Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah dokumen konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum utama Republik Indonesia. UUD 1945 menjelaskan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta struktur pemerintahan. Dokumen ini memiliki peranan penting dalam membentuk dan mengatur tatanan negara Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang berfungsi sebagai landasan hukum dan prinsip dasar negara Indonesia. Selama sejarahnya, UUD 1945 telah diubah untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan dan kebutuhan negara. Namun, ia telah mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, dan keadilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.


Download Teks Undang-undang Dasar 1945 Pdf


Download File 🔥 https://urllie.com/2y2MlN 🔥



Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan). Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada perang pasifik, mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah Lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Cosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.

Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada siding tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Negara Indonesia memiliki Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan produk hukum di masa awal kemerdekaan yang dijadikan sebagai konstitusi tertulis bangsa. UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 memuat ketentuan dasar negara Indonesia, segala peraturan perundang-undangan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Peristiwa penting perubahan UUD 1945 yang diagendakan dalam momentum reformasi dilakukan dalam kurun waktu empat tahap mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Terkait dengan praktik sistem presidensial sendiri, ditemukan dua konsep perubahan, yaitu perubahan terstruktur, dilakukan dengan cara sesuai prosedur konstitusi, sedangkan perubahan tidak terstruktur ialah perubahan yang tidak sesuai prosedur konstitusi. Perubahan terstruktur seperti pada perubahan UUD 1945 masa reformasi dilakukan dengan ketentuan adendum yaitu perubahan yang dilakukan dengan tidak menghilangkan teks aslinya, teks asli dan teks perubahan disusun dalam satu naskah. Perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal UUD 1945 tentu berimplikasi terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia. Sistem pemerintahan ialah suatu kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh organ-organ negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan negara, sedangkan jenis sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 secara eksplisit dan implisit menunjukkan sistem presidensial. Sistem presidensial memiliki arti bahwa presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kata lain, presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam peranannya mengatur urusan negara.

Ketika proklamasi kemerdekaan telah dibacakan, Indonesia masih belum memiliki dasar negara. Oleh karenanya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan Sidang yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para Pendiri Bangsa yang kemudian dikenal sebagai sebuah Perjanjian Luhur bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dirumuskan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR tersebut disahkan oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPRNo.IX /MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara ( philosophischegrondslaag) ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Menurut Ernest Renan, syarat penting sebagai sebuah bangsa adalah: kehendak untuk bersatu (le desir detre ensemble). Dilihat dari proses sejarah pembentukan Pancasila dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan kompromi dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia, yang bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila.

Tanggal 1 (satu ) Juni ini dianggap kelahiran Pancasila. Awal mulanya penetapan dapat dilacak dari peristiwa sejarah pembentukan konsep Pancasila. Dimulai dari Sidang pertama BPUPKI pada pada 29 Mei  1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan tentang Negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Mohammad Yamin mengusulkan tentang dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI. Usulan ini dalam pidato dan secara tertulis disampaikan kepada BPUPKI.

Selain Muh Yamin, anggota BPUPKI yang menyampaikan usul dasar negara adalah Ir Sukarno. Soekarno menyampaikan usulan ini pada taggal 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Soekarno menyampaikan tiga buah usulan calon dasar negara, yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip.

Pengucapan teks awal Konstitusi 1945 dilakukan dengan penuh penghayatan sambil mengenang pengorbanan pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan ini tercermin dalam bagian permulaan Konstitusi 1945.

Peran Utama Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar struktural yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD juga menjamin sistem pemerintahan, bentuk negara, cara pelaksanaannya, serta hak dan kewajiban suatu negara. ff782bc1db

photofunia download apk for android

free download little big city 2 mod apk

john de 39;mathew songs mp3 download music download

scary teacher free game no download

enable download bubble chrome