Peraturan Perundangan

🔗Folder

Kehutanan

1. 🔗Folder

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

3. Permen LHK RI Nomor P.106 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

4. Permen LHK RI no. P92 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen LHK RI No. P.20 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

   1. Permen LHK RI nomor P.20 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

   2. PP7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

8. SK Menhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

9. SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.4/Menhut-Ii/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-Ii/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

11. Surat Edaran Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

12. 
    

Akademik

1. 🔗Folder Peraturan Akademik, 🔗Folder Peraturan Kurikulum

2. Sedos 🔗Pedoman Operasional Serdos 2021 (Kep Dirjendikti 92/2021 PDF), 🔗Pedoman Operasional Serdos 2022 (Kep Dirjendiktiristek 101/2022 PDF)

3. UU Pendidikan Tinggi. UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [PDF]

4. Kemendikbud 2019. Perpres 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [PDF] menggantikan Perpres 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [PDF]

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. [PDF]

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi [PDF] [Link Lainnya] SNPT lama Permenristekdikti no 44 tahun 2015 [PDF] [Lampiran PDF]

7. Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi Permenristekdikti no. 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Dalam Sistem Terbuka Pada Perguruan Tinggi | PDF | Link lain |

8. Perguruan Tinggi Luar Negeri: Permenristekdikti no. 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri |PDF| |Link lain|

9. Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama pada Perguruan Tinggi Swasta Permenristekdikti no. 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama pada Perguruan Tinggi Swasta | PDF | Link lain |

10. Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan ijin PTS: Permenristekdikti no. 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan ijin PTS |PDF| |Link Lain|

11. Nama Program Studi: Kepmenristekdikti no 57 tahun 2019 tentang Nama Program Studi [PDF] Rincian ada di Kepdirjen Belmawa 46/2019. Aturan nama program studi lama ada di Kepmenristekdikti nomor 257 tahun 2017 [PDF] [Lampiran 1 Akademik PDF] [Lampiran 2 Profesi PDF] 

12. Nama Program Studi: Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 46 tahun 2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi [PDF]

13. KNKI Komnas Kualifikasi Indonesia: Permenristekdikti no. 49 tahun 2018 tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia |PDF| |Link Lain|

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

16. Kelembagaan DIKTI di Kemendikbud 2019.

Lainnya

1. 🔗Folder

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi 🔗PDF

   1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan [tidak berlaku] 🔗PDF

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.63/Men/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. 🔗PDF

4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/2/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan