STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA
A. BIDANG PENGADAAN
B. BIDANG PENGEMBANGAN SDM
FASILITASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (LATSAR CPNS)
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYELENGGARAAN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DI PERANGKAT DAERAH
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DARI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN
C. BIDANG PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN
PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (USULAN/PERMOHONAN)
PEMBERHENTIAN PNS YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK (TEMUAN)
PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)
PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS/DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT)
PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN MENINGGAL DUNIA AKTIF (MDA-TEWAS)
PENERBITAN KEPUTUSAN PENSIUN ATAS PERMINTAAN SENDIRI (APS/CUKUP MASA PENSIUN)
PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PNS
PENGAJUAN KEPUTUSAN PETIKAN KE 2/3 (KEPUTUSAN PENSIUN HILANG)