Pemilihan

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah. Status: Di cabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Undang-Undang yang turut di ubah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018)

DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILIHAN:

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

• Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian Dalam Negeri

• Permendagri 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permendagri 41 Tahun 2020

• Permendagri 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022

• Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.01-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Perubahan Sebelumnya Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 dan Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020)

• Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan