Home > Wawasan Global
SEJARAH REFORMASI 1998
Embedded Files
Reformasi 1998 merupakan gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respons masyarakat terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997, yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia, menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini.
Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya.
Krisis moneter tersebut juga yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan, di bawah pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.
Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik (parpol). Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan.
Tujuan utama adanya Reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantinya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Selain itu, Reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam Reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh Negara.
Adapun beberapa dampak yang terjadi karena reformasi 1998, diantaranya adalah:
· Perubahan politik yang signifikan, termasuk penggantian kepemimpinan dari Soeharto ke BJ Habibie.
· Peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi bagi masyarakat.
· Terbentuknya Era Reformasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
· Perubahan dalam sistem pemilihan umum, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan.
· Pembukaan ruang bagi media yang lebih bebas dan independen.
· Peningkatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik.
· Penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Page updated
Google Sites
Report abuse