Magister Kenotariatan UNS

PENGUMUMAN

Nomor : 6354/UN27/KM.07/2025

Hal : Kartu Mahasiswa Angkatan 2025

Yth. Mahasiswa Angkatan 2025

Universitas Sebelas Maret

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa kartu mahasiswa angkatan 2025 akan memiliki beberapa fungsi. Selain sebagai identitias, kartu mahasiswa juga dapat berfungsi sebagai uang elektronik dan kartu debit. Fungsi sebagai uang elektronik dan kartu debit ini disediakan bekerja sama dengan BNI dan BRI, dengan ketentuan sebagai berikut:

Identitas yang akan dicetak pada Kartu Mahasiswa adalah identitas sebagaimana tercatat pada biodata mahasiswa di SIAKAD.
Mahasiswa dapat memilih salah satu bank (BNI atau BRI).
Saldo awal uang elektronik adalah Rp0,- (nol rupiah). Mahasiswa dapat menggunakan kartu mahasiswa sebagai uang elektronik setelah saldo diisi.
Kartu debit dapat berfungsi setelah mahasiswa mengaktifkan rekening tabungan di bank pilihan masing-masing, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila mahasiswa sudah memiliki rekening tabungan pada bank pilihan, kartu debit dapat ditautkan dengan rekening tersebut (mahasiswa tidak harus membuka rekening baru).
Mahasiswa tidak dikenai biaya untuk penerbitan awal kartu mahasiswa dengan fungsi uang elektronik dan kartu debit sebagaimana dimaksud.
Apabila tidak membutuhkan fungsi uang elektronik dan fungsi kartu debit, kartu mahasiswa akan diterbitkan tanpa kedua fungsi tersebut.
Mahasiswa dimohon menentukan pilihan melalui SIAKAD mulai tanggal 24 Desember 2025 hingga tanggal 4 Januari 2026.
Mahasiswa bertanggung jawab atas keamanan dan penggunaan kartu mahasiswa masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada mahasiswa angkatan 2025 agar mereka dapat segera menentukan jenis kartu mahasiswa yang dibutuhkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih..

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian

Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.

NIP 197510102000032001

Peran Notaris/PPAT dalam Pemberantasan Mafia Tanah dan Penguatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) sukses menyelenggarakan Simposium Nasional & Call for Paper bertema “Peran Notaris/PPAT dalam Pemberantasan Mafia Tanah dan Penguatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia.” Kegiatan yang merupakan bagian dari skema Pembelajaran Kemahasiswaan berbasis forum ilmiah ini digelar pada Senin, 17 November 2025, di Aula Amiek Sumindriyatmie, Gedung 3 FH UNS, dan dihadiri oleh sekitar 140 peserta dari kalangan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa pascasarjana, serta pemangku kepentingan di bidang pertanahan.

Acara dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum UNS, Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi profesi untuk memperkuat ekosistem hukum pertanahan di Indonesia. Ia menekankan bahwa tantangan pemberantasan mafia tanah tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan harus melalui integrasi pengetahuan, profesionalisme, serta pembaruan regulasi yang berkelanjutan. UNS, melalui Program Studi Magister Kenotariatan, berkomitmen terus menghadirkan forum ilmiah yang relevan dengan kebutuhan profesi dan dinamika hukum nasional.

Simposium ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi strategis. Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H., Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah, memaparkan pentingnya sinergi pemerintah dan pejabat publik dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi memicu konflik pertanahan. Lamptri, A.Ptnh., S.H., M.H., Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, memberikan pemahaman mengenai tata kelola pertanahan, sistem pendaftaran tanah, serta upaya BPN dalam mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah. Sementara itu, Wedy Asmara, S.H., Sp.Not., Ketua IPPAT Provinsi Jawa Tengah, menekankan bahwa integritas dan kehati-hatian PPAT dalam pembuatan akta merupakan garda terdepan untuk menjaga kepastian hukum hak atas tanah. Dari aspek akademik, Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., Kaprodi Magister Kenotariatan FH UNS, menyampaikan analisis teoretis dan yuridis mengenai peran notaris serta urgensi pembaruan regulasi pertanahan. Seluruh diskusi dipandu oleh Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H., dosen FH UNS yang memfasilitasi dialog interaktif antara para narasumber dan peserta.

Penyelenggaraan kegiatan ini sejalan dengan komitmen pimpinan UNS untuk memperkuat tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan hukum dan profesionalisme calon notaris. UNS mendukung pembentukan forum ilmiah yang mendorong mahasiswa dan praktisi untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Selain memberikan manfaat akademik, simposium ini juga mendukung pencapaian beberapa Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama, SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, karena kegiatan ini berkontribusi pada penguatan integritas profesi, transparansi, serta kepastian hukum di sektor pertanahan. Kedua, SDG 4: Quality Education, sebab forum ini memperluas akses pembelajaran bermutu melalui pertukaran pengetahuan antara akademisi dan praktisi. Ketiga, SDG 17: Partnerships for the Goals, karena pelaksanaan simposium didasari kolaborasi lintas sektor antara universitas, pemerintah, dan organisasi profesi dalam upaya bersama menanggulangi praktik mafia tanah.

Melalui pelaksanaan simposium ini, Program Studi Magister Kenotariatan FH UNS berharap dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pembaruan regulasi dan penegakan hukum pertanahan di Indonesia. Kegiatan ini memperkuat posisi FH UNS sebagai institusi yang aktif mendorong transparansi, integritas profesi, serta kolaborasi strategis untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil dan berkeadilan. ⚖️