UPAYA HUKUM PENGADILAN

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan verstek (putusan di luar hadirnya pihak Tergugat) yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Kuala Pembuang) yang diajukan oleh Tergugat yang diputus verstek tersebut.

Tenggang Waktu untuk Mengajukan Verzet :

• Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan.

• Sampai hari ke 8 (delapan) sesudah  aanmaning (teguran) apabila Tergugat hadir.

• Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi jika Tergugat tidak hadir pada saat aanmaning (teguran).

Prosedur Pengajuan Verzet:

• Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan (Pasal 391 HIR/Pasal 719 RBg). Dalam menghitung tenggat waktu dimulai tanggal hari berikutnya (Pasal 129 HIR/153 RBg).

• Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning (teguran) Tergugat hadir, maka tenggat waktu perlawanan adalah 8 (delapan) hari sejak dilakukan aanmaning (peringatan) (Pasal 129 HIR/Pasal 153 RBg).

• Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning (teguran), maka tenggat waktunya adalah hari ke 8 (delapan) sesudah eksekusi dilaksanakan (Pasal 129 ayat (2) jo Pasal 196 HIR dan Pasal 153 ayat (2) jo Pasal 207 RBg). Kedua perkara tersebut (perkara verstek dan verzet terhadap verstek) didaftar dalam satu nomor perkara.

•  Perkara verzet sedapat mungkin dipegang oleh majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan verstek.

• Pemeriksaan verzet dapat dilakukan walaupun ketidak hadiran Tergugat dalam proses sidang verstek tidak memiliki alasan yang dibenarkan hukum.

• Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan.Pemeriksaan perkara verzet dilakukan secara biasa (Pasal 129 ayat  (3) HIR/Pasal 153 ayat (3) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

• Jika dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktur, akan tetapi jika pelawan yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi dapat diajukan upaya hukum banding (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg).

Proses Pemeriksaan Verzet ;

• Perlawanan (verzet) diajukan kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memutus verstek.

• Perlawanan (verzet) diajukan oleh Tergugat atau kuasanya.

• Diajukan dalam tenggat waktu seperti disebut di atas.

• Perlawanan (verzet) bukan perkara baru.

• Pemeriksaan dengan acara biasa.

• Tergugat sebagai Pelawan dan Penggugat sebagai Terlawan.

• Membacakan putusan verstek.

• Beban pembuktian dibebankan kepada Terlawan (Penggugat).

• Pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukannya sebagai Tergugat.

• Surat perlawanan sebagai jawaban Tergugat terhadap dalil gugat

• Dalam surat perlawanan dapat dilakukan eksepsi.

• Terlawan berhak mengajukan replik, dan pelawan berhak mengajukan duplik.

• Membuka tahap proses pembuktian dan kesimpulan.

Pesyaratan Pendaftaran Verzet:

• Surat gugatan verzet atas putusan verstek

• Surat Kuasa Asli (jika menggunakan kuasa hukum)

• Fotokopi KTP Pelawan

• Alamat E-mail

• Nomor Rekening

(Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor Whatsapp: 0821-5033-6720)

Upaya Hukum Banding adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap putusan atau penetapan Pengadilan Agama berupa permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan Tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.

Prosedur Pengajuan Banding

• Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Dalam surat permohonan banding berisi identitas Pemohondan Termohon Banding, meliputi nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal, kemudian posita yaitu fakta kejadian dan fakta hukum, dan petitum yaitu hal-hal yang dituntut Pemohon Banding berdasarkan posita.

• Permohonan banding diajukan 14 (empat belas) hari, terhitung mulai dari hari berikutnya dari hari pengucapan putusan/ pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.

• Pengajukan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak dibanding.

• Membayar biaya perkara banding.

• Panitera memberitahukan adanya permohonan banding melalui jurusita kepada pihak lawan dala  berperkara

• Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.

• Selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari dari tanggal permohonan banding, dilakukan pemberitahuan oleh jurusita terkait inzage/ kesempatan bagi pihak yang berperkara untuk memeriksa/ meninjau berkas perkara.

• Berkas perkara banding harus sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.

• Setelah berkas perkara permohonan banding telah selesai diperiksa, salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ke Pengadilan Agama kuala Pembuang untuk disampaikan pada pihak yang berperkara.

• Salinan putusan kemudian disampaikan oleh pengadilan Agama Kuala pembuang kepada para pihak berperkara.

• Setalah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka:

• Untuk Perkara Cerai Talak: Pengadilan Agama Kuala pembuang memberitahukan terkait sidang pengucapan ikrar talak kepada Pemohon dan Termohon melalui panggilan sidang. Akta Cerai diberikan pada hari yang sama dengan pengucapan ikrar talak.

(Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor Whatsapp: 0821-5033-6720)

Upaya Hukum Kasasi adalah upaya hukum untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan/ penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Kuala Pembuang)terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya) ke Mahkamah Agung RI melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Kuala Pembuang), karena adanya alasan tertentu seperti putusan/ penetapan yang disampaikan tidak memenuhi rasa keadilan, kesalahan penerapan hukum, atau pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Prosedur Permohonan Kasasi

• Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai dari hari berikutnya setelah putusan banding diberitahukan kepada Pemohon.

• Permohonan diajukan melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Kuala Pembuang).

• Membayar panjar biaya perkara kasasi.

• Panitera memberitahukan secara tertulis kepada Termohon Kasasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

• Panitera menyampaikan memori kasasi kepada Termohon Kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori kasasi tersebut.

• Termohon Kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Termohon Kasasi menerima memori kasasi.

• Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima, maka Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang harus mengirimkan Bundel A dan Bundel B ke Mahkamah Agung RI.

• Setelah berkas perkara permohonan kasasi telah selesai diperiksa, salinan putusan kasasi dikirim oleh Mahkamah Agung RI  ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk disampaikan pada pihak yang berperkara.

Berkas Persyaratan Pendftaran Permohonan Kasasi

• Surat permohonan kasasi

• Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

• Memori kasasi (alasan pengajukan kasasi)

• Bukti pembayaran biaya perkara

• Surat kuasa (jika menggunakan kuasa hukum)

(Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor Whatsapp: 0821-5033-6720)

Peninjauan Kembali adalah pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Badan pengadilan yang berwenang melakukan Peninjauan Kembali adalah Mahkamah Agung. Kewenangan ini bersifat mutlak. Tidak bisa di delegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama ( Pengadilan Agama Kuala Pembuang) maupun pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya).

Prosedur Permohonan Peninjauan Kembali

• Permohonan di ajukan oleh Pemohon (Pihak itu sendiri, Ahli Waris, atau Kuasa Hukum) kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

• Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan sejelas-jelasnya (ditemukan bukti baru/ novum, kekhilafan hakim dalam putusan, pertentangan antara putusan yang satu dengan puuutusan yang lain dalam perkara yang sama).

• Bisa diajukan secara lisan dihadapan Pengadilan Kuala Pembuang yang memutus perkara atau hakim yang ditunjuk ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

• Tenggang waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari, sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

• Membayar panjar biaya perkara peninjauan kembali.

• Mahkamah Agung memeriksa dan memutus putusan Peninjauan Kembali sekurang – kurangnya dengan tiga orang hakim.

• Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali.

• Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menantikan pelaksanaan putusan.

• Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan agama yang memeriksa perkara  tingkat pertama (Pengadilan Agama Kuala Pembuang) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya) mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala hal keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud.

• Peninjauan Kembali dapat dicabut selama belum di putus.

Berkas Persayaratan Permohonan Peninjauan Kembali

• Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara (Pengadilan Agama Kuala Pembuang)

• Salinan Putusan (putusan tingkat pertama, putusan banding, dan putusan kasasi)

• Bukti baru (novum)

• Surat kuasa khusus (jika menggunakan kuasa hukum)

• KTP/ Identitas Pemohon

• Akta kematian dan surat keterangan ahli waris (jika diajukan ahli waris)

• Bukti pembayaran biaya perkara

(Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor Whatsapp: 0821-5033-6720)