1. Seluruh Berita Acara Sidang Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah diparaf dan ditandatangani

2. Seluruh Berita Acara Sidang sudah diunggah ke SIPP

3. Seluruh Berita Acara Sidang sudah digabungkan dan diarsipkan pada berkas perkara

4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

💾Dokumen

1. Untuk perkara perdata court calender sudah ditandatangani oleh para pihak

2. Untuk perkara perdata sudah dibuat setelah mediasi gagal

3. Untuk perkara pidana court calender sudah ditandantangani Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum/Terdakwa

4. Untuk perkara Pidana dibuat sejak sidang pertama

💾Dokumen

1. Seluruh Relaas/ surat tercatat sudah diunggah pada SIPP 1 x 24 Jam

2. Seluruh BAS yang sudah ditandatangani diunggah pada SIPP 1 hari sebelum sidang berikutnya

3. Court Calendar yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani diunggah pada SIPP

4.Sudah dimonev oleh para Panmud dan Panitera (eviden)

💾Dokumen

1.Penundaan sidang sudah diinput secar lengkap kedalam SIPP

2. Penginputan kedalam SIPP sudah 1x24 jam

💾Dokumen

1.Pengisian pada SIPP sudah sesuai dengan pemberkasan hardcopynya pada setiap tahapannya (uji petik minimal 10 berkas)

2. Panmud Pidana telah melakukan monev

3. Panmud Perdata telah melakukan monev

4. Hasil Monev sudah ditindaklanjut

💾Dokumen

1. Minutasi adalah pemberkasan perkara sampai dengan dijilid (uji petik data minutasi di SIPP dengan berkas yang sudah diminutasi minimal 10 berkas)

2. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP (14 hari untuk Perdata dan 7 hari untuk pidana)

3. Susunan Berkas Perkara sudah tepat

4. Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks/ stempel pengadilan)

5. Hakim memastikan E-doc putusan yang benar sudah diunggah ke SIPP

6. PP menginput Jadwal Sidang, tanggal putusan dan amar putusan pada SIPP mengunggah e-doc putusan ke SIPP 1 x 24 jam sejak tanggal putusan

7. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)

💾Dokumen

1. Hanya menggunakan MoU pusat

2. Tarif pengiriman yang dipungut menggunakan tarif yang sudah ditetapkan MoU MA dengan Kantor Pos Pusat

3. Sudah memanfaatkan Aplikasi Kibana (untuk melacak pengiriman relaas yang dilaksanakan oleh petugas Pos)

4. Memastikan format amplop setiap pengiriman surat tercatat harus sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara Pada Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum

5. Juru Sita wajib mencetak relaas dari Aplikasi SIPP, ditandatangani dan dikirimkan kepada Tergugat melalui surat tercatat paling lambat dikirim 6 hari kalender sebelum hari sidang

6. Satker bersama kantor pos wajib melakukan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengiriman melalui surat tercatat minimal 2 kali dalam 1 (satu) tahun (monev sesuai dengan format pada Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 2 Tahun 2024)

💾Dokumen

1. Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP

2. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib

3. Bukti pembayaran diunggah ke SIPP bersamaan surat permintaan Delegasi

4. Seluruh surat permintaan delegasi sudah diupload ke SIPP

5. Terhadap setiap permintaan bantuan yang belum dilaksanakan oleh PN Pelaksana lebih dari 5 hari maka PN wajib menyurati dengan tembusan kepada KPT jika sudah menyurati dua kali belum juga ada tindaklanjut dari PN Pelaksana maka disurati kembali untuk yang ke tiga kali dengan tembusan kepada Badan Pengawasan

6. Monev dilakukan secara berkala setiap minggu

7. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti

💾Dokumen

1. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP terinput secara tertib

2. Seluruh pelaksanaan delegasi Panggilan atau pemberitahuan tidak melampaui 5 hari

3. Dokumen relaas diupload ke SIPP maksimal 1 hari setelah pelaksanaan relaas

4. Dokumen fisik dikirimkan ke PN Pengaju paling lambat pada hari berikutnya setelah pengiriman dokumen secara elektronik

5. Monev dilakukan secara berkala setiap minggu

6. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti

💾Dokumen

1. KPN sudah menetapkan SK tentang pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum (SK Dirjen Nomor 934/DJU/SK.OT1.6/III/2025 Tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Dan Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri)

2. Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan)

3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

4. Sudah melaporkan hasil monev kepada KPT minimal satu tahun sekali

💾Dokumen

1. KPN memastikan satker sudah membuat SOP Kesekretariatan dan menetapkan dengan SK tentang pemberlakuan SOP Kesekretariatan

2. Sudah dilaksanakan (uji petik minimal 5 kegiatan) pada setiap bagian dan sub bagian

3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

4. Sekretaris sudah melaporkan hasil monev kepada KPN minimal satu tahun sekali

💾Dokumen

1. Selalu menggunakan Berita Acara Serah Terima

2. Selalu dilaksanakan tepat waktu (dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

3. Berkas sudah dilengkapi dengan Checklist kelengkapan berkas dan sudah ditandatangani oleh Panmud

4. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP

💾Dokumen

1. Pengadilan menerbitkan akta pernyataan banding pada hari menerima notifikasi pembayaran (pada perkara perdata) atau pada hari menerima notifikasi banding (pada perkara pidana) dan mencatatkan pada SIP

2. Berkas perkara banding sudah dikirimkan secara elektronik ke PT melalui SIP 30 hari setelah permohonan pernyataan banding

3. Panitera memastikan berkas bundel A dan bundel B sudah diunggah kedalam SIPP

4. Panitera memastikan pemberitahuan memori dan kontra memori 2 hari setelah memori/ kontra memori diterima pengadilan

💾Dokumen

1. Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP dan seluruhnya sudah tersusun didalam rak/ lemari

2. Setiap pencarian berkas dapat ditemukan kurang dari 3 menit

3. Ada jadwal perawatan arsip

4. Ruang arsip dilengkapi komputer

5. Tersedia APAR di ruang arsip

6. Sirkulasi udara sudah tertata dengan baik (exhaus fan dan AC/ Kipas Angin)

💾Dokumen

1. Sudah mempublikasikan prosedur peminjaman berkas

2. Panmud Hukum meneliti permohonan peminjaman berkas perkara

3. Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

4. Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman berkas maksimal 3 (tiga) hari

5. Peminjaman berkas tercatat dengan baik di SIPP

6. Pengembalian berkas tercatat dengan baik di SIPP

💾Dokumen

1. Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

2. Telah melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019

3. Data yang dikirimkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Telah dimonev

💾Dokumen

1. Ada Tim survey

2. Survey menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum

3. Survey dilakukan 4 kali setahun untuk Survey kepuasan masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi, Survey Persepsi Kualitas Pelayanan untuk survey harian dilaksanakan setiap hari kerja

4. Laporan Hasil Survey kepuasan masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi sudah dimonev (3 unsur terendah) dan laporan hasil Survei Harian dievaluasi setiap bulan

5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti

6. Hasil survey dan tindak lanjut sesuai format pada SK Dirjen Nomor 114 Tahun 2024 sudah terpublikasi menggunakan format pada SiSuper (website dan di ruang PTSP)

💾Dokumen

1. Sudah menerapkan aplikasi e- raterang dalam pengurusan surat keterangan;

2. Sudah tersedia brosur permohonan surat keterangan;

3. Sudah tersedia sarana/prasarana elektronik yang mendukung;

4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi;)

💾Dokumen

1. Sudah melakukan sosialisasi SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022

2. Penomoran sudah sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2478/DJU/SK/ HK.00.1/12/2022 tentang standar penomoran perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan Surat Dirjen Badilum Nomor 35/DJU/HK2/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penomoran Perkara Pidana dan Perdata

3. Format putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 359/KMA/SK/XII/2022 (Huruf Arial dengan ukuran 12 untuk batang tubuh dan 10 untuk footer; marjin atas dan bawah 3 cm, kiri 5 cm dan kanan 1,5 cm; Penulisan nama terdakwa dalam putusan Huruf Kapital sedangkan dalam amar putusan huruf awal saja yang ditulis besar; Penulisan kata ganti subjek hukum dalam putusan selalu diawali dengan huruf besar; penulisan nomor pada kepala putusan harus dicetak tebal)

4. Sudah dimonev (misal : objek pemeriksaan pengawasan bidang)

💾Dokumen

1. Sudah Sosialisasi internal dan eksternal secara berkala (Jenis informasi yang dapat diberikan, waktu penyelesaian layanan, tata cara pengaduan dll) baik secara daring, luring maupun menggunakan media sosial

2. Sudah ada SK PPID dan Struktur PPID sesuai dengan SK KMA 2- 144/KMA/SK/VIII/2022

3. Daftar Informasi Publik sudah ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala setiap 6 bulan oleh Sekretaris di unit/satuan kerja

4. Panmud Hukum sudah melakukan monev dan pembinaan

5. Wajib melaporkan layanan informasi (memuat jumlah permohonan informasi yang diterima, waktu pemenuhan, jumlah informasi yang dikabulkan/sebagian/ditolak dan alasan penolakan) kepada Sekretaris MA dan Direktorat Jenderal Badilum setahun sekali (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)

6. PPID Pelaksana (seluruh Panmud selain Panmud Hukum) membantu pemutakhiran DIP sesuai bidangnya)

💾Dokumen