APK APBN

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

2. Peraturan MENPAN RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN

5. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-10/PB/2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Jenjang dan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

Syarat Pengangkatan

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dilakukan melalui pengangkatan:

1. Pengangkatan pertama;

2. Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

3. Pengangkatan penyesuaian/inpassing; dan

4. Pengangkatan promosi.

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina;

5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina;

5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;

6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;

7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

8. berusia paling tinggi:

   1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; dan

   2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

1. berstatus PNS;

2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

3. sehat jasmani dan rohani;

4. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) atau setara;

5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;

6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan

2. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Unsur Kegiatan

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yaitu melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yang meliputi:

1. perikatan dan penyelesaian tagihan;

2. pelaksanaan perintah pembayaran; dan

3. analisis laporan keuangan instansi.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Analis Pengelolaan Keuangan APBN harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan.

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

1. unsur utama; dan

2. unsur penunjang.

Unsur utama meliputi :

1. pendidikan;

2. analisis pengelolaan keuangan APBN; dan

3. pengembangan profesi.

Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi:

   1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;

   2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN; dan

   3. pendidikan dan pelatihan dasar/prajabatan;

2. Analisis Pengelolaan keuangan APBN, meliputi:

   1. perikatan dan penyelesaian tagihan;

   2. pelaksanaan perintah pembayaran; dan

   3. analisis laporan keuangan instansi;

3. Pengembangan profesi, meliputi:

   1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan keuangan APBN;

   2. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang pengelolaan keuangan APBN; dan

   3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN.

Unsur Penunjang, meliputi:

1. pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengelolaan keuangan APBN;

2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN;

3. keanggotaan dalam organisasi profesi;

4. keanggotaan dalam Tim Penilai;

5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan

6. perolehan ijazah/gelar pendidikan lainnya.

Berikut 20 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, antara lain:

1. menyusun analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. menyusun analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa;

3. menyusun analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola;

4. menyusun analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan;

5. menyusun analisis efisiensi pembayaran;

6. menyusun analisis efektivitas pembayaran/ belanja;

7. menyusun analisis transparansi pembayaran/ belanja;

8. menyusun analisis keterbukaan pembayaran/ belanja;

9. menyusun analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja;

10. menyusun analisis penolakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

11. menyusun analisis kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM);

12. menyusun analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

13. menyusun analisis revolving uang persediaan;

14. mengolah data-data transaksi keuangan;

15. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan;

16. mengolah data/dokumen pendukung laporan keuangan;

17. menyusun laporan keuangan;

18. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;

19. menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuangan; dan

20. melaksanakan penatausahaan dokumen tingkat lanjutan

20 Hasil kerja tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, meliputi:

1. analisis rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. analisis kebutuhan penyedia barang/jasa;

3. analisis klasifikasi kegiatan wakelola dan/atau non swakelola;

4. analisis langkah-langkah rencana pengendalian perikatan;

5. analisis efisiensi pembayaran;

6. analisis efektivitas pembayaran;

7. analisis transaparasi pembayaran;

8. analisis keterbukaan pembayaran;

9. analisis bersaing pembayaran;

10. analisis penolakan SPP;

11. analisis penolakan SPM;

12. analisis retur Surat Perintah Pencairan Dana SP2D;

13. analisis revolving uang persediaan;

14. dokumen sumber transaksi keuangan;

15. berita acara Hasil Rekonsiliasi;

16. dokumen/Data Laporan Keuangan;

17. Laporan Keuangan;

18. kertas kerja monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan;

19. ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada Laporan Keuangan; dan

20. kertas kerja penatausahaan dokumen tingkat lanjutan;

Berikut 20 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, antara lain:

1. mengevaluasi analisis/update analisis kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. mengevaluasi analisis/update kebutuhan penyedia barang/jasa;

3. mengevaluasi analisis klasifikasi/update klasifikasi kegiatan swakelola dan/atau non swakelola;

4. mengevaluasi analisis langkah langkah rencana/update pengendalian perikatan;

5. mengevaluasi analisis efisiensi pembayaran/ belanja;

6. mengevaluasi analisis efektivitas pembayaran/ belanja;

7. mengevaluasi analisis transparansi pembayaran/ belanja;

8. mengevaluasi analisis keterbukaan pembayaran/ belanja;

9. mengevaluasi analisis bersaing/kompetitif pembayaran/belanja;

10. mengevaluasi analisis penolakan SPP;

11. mengevaluasi analisis kesalahan SPM;

12. mengevaluasi analisis retur SP2D;

13. mengevaluasi analisis revolving uang persediaan;

14. menganalisis data-data transaksi keuangan;

15. menganalisis berita acara rekonsiliasi;

16. menganalisis data/dokumen pendukung laporan keuangan;

17. menganalisis laporan keuangan;

18. melaksanakan analisis monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan;

19. menganalisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan pada laporan keuangan dan rencana tindak lanjutnya; dan

20. menganalisis penatausahaan dokumen

20 Hasil kerja tugas jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, meliputi:

1. laporan evaluasi analisis/kualitas rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. laporan evaluasi kebutuhan penyedia barang/jasa;

3. laporan evaluasi kegiatas swakelola dan/atau non swakelola;

4. laporan evaluasi pengendalian perikatan;

5. laporan evaluasi analisis efisiensi pembayaran;

6. laporan evaluasi analisis efektivitas pembayaran;

7. laporan evaluasi transparasi pembayaran;

8. laporan evaluasi analisis keterbukaan pembayaran;

9. laporan evaluasi atas analisis bersaing pembayaran;

10. laporan evaluasi analisis penolakan SPP;

11. laporan evaluasi analisis penolakan SPM;

12. laporan evaluasi analisis retur SP2D;

13. laporan evaluasi analisis revolving uang persediaan;

14. laporan analisis transaksi keuangan;

15. laporan analisis Hasil Rekonsiliasi;

16. laporan analisis dokumen/data pendukung Laporan Keuangan;

17. analisis Laporan Keuangan;

18. analisis monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan;

19. analisis permasalahan temuan hasil pemeriksaan pada Laporan Keuangan dan rencana tindak lanjutnya; dan

20. analisis penatausahaan dokumen