Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai ide memajaki kapal yang melewati Selat Malaka mendapat penolakan dari Singapura dan Malaysia, ide tersebut merujuk pada skema yang diterapkan Iran di Selat Hormuz.

Purbaya menjelaskan Indonesia sejatinya memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dan energi global, namun hal ini tidak dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dari pematokan harga ketika kapal akan melewati jalur strategis di Selat Malaka.

Purbaya menyebut jika skema di Selat Hormuz diterapkan di Selat Malaka, Indonesia bisa memperoleh tambahan pemasukan yang cukup besar, pendapatan itu bisa dibagi untuk tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan," ujar Purbaya saat acara Simposium PT SMI di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (22/4).

Respons Singapura

Singapura menolak wacana Indonesia untuk mengenakan pajak bagi kapal yang melintas di Selat Malaka, kedua negara menegaskan jalur pelayaran tersebut harus tetap bebas dilalui tanpa pungutan apapun.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan hak transit merupakan prinsip yang berlaku untuk semua pihak dan tidak boleh dibatasi, pernyataan itu disampaikan dalam sebuah wawancara di acara CNBC di Singapura, dikutip pada Jumat (24/4).

"Hak transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan.

Respons Malaysia Juga Sama

Tidak Hanya Singapura Malaysia Juga Menolak Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menilai keputusan terkait Selat Malaka tidak bisa diambil sepihak, ia menekankan negara-negara di kawasan selama ini mengedepankan pendekatan berbasis konsensus dalam menjaga keamanan maritim.

Menurut Mohamad Hasan, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand sudah memiliki kerja sama yang kuat termasuk patroli bersama untuk menjaga keamanan jalur pelayaran, karena itu setiap kebijakan baru harus disepakati bersama sejalan dengan prinsip konsensus yang dijunjung di kawasan ASEAN.