Beranda

1. Prosedur perencanaan, permintaan hingga penyerahan SDM (dosen dan atau karyawan)

2. Pengadaan jasa pelatihan

3. Pencatatan dan tindaklanjut aduan dosen dan karyawan

4. Linearitas job deskripsi, laporan kinerja, DP3, dan Sistem Penggajian.

5. Pengendalian dan penilaian kinerja dosen dan karyawan dalam mengantisipasi permasalahan kinerja

6. Pelaksanaan kesejahteraan dosen dan karyawan:

a. Realisasi pembayaran gaji pokok dan tunjangan

b. Bantuan duka cita

c. Bantuan saat sakit

d. Fasilitas umroh dan haji

e. Bantuan studi

f. Bantuan penelitian

g. Talangan dana studi dan atau penelitian

7. Kenaikan golongan dan jabatan karyawan

8. Pengakhiran hubungan Kerja

9. Keterlibatan dosen dan karyawan dalam kegiatan/ kepanitiaan lembaga, unit, atau universitas

1. Dasar panduan dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan unit, lembaga, fakultas, biro

2. Kepatuhan penyampaian laporan keuangan :

a. Jangka waktu pelaporan keuangan (tiap bulan dan atau laporan kegiatan / pengadaan)

b. Tindaklanjut pelaporan saldo dari B/L/F/U kepada keuangan

3. Pengeluaran pengajaran dan administrasi pendidikan

4. Pengeluaran umum dan kerumahtanggaan (KRT)

5. Pengeluaran kelembagaan

6. Pengeluaran Pengembangan SDM

7. Pengeluaran sarana

8. Pengeluaran prasarana

9. Pengeluaran pengabdian masyarakat

10. Pengeluaran keagamaan

11. Pengeluaran kemahasiswaan

12. Pengeluaran pengembangan TI

1. Sosialiasi tentang rencana pengembangan sistem (SIM) terintegrasi

2. Sosialiasi tentang panduan pelaporan kegiatan dan program

• • Manual penggunaan sistem

3. Tindaklanjut hasil audit tahun sebelumnya

1. Rencana pembuatan SIM kepada fakultas, unit, lembaga

2. Keabsahan Wewenang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset

3. Pembagian tugas pengelolaan sarana secara ekplisit

4. Efektivitas dan efisiensi inventarisasi melalui SIMASS (pengelolaan, penggunaan, penyewaan, dan pemeliharaan)

5. Kelengkapan dokumen dasar hukum (undang-undang, peraturan, pedoman, sop, sk rektor) pengadaan sarana

6. Kesesuaian pelaksanaan pengadaan sarana dengan dokumen dasar hukum yang berlaku

7. Kesesuaian pelaksanaan penyerahan sarana dengan dokumen dasar hukum yang berlaku