Pertarungan Berlanjut, Spanyol Tolak Mediasi, Catalonia Kukuh Merdeka

BARCELONA, PT Rifan Financindo - Pemerintah Spanyol menolak desakan untuk mediasi terkait upaya Catalonia merdeka. Kedua faksi pun tampaknya memilih untuk berhadapan dalam pertarungan lain.

Uni Eropa mendesak digelarnya dialog demi mengurangi kebuntuan antara faksi separatis di wilayah timur laut dan faksi Madrid.

Namun para pemimpin Catalonia mengatakan, mereka dapat secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan mulai Senin.

Nada dari krisis tersebut dipertajam dengan dengan pernyataan Presiden Catalonia yang mengecam intervensi Raja Felipe VI.

Selanjutnya, Pemerintah Spanyol pun menolak perundingan untuk mencari solusi dalam polemik ini.

"Pemerintah tidak akan menegosiasikan sesuatu yang ilegal dan tidak akan menerima pemerasan."

Demikian pernyataan tertulis dari kantor Perdana Menteri Mariano Rajoy yang dikutip kantor berita AFP, Kamis (5/10/2017).

"Negosiasi dalam demokrasi hanya memiliki satu cara, jalan hukum," demikian penegasan dalam pernyataan itu.

Perselisihan tersebut adalah krisis politik terburuk di Spanyol dalam beberapa dasawarsa.

Sementara, aksi polisi Spanyol yang mengalahkan tentara Catalan yang tidak bersenjata saat mengambil bagian dalam referendum, memicu kekhawatiran global.

Presiden Catalonia Carles Puigdemont menyebut kebijakan pemerintah pusat sebagai bencana.

Dia memandang, para pemimpin wilayah tersebut yang terus berupaya untuk melepaskan diri dari Spanyol, membuat Madrid marah, dan meningkatkan risiko kerusuhan lebih lanjut.


Catalonia Proklamasikan Kemerdekaan dalam Hitungan Hari


Presiden Carles Puigdemont mengatakan, Catalonia akan memproklamasikan kemerdekaan dari Spanyol dalam hitungan hari.

Penegasan itu diungkapkan Carles Puigdemont dalam sebuah wawancara yang pertama kali, sejak referendum hari Minggu (1/10/2017),

Puigdemont mengatakan pemerintahannya akan "bertindak" mulai pada akhir pekan ini, atau awal pekan depan.

Bagaimana jika Pemerintah Spanyol mengintervensi dan mengambil alih pemerintahan Catalonia?

Puigdemont menilai, tindakan semacam itu bakal menjadi kesalahan yang mengubah segalanya.

Puigdemont mengungkap, saat ini tidak ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi Catalonia.

Dia menepis pernyataan Komisi Eropa pada Senin (2/10/2017), yang menyebut rangkaian peristiwa di Catalonia adalah urusan dalam negeri Spanyol.

Sebelumnya, Raja Spanyol Felipe VI mengecam pihak pengelola referendum kemerdekaan, karena telah menempatkan diri mereka di luar hukum.

Dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional, raja mengatakan, pemungutan suara itu tidak sah dan tanpa menghormati hukum.

Dengan demikian maka tidak akan ada kebebasan maupun perdamaian.

"Mereka sudah melanggar prinsip demokratis dari penegakan hukum," tambah Raja merujuk pada pemerintah daerah Catalonia.

Raja Felipe VI memperingatkan, pemungutan suara bisa membawa risiko ekonomi kepada wilayan Catalonia yang makmur, dan juga ke seluruh Spanyol.

Namun dia juga menegaskan bahwa Spanyol akan mengatasi waktu-waktu yang sulit tersebut.

Wartawan BBC di Barcelona melaporkan, pidato Raja Felipe ditanggapi dengan cemoohan oleh warga Barcelona yang menyaksikannya melalui siaran televisi.

Sejumlah warga menilai raja telah menyuarakan posisi Pemerintah Spanyol, tanpa menyebut berbagai aksi pemukulan polisi terhadap pemilih.

Juga disesalkan, karena tidak ada seruan dialog antara pemerintah pusat dan Catalonia.

Pada Selasa (3/10/2017), ratusan ribu orang di wilayah Catalonia menggelar unjuk rasa atas kekerasan yang dilakukan polisi saat berupaya mencegah berlangsungnya referendum.

Dalam peristiwa itu, setidaknya ada sekitar 900 orang yang cedera.

Dalam unjuk rasa di Barcelona saja, sekitar 700.000 orang turun ke jalan-jalan.

Jumlah itu sesuai perkiraan aparat kepolisian, meski belum ada pengukuhan resmi tentang jumlah pengunjuk rasa.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, menyebut referendum warga Catalonia sebagai hinaan terhadap demokrasi.

Bahkan, menurut Menteri Dalam Negeri Juan Ignacio Zoido, pemerintah Catalonia mendorong warga ke jurang dan menyulut pemberontakan di jalan-jalan.

Zoido lantas mengingatkan, pemerintah tidak akan segan-segan menempuh segala tindakan yang diperlukan untuk menghentikan pelecehan tersebut.

Sekitar 2,2 juta pemilih memberikan suara dari total sekitar 5,3 juta pemilih.

Pemerintah wilayah Catalonia mengatakan, dukungan untuk kemerdekaan hampir mencapai 90 persen, meski hasil resmi belum diumumkan.

Angka partisipasi yang relatif rendah, sekitar 42 persen, tampaknya membuat posisi Carles Puigdemont menjadi lemah.