TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN GOAML

1. Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

2. Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa  (PBJ)

3. Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi 

4. Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor 

5. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan 

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML

1. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML bagi Bank Umum 

2. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi BPR dan BPR Syariah 

3. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML bagi Perusahaan Pembiayaan 

4. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Penyelenggara Transfer Dana atau PJP LR 

5. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank 

6. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi 

7. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML bagi Koperasi yang melakukan Usaha Simpan Pinjam 

Surat Edaran Kepala PPATK terkait Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
jdih.ppatk.go.id/dokumen?nama_produk=indikator 

Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

https://jdih.ppatk.go.id/dokumen/detail/600/peraturan-ppatk-nomor-18-tahun-2017-tentang-pelaksanaan-penghentian-sementara-dan-penundaan-transaksi-oleh-penyedia-jasa-keuangan 

Penerapan Program APUPPT atau Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia

3. Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ)

4. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa 

5. Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan

6. Peraturan PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat

7. Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

8. Peraturan PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos 

9. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik

11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka