Meningkatkan Keadilan dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia

              Penegakan hukum yang efektif adalah fondasi stabilitas dan keadilan negara. Hal ini, menangani kasus secara adil dan cepat, dan menjatuhkan sanksi yang tepat bagi mereka yang melakukan kejahatan. Dalam negara Indonesia, sistem penegakan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, menjaga keamanan, mencegah korupsi, dan menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan. 

         Namun, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan, penegakan hukum di Indonesia masih begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara tujuan dan pelaksanaannya di lapangan.

         Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita melibatkan pejabat tinggi dan minimnya dana masyarakat. Serta ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang terambah hukum Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan masyarakat kecil.

         Ketimpangan akses terhadap keadilan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Banyak masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang adil. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 

         Selain itu, lambatnya prosedur pengadilan dan tumpukan kasus juga menjadi masalah serius yang menunjukkan kelemahan terhadap lembaga peradilan atau tatanan hukum negara. Kasus-kasus yang tertunda berkepanjangan menghambat akses terhadap keadilan dan merugikan para pihak yang terlibat. Dalam hal itu, Diperlukan langkah-langkah yang lebih kuat untuk memulihkan integritas sistem hukum negara Indonesia.

         Menurut Penulis, alasan penegakan hukum di indonesia yang belum berjalan baik dikarenakan penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum ialah mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh aturan negara.

         Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara tertib hukum Indonesia yang menjiwai hukum Indonesia yang menjadi landasan pembenar bagi pembangunan ilmu hukum di Indonesia. Nilai Pancasila harus diterapkan pada kenyataan penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat bangsa Indonesia. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan bagi masyarakat.

         Badan hukum praktis, yang dapat berupa parlemen, peradilan atau lembaga Bantuan hukum dan birokrasi pemerintah memenuhi bangunan Sistem hukum Indonesia dalam struktur hukum dan melakukan pembentukan hukum dalam membangun substansi hukum. Selain itu yang tidak kalah

Penting adalah budaya hukum itu sendiri yang berpengaruh signifikan pada baik buruknya penegakan hukum di Indonesia.

         Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah yang konkret perlu diambil. Langkah pertama tersebut ialah memperkuat lembaga penegak hukum di Indonesia. Institusi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus dibekali dengan sumber daya yang memadai, pelatihan yang berkualitas dan peningkatan kapasitas untuk bekerja secara profesional. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas penyidikan, penuntutan dan penanganan perkara di pengadilan. 

         Lankah selanjutnya, upaya melakukan pembetantasan korupsi secara tuntas dan tanpa pandang bulu. Otoritas antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan dukungan yang kuat, termasuk mandat yang jelas, sumber daya yang memadai, dan independensi untuk menjalankan tugasnya. Penindakan yang tegas terhadap kasus korupsi dan pemulihan aset yang disita dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. 

         Kemudian, Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan di semua tingkatan. Informasi tentang proses hukum, keputusan pengadilan dan tindakan disipliner yang diambil terhadap pelanggar harus terbuka dan mudah diakses. Selain itu, lembaga penegak hukum harus melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan mereka. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

         Tidak lupa dengan Pendidikan hukum yang mendalam dan setara di semua lapisan masyarakat juga sangat penting. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka, proses hukum dan pentingnya penuntutan yang adil. Pendidikan hukum di sekolah dan melalui program-program publik memberikan landasan yang kuat bagi masyarakat untuk memahami dan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum.  

         Bila semua hal tersebut dilaksanakan, maka penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik dengan adanya keadilan hukum di seluruh lapisan masyarakat pada negara ini. Keadilan berketuhanan menjadi konsep yang menciptakan aspek Spiritualitas, aspek kemanusiaan, kesatuan dan keadilan sosial. Keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi).

         Membalikkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks, namun tidak dapat diabaikan. Dengan memperkuat penegakan hukum, memberantas korupsi secara tegas, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan pendidikan hukum, kita dapat memulihkan keadilan dan mengikis kepercayaan publik.

         Semua pemangku kepentingan harus bergabung dalam upaya ini, berpartisipasi aktif di masyarakat dan memperbaiki sistem penegakan hukum. Hanya melalui cara-cara ini kita dapat mencapai masyarakat yang adil, tertib dan berkeadilan.