Profil

Tentang Program Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan (Binwin) adalah program pembekalan yang diberikan kepada calon pengantin (catin) oleh Kementerian Agama (KUA).
Tujuannya adalah agar pasangan siap membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng — baik secara lahir maupun batin.

Isi dan Tujuan Binwin:

1. Meningkatkan pemahaman agama dalam pernikahan
   → Tentang hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab, dan nilai ibadah dalam rumah tangga.

2. Membangun komunikasi dan manajemen konflik
   → Supaya pasangan bisa saling memahami dan mengatasi masalah dengan cara sehat.

3. Persiapan mental dan emosional
   → Agar tidak hanya siap menikah, tapi juga siap menjalani kehidupan setelahnya.

4. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga
   → Supaya pasangan memahami pentingnya menjaga kesehatan dan merencanakan masa depan.

Waktu dan Pelaksanaan:

• Biasanya dilaksanakan 2 hari di KUA kecamatan. dikarenakan kesibukan Calon Pengantin, maka KUA Susukan memberikan alternatif pada catin untuk ikut binwin online.

• Wajib bagi calon pengantin yang akan mendaftar nikah di KUA.

• Peserta akan mendapat sertifikat Binwin, yang menjadi syarat pendaftaran nikah di beberapa daerah.

🏛 Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Binwin

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

   • Menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

   • Karena itu, diperlukan pembekalan agar calon pengantin siap secara lahir, batin, mental, dan spiritual.
     
     

2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019
   tentang Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin

   • Inilah aturan utama yang menjadi dasar pelaksanaan Binwin.

   • PMA ini mengatur:

     • Tujuan dan manfaat bimbingan.

     • Pelaksana (biasanya KUA kecamatan).

     • Peserta (calon pengantin).

     • Materi dan metode bimbingan.

     • Sertifikat sebagai hasil pelatihan.

3. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag RI

   • Mengatur petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Binwin di lapangan, seperti durasi, narasumber, modul, dan metode pelatihan interaktif.
     
     

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,

   • Menguatkan tanggung jawab negara dalam mempersiapkan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera dan bertanggung jawab.

Silahkan Tonton video Dibawah Ini sebagai Langkah awal untuk Mengikuti Binwin Online!