Badan Cyber Nasional

The discourse of the establishment of the National Cyber (BCN) began to harass the public since Coordinating Minister for Political, Legal and Security 2014-2015 period Edhy Tejo Wibowo revealed to the public in March 2015. Wacana pembentukan Badan Cyber ​​Nasional (BCN) mulai mengusik publik sejak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan periode 2014-2015 Edhy Tejo Wibowo mengungkapkan kepada publik Maret 2015.

Menurut Tedjo saat BCN untuk melindungi semua instansi pemerintah dari penyadapan, termasuk Presiden.

Sistem Informasi Keamanan

Itu diisi dari beberapa dokumen yang diperoleh kontraktor intelijen mantan Amerika Serikat (AS), Edward Snowden mengatakan Australia dan Selandia Baru untuk mengambil keuntungan dari jaringan terbesar ponsel di Indonesia, dan juga sistem telekomunikasi sejumlah negara kecil di Kepulauan Pasifik.

Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, menggantikan kabinet Tedjo pascaperombakan, menyatakan bahwa BCN adalah salah satu prioritas utama selama masa jabatannya. alat sadap

"Maya super penting untuk Dewan," kata Luhut kesempatan.

Memang embrio BCN telah hadir sejak 2013, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2013, setelah Dewan Keamanan Nasional untuk membentuk divisi yang disebut National Security siber Table (KSN), serta menyiapkan payung hukum.

Kemudian pada tanggal 8 April 2014, sebuah meja kerja diikuti oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tabel Cyber ​​Security dan Informasi Badan Keamanan (DK2ICN).

DK2ICN dipimpin oleh Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas, yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam.

Selama muatan, meja bekerja dengan Institut Teknologi Bandung, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada tanggal 9 Juni, 2014. ITB dianggap memiliki laboratorium yang berkualitas untuk mempelajari masalah cyber kejahatan.