Forum Dialektika I
oleh Departemen Kajian Strategis BEM KM FEB UMY
oleh Departemen Kajian Strategis BEM KM FEB UMY
Sekolah Kajian Politik merupakan program pendidikan non-formal yang disusun secara sistematis untuk meningkatkan literasi politik mahasiswa FEB UMY melalui rangkaian kegiatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan aplikatif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rangkaian kelas politik, forum kajian, dan diskusi publik yang saling terintegrasi.
Adapun bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
1. Kelas Materi Politik
Merupakan sesi pembelajaran yang berfokus pada penyampaian materi- materi fundamental terkait politik, demokrasi, kebijakan publik, ekonomi- politik, serta etika dalam berpolitik.
2. Penyusunan Kajian Kelompok
Peserta akan dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengkaji isu-isu strategis yang berkaitan dengan politik dan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hasil kajian akan dipresentasikan secara internal dan didokumentasikan sebagai bentuk kontribusi intelektual peserta.
3. Diskusi Publik
Sekurang-kurangnya dua kali diskusi publik akan diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang (akademisi, aktivis, tokoh muda, atau politisi).
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut
Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian tujuan. Peserta yang aktif akan mendapatkan sertifikat serta kemungkinan untuk dilibatkan dalam program lanjutan seperti forum kajian atau komunitas advokasi bersama IMM Komisariat FEB UMY.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari, Tanggal : Selasa,11 Maret 2025
Waktu : 20.45 s.d selesai
Tempat : Meeting Zoom
Tujuan Kegiatan :
1. Menganalisis dampak pemotongan anggaran terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengkaji arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran serta implikasinya terhadap pembangunan nasional.
3. Menelaah aspek hukum pemotongan anggaran dan potensi penyalahgunaan kewenangan eksekutif.
4. Membahas pengaruh pemangkasan anggaran terhadap kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan.
5. Mengulas kesejahteraan tenaga pendidik serta strategi pencegahan korupsi dalam sistem pengelolaan anggaran pendidikan.