERCUSUAR IBU KOTA BARU ‼️