1 - Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/2008 tentang ketentu
2 - Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan A
3 - Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan
4 - Pelaksanaan : 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam
5 - Pelaksanaan PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjaua
6 - Persidangan Elektronik / E-LITIGASI sesuai PERMA 7 TAHUN 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis
7 - Persidangan Elektronik Pidana sesuai PERMA 8 TAHUN 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang petunjuk teknis admin
8 - Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988 serta telah bekerja sama
9 - Pengawasan Bidang
10 - Pengawasan Antarbidang
11 - Pengawasan Eksekusi
12 - Penerapan Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024
13 - Penerapan Restorative Justice
14 - Publikasi putusan
15 - Pelaksanaan Monev terhadap keakuratan & Ketepatan Waktu SIPP
16 - Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala
17 - Monitoring Administrasi Biaya Perkara
18 - Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan penge
19 - Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
20 - Penetapan Majelis Hakim dan PP
21 - Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
22 - Court Calender
23 - Pengunggahan dokumen persidangan pada SIPP
24 - Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
25 - Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
26 - Pemberkasan Arsip Perkara
27 - Penerapan Surat Tercatat sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023
28 - Pelaksanaan Delegasi secara manual berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014
29 - Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014
30 - Implementasi SOP Kepaniteraan
31 - Implementasi SOP Kesekretariatan
32 - Penyerahan berkas perkara inactive
33 - Kelengkapan Berkas Banding
34 - Prosedur tata kelola arsip
35 - Prosedur Peminjaman Berkas
36 - Pelaporan perkara secara elektronik
37 - Survey IKM dan IPK
38 - Penerapan Aplikasi e-raterang
39 - Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359-KMA-SK-XII-2022
40 - Implementasi SK KMA 2-144-KMA-SK-VIII-2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
41 - Prosedur pelaksanaan permintaan informasi
42 - Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran
43 - Proses surat menyurat dalam Dirjen Badilum
44 - Adanya uraian Tugas masing-masing unit
45 - Bimbingan Teknis-Diklat di tempat kerja (DDTK)
46 - Layanan Disabilitas di Pengadilan
47 - Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas
48 - Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
49 - Pengelolaan Agen Perubahan
50 - Kinerja Agen Perubahan (Tim atau perorangan)
51 - Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK
52 - Penandatanganan Pakta Integritas
53 - Manajemen Risiko
54 - Publikasi E-LHKPN dan E-LHKASN
55 - Maklumat Pelayanan
56 - Standar Pelayanan Pengadilan
57 - Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka
58 - Monitoring Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu
59 - Posbakum
60 - Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara
61 - Sidang di luar gedung pengadilan
62. SAKIP
63. Evaluasi AKIP berdasarkan SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kiner
64. LKjIP
65. Pengelolaan BMN dan Laporan Wasdal BMN
66 - Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas
67 - Pengelolaan Aset berupa Perangkat Pengolah Data
68 - Pengelolaan website
69 - Perjalanan Dinas
70 - Perawatan dan Pengelolaan Server
70. Perawatan dan Pengelolaan Server
71 - Penatausahaan Barang Persediaan-DBR-Labelisasi BMN
72 - Monitoring Uang Persediaan
73 - Pengelolaan SIKEP
74 - RKP, RKGB dan usul pensiun
75 - Pengelolaan Sewa Aset/Gedung Kantor
76 - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN DIPA 01 dan DIPA 03
77 - Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
78 - Kesesuaian dokumen pertanggung jawaban belanja
79 - Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
80 - Penatausahaan PNBP fungsional
81 - Pelaporan Monev Bapenas PP39 dan Monev Smart DJA
82 - Pengadaan Barang Jasa
83 - Pejabat Perbendaharaan Telah Sertifikasi
84 - Pengelolaan Pegawai Non ASN
85 - Penerapan Perma 3 Tahun 2020
