Peraturan mengenai PPID di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang mendasari prinsip keterbukaan informasi publik.Â
KP 293 Tahun 2019 : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 293 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik.
KP 1632 Tahun 2018 tentang SOP PPID Kementerian Perhubungan : Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1632 Tahun 2018 tentang SOP PPID Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Peraturan Menterian Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 : Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
IM 6 Tahun 2010 : Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
KM 117 TAHUN 2022 : Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (amandemen atas PM 72 Tahun 2010).
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan-peraturan yang terkait dengan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
KM226 Tahun 2019 Tentang Peta Jabatan & Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
PM 68 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
PM 42 Tahun 2024 Tentang Organisasi & Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 409/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).