Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan ditandatangani pelamar

Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.10.000

Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc di atas kertas bermaterai Rp.10.000

Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.10.000

Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus PNS

Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim Ad Hoc sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp.10.000