PT Solid Gold Berjangka | Meluruskan "Gedung Miring" Wakil Rakyat

PT Solid Gold Berjangka | Jakarta - Gedung berlantai 24 di kompleks parlemen Senayan itu terlihat megah dan kokoh. Bertinggi 100 meter, Nusantara I--begitu ia dinamai--merupakan tempat berkantor 560 anggota DPR beserta tenaga ahlinya. Namun, gedung yang dibangun pada 1992 dan diresmikan lima tahun kemudian tersebut konon sudah miring dan harus total direnovasi.

Kabar ini sebetulnya bukan kabar baru, namun kini kembali lagi mengemuka.


"Sudah lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal dari rekomendasi PU-PR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena bangunannya sudah miring," Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, Kamis pekan lalu.


Tak sekadar miring, Gedung Nusantara I juga dikeluhkan karena dianggap tak lagi sanggup menampung jumlah penghuninya. Sejumlah fasilitasnya juga dinilai tak lagi layak. Lift kerap rusak dan toilet tak terawat.


Seperti sebelumnya, berbagai keluhan ini bermuara di satu hal: usulan membangun gedung parlemen yang baru.


"Kami kesulitan karena daya tampung tak memadai. Terutama dengan adanya penambahan staf tenaga ahli dan staf administrasi. Jadi ini mendesak," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Rabu kemarin.


Untuk keperluan itu, DPR pun lantas menggenjot pagu anggaran mereka di tahun 2018. Meski bujet sudah disetujui untuk dinaikkan menjadi Rp 5,7 triliun--naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017--Parlemen tetap ngotot agar angka itu bisa naik lagi menjadi Rp 7,2 triliun.


"Ya kami akan mengajukan Rp 7,2 triliun. Kami transparan, enggak ada yang ditutup-tutupi," ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, sebelumnya. "Saat ini anggota DPR ada 560 dan hasil Pemilu 2019 ada sebanyak 575 orang, dan setiap anggota memiliki lima orang tenaga ahli, sehingga penghuninya sudah sangat padat, melebihi kapasitas."


Tapi, nanti dulu, apa iya Gedung Nusantara I miring dan tak layak dipakai?


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) punya pandangan berbeda. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan soal itu masih memerlukan kajian mendalam. "Untuk kondisi Gedung Nusantara 1, pada tahun 2010 lalu memang ada audit PU, kondisinya dinyatakan masih baik. Saat ini belum ada permintaan resmi dari DPR untuk itu (audit)," kata Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.


Selain itu, Nusantara I pernah diperbaiki.


Awalnya pada 15 September 2009. Kementerian PU menerima permohonan audit dari Ketua DPR Marzuki Alie tentang konstruksi Gedung Nusantara I. Tujuannya untuk memeriksa kondisi gedung usai gempa bumi 7 SR di Tasikmalaya pada 2 September 2009. Kementerian PUPR lalu mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan visual atau quick assessment pada 2-4 Oktober 2009.


Hasil pemeriksaan menyimpulkan Gedung Nusantara I mengalami kerusakan non-struktural, seperti retak kecil dan dinding yang terkelupas. Dalam laporan tersebut tidak ditemukan soal Gedung Nusantara I yang miring.


Tim Balitbang Kementerian PUPR kemudian merekomendasikan perbaikan melalui injeksi menggunakan bahan kimia untuk mengisi bagian gedung yang retak. Proyek perbaikan dimulai pada 27 April 2011.


"Mereka (DPR RI) tidak bisa membangun kalau tidak ada rekomendasi PU. Misalnya, multiyears contract tidak bisa jalan, teknisnya kan juga harus direkomendasikan," tegas Menteri Basuki.


Belakangan, Anton Sihombing ikut menampik kabar bahwa Nusantara I sudah miring 7 derajat. Dia menuturkan, yang benar adalah menurut penilaian Kementerian PUPR telah terjadi keretakan dan pergeseran.


"Jadi bukan miring. Menurut assessment tim PUPR, ada pergeseran dan ada keretakan dan harus diinjeksi serta dikurangi bobot," kata Anton,.


(Zmrn - PT Solid Gold Berjangka)