Makro

Darurat Hutang RI
Posisi Utang Pemerintah RI Nyaris Rp 10 T, Darurat Hutang RI?

Ade Kurniawan - Minggu, 10 Mei 2026 - 15:07 WIB

Posisi utang pemerintah sudah nyaris mendekati Rp 10.000 triliun, karena hingga 31 Maret 2026 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sudah mencapai Rp 9.920,42 triliun.

Dengan jumlah tersebut, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto sudah mencapai 40,75 persen, dengan DJPPR menyatakan dalam lamannya pada Minggu 10 Mei "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik."

Terkait komposisi, jumlah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara dan pinjaman, dengan total utang dari SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun dan total utang yang berasal dari pinjaman sudah mencapai Rp 1.267,52 triliun.

"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen," lanjut keterangan laman DJPPR tersebut, dengan total utang pemerintah yang meski besar masih berada di bawah aturan yang berlaku mengenai batas rasio utang terhadap PDB.

Batas rasio utang tersebut diatur dalam UU No.1/2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan rasio utang pemerintah maksimal adalah 60 persen dari PDB, sehingga posisi 40,75 persen saat ini masih berada dalam batas yang diperbolehkan.

Terkait SBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan meluncurkan Bond Stabilization Fund sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara, dengan kebijakan ini disebut akan mulai dijalankan dalam waktu dekat seiring dengan meningkatnya tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah ini diambil di tengah tren kenaikan yield obligasi pemerintah sejak awal tahun, dengan Purbaya menilai lonjakan yield yang cukup cepat dapat berdampak pada harga obligasi yang menurun sehingga berpotensi memicu tekanan di pasar terutama dari investor asing.