Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memiliki dimensi keuangan dan dimensi akuntansi. Fokus dalam PP ini berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Membahas khusus tentang BMN, PP No. 27/2014 dan PP No. 28/2020 merupakan pedoman dalam melaksanakan administrasi BMN yang meliputi penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban fisik BMN. Pertanggungjawaban dari seluruh tahapan pengelolaan BMN dimaksud diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah, namun dalam PP No. 27/2014 dan PP No. 28/2020 tidak diatur tentang pencatatan akuntansi pemerintahan terhadap BMN dan tidak menjadi acuan dalam penyusunan neraca pemerintah. Dalam hal pencatatan BMN, instansi pemerintah yang menjadi entitas pelaporan mengacu pada PP No. 71 tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dinyatakan dalam bentuk PSAP.