Download Batas Desa Shp UPDATED

Batas desa tentunya sangat penting karena seringkali terjadi adanya ketidakjelasan batas desa, misalnya, tidak adnya skala, tidak adanya proyeksi peta serta system koordiat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yurudis, tidak ada data umum geodetik, kemudian tidak adanya deliniasi garis batas, tidak tercantumnya data pembuat dan tahun pembuatan, untuk itu tentunya perlu penelusuran batas desa dan pemetaan batas desa untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Selain itu ketidak jelasan batas desa secara otomatis akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan desa. pemetaan batas desa merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi basis atau dasar perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan, pasalnya dalam membuat sebuah perencanaan, harus mengacu kepada data yang valid, dengan adanya informasi penelusuran batas desa ini harapan kami dapat dipadukan dengan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah melakukan pemetaan wilayah, jumlah penduduk, sosial, wilayah pemukiman dan wilayah pertanian sehingga paduan dari dua sumber tadi dapat menjadi data yang sempurna yang dimiliki oleh dasa kami dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Download Batas Desa Shp

DOWNLOAD 🔥 https://fancli.com/2y68JV 🔥

dalam kegiatan ini saya selaku kepala desa wangunsari memberikan kebijakan dan kepercayaan penuh kepada Team Pelaksana Kegiatan atau yang biasa disebut (TPK) Penelusuran Batas Desa yang digawangi langsung oleh sekretaris Desa, Kasi Permerintahan, dan Kepala Dusun Dua untuk dua orang lainnya agar mengambil dari LKD atau tokoh masyarakat Desa, saya selaku kepala desa sangat yakin seratus persen dapat terlaksana dengan baik dan sempurna karena mereka yang saya tunjuk adalah bagian dari Sejarawan desa wangunsari yang tau kondisi wilayah dan kondisi desa wangunsari, "UCAP JONI"

Dalam hal ini sekretaris Desa (Eris Riswandi) mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Desa yang sudah memberikan kepercayaan penuh dalam menjalankan kegiatan ini, dan tentunya kami selaku TPK akan menjalankan kegiatan ini dengan melakukan koordinasi dengan desa desa yang bebatasan dengan desa wangunsari, dalam hal ini ada beberapa dokumen penting yang dapat menunjang kegiatan ini diantaranya :

Menurut ERIS RISWANDI desa wangunsari memiliki batas desa yang rawan berubah sewaktu waktu yang bisa diakibatkan oleh faktor manusia maupun oleh faktor alam karena dibatasi oleh Tanah Adat dan Selokan sehingga ini akan sangat riskan jika ada salah satu faktor yang dua tadi saya sebutkan dapat menghilangkan batas desa, sebut saja batas desa sebelah selatan yang bebatasan dengan desa cisolok induk sesui Perda Nomor 16 Tahun 2012 hanya dibatasi oleh selokan dan sebelah baratnya diabatasi oleh tanah adat (bukit pameungpeuk) yang dibelah dua atau yang sering disebut Blok 17 dan kemudian Batas Utara yang berbatasan langsung dengan batas desa cikelat dan desa karangpapak juga sama dibatasi oleh tanah adat, kalau batas lainnya saya rasa aman karena dibatasi oleh jalan kabupaten dan sungai, melihat situasi dan kondisi seperti ini tentunya kami pemerintah desa wangunsari riskan kalau dikemudian terjadi permasalahan, tapi ditahun ini kami sangat senang karena ada anggaran yang dapat digunakan bahkan menyeluruh dalam satu provinsi jawa barat.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa diwilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan Penegasan Batas Desa secara tertip dan terkoordinasi.

Pemasangan tugu batas Desa Ngablak pada kamis 6/1-2020 yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan melibatkan Anggota BPD Desa Ngablak.telah terpasang sejumlah 8 tugu perbatasan diantaranya batas Desa Srumbung, Banyuadem, Kamongan, Kemiren, Mranggen dan Ngargosoko .

Dimana, kata Edy, Perpres tersebut mengamanatkan upaya penyelesaian peta batas administrasi desa dengan target tahun 2021 sebanyak 10 provinsi, tahun 2022 sebanyak 12 provinsi, dan tahun 2023 sebanyak 11 provinsi.

Menurutnya, penting sebuah daerah melakukan penetapan dan penegasan batas desa. Ini bertujuan agar tercipta tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Di Kaltara sendiri, terkait batas wilayah antar Desa, Edy mengatakan bahwa sebagian daerah telah saling menyepakati. Namun, masih banyak juga daerah yang masih belum menyelesaikan persoalan batas tersebut. Ini di karenakan sebagai besar wilayah Kaltara merupakan daerah perbatasan, di mana banyak Desa-Desa secara geografis sulit dijangkau.

Pada kegiatan Bimtek tersebut Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah bapak Aryawan, S.IP., M.IP menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memantau secara langsung sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan penetapan dan penegasan batas desa sebagai bahan evaluasi guna perbaikan diwaktu-waktu yang akan datang serta memantapkan pelaksanaan administrasi batas wilayah desa seluruh Kabupaten se Kalimantan Tengah sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk percepatan penyelesaian batas desa. "Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah dapat lebih memahami tentang teknis pemetaan batas wilayah dengan pertukaran informasi guna percepatan penyelesaian batas desa, pungkasnya"

Dalam Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan 9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penetapan batas Desa menurut Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. 12. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

Menurut BIG - Badan Informasi Geospasial batas desa/kalurahan ketika ditetapkan adalah cikal bakal bagi penetapan dan penegasan batas pada level di atasnya, bahkan BIG juga mengatakan bahwa penetapan batas desa adalah awal pembangunan Indonesia. Untuk penetapan dan pemetaan batas Desa ini BIG adalah garda terdepan dan metodenya langsung diadopsi pada peraturan-peraturan pemerintah untuk menetapkan batas desa yaitu dengan metode kartometris.

Pemetaan batas desa adalah implementasi dari Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Jelas disebutkan dalam UU Desa bahwa 9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemasangan patok batas desa adalah salah satu cara untuk menandai batas wilayah antar desa yang berdampingan. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya bentrok atau salah paham mengenai batas wilayah desa.

Sabtu, 26 September 2020 Pemerintah Desa Sijenggung menyelenggarakan pelacakan titik koordinat batas desa dengan melibatkan Babinsa dari kecamtan Banjarmangu sebagai pendampingan diukurnya batas desa. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survei lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penegasan batas desa melalui tahapan pemasangan pilar batas desa sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Sasaran dalam kegiatan ini diantaranya :

STAF Ahli Bupati Ketapang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si menghadiri semiloka sehari Percepatan pemetaan Batas desa di Kabupaten Ketapang kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dengan Tropenbos Indonesia dan Perkumpulan Mitra Pembangunan. Semiloka yang dihadiri langsung Direktur Tropenbos Indonesia, DR.Edi Purwanto, Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH, Kadis PMPD Ketapang, Drs Heriadi M.Si.

Semiloka dilakukan di ruang rapat Kantor Bupati Ketapang dihadiri para camat se-Ketapang dan pejabat instansi terkait. Staf ahli Bupati Ketapang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si membenarkan dilakukan semiloka mengenai batas desa. Diterangkan Plt Kadis Kominfo Kabupaten Ketapang, semiloka ini membahas percepatan pemetaan batas desa. Batas desa merupakan cilkal bakal bagi penetapan dan penegasan batas wilayah yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan pembangunan dan kebijakan-kebijakan lainnya.Penegasan batas wilayah dilakukan dengan cara pemetaan yang dituangkan dalam bentuk peta desa adalah sebagai implementasi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari berbagai sumber diketahui penetapan Batas Desa menjadi strategis baik untuk kepentingan Desa, Pemerintah Daerah dan Pusat. Bagi Desa batas wilayah desa menjadi sangat penting dalam menerapkan pembangunan desa berbasis asset desa, batas wilayah desa menentukan seberapa penguasaan dan kepemilikan asset sebagai modal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seiring dengan Kebijakan Satu Peta yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Sudah seharusnya seluruh pemangku kepentingan pembangunan khususmya Desa, dapat memahami kebijakan ini sebagai momentum bagi desa untuk melakukan pemetaan partisipatif karena kebijakan ini memberikan peluang adanya pengakuan dan adopsi data spasial partisipatif, yang bermanfaat bagi pemerintah dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan terkait batas desa.@ 17dc91bb1f