Galeri Arsip Kota Padang

Kebiasaan (budaya) bangsa yang menguasai Indonesia pada akhirnya harus selalu berbanding lurus dengan budaya daerah kekuasaanya. Walaupun itu hanya “dipatuhi” oleh segelintir atau kelompok masyarakat tertentu.

Pada masa Pendudukan Jepang, salah satu kebijakan yang ditempuh, kemudian melahirkan suatu keputusan, adalah Izin Mendirikan Kedai Menuman Keras. Izin hanya diberlakukan jika memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Undang Undang Menjual Minuman Keras di Dalam Daerah Padang Shiakusho.

Pemerintah Pendudukan Jepang ternyata sangat memperhatikan dan menghormati keberadaan Kota Padang sebagai bagian dari Minangkabau (?), dimana ada kesepakatan yang harus dipatuhi. Misalnya menjual di luar tempat penjualan didalam bilik bagian muka, (bagian depan kedai) 

Bendi merupakan alat angkut barang dan orang yang ditarik seekor kuda. Didaerah lain disebut juga dengan delman atau dokar.keberadaan bendi ini sudah ada sejak dulunya. Menurut  mursal ( Pola Angkutan bendi dan kehidupan kusir bendi di kota padang 1959, bendi sudah ada sejak pemerintahan kolonial belanda atau awal abad 20.

Pembawa bendi atau kusir, pada masa kependudukaan jepang dan setelah indonesia merdeka, ternyata dituntut memiliki legalitas atau izin membawa bendi atau sim, tanpa sim ini  maka bendi tidak diizinkan melintasi jalan utama kota  serta pasar satelit lainnya, serta adanya kegiatan razia bendi perpanjangan sim bendi dan uji kelayakan laiinya

Ternyata profesi sebagai kusir bendi tidaklah dominan oleh orang minang. Orang dari suku bangsa cina juga pernah menjadi kusir seperti liem hok seng, lie gie to dan lainnya. Dan ini Membuktikan bahwa kota padang antara masyarakat pribumi dan pendatang sudah membaur dan berkontribusi sejak dulu.

Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera memasuki Tahun 1950 mulai berbenah diri. Segala aspek kehidupan bergerak cepat. Bahkan ada yang berbenturan dengan norma agama dan norma sosial. Yaitu perjudian, yang ternyata telah sampai pada tahap cukup meresahkan.

Komando Daerah Militer Sumatera Tengah/Penguasa Militer memandang tingkat perjuadian di Kota Padang sudah sampai pada taraf yang cukup meresahkan. Penguasa Militer menilai bahwa perjudian adalah salah sat sebab musabab dari keruntuhan akhlak dan moral dari masyarakat. Melalui pengumuman tanggal 8 Mei 1957 Penguasa Militer melarang kepada umum untuk melakukan perjudian dalam bentuk apapun. Kepada jajarannya diperintahkan supaya bertindak mengawasi lancarnya pengumuman tersebut, dan instruksi yang berlawanan dengan pengumuman ini dibatalkan.

Pengumuman tersebut ternyata mendapat tanggapan dari Lembaga Islam atau persatuan Imam Chatib dan Mubaligh Sumatera Tengah, serta Kantor Penerangan Agama Propinsi Sumatera Tengah, yaitu mendukung sepenuhnya pengumuman penguasa militer tersebut.