MEMBELA PANCASILA

Membela Pancasila

Padamulanya adalah kemiskinan. Dan, segalanya berawal dari kaum miskin. Sebuah hipotesa yang dapat dijelaskan dengan meminjam Amartya Sen [1999], ”kemiskinan bukan semata masalah materi. Tetapi tentang terlucutinya kesempatan yang mendasar serta kebebasan untuk memilih [freedom from and freedom to]. Pendapatan rendah seringkali gejala bagi hilangnya hal-hal tersebut, juga bagi marjinalisasi seseorang atau ketidakberdayaannya dari tekanan dan penjajahan.” Inilah sebab-musabab buku, Neoliberalism Dan Restorasi Kelas Kapitalis, karya David Harvey, 2009 kita diskusikan.

Negara-negara yang dijajah memang sengsara luar biasa. Setelah dirampok HAMnya lalu SDA dan masa depan kemanusiaannya. Karena itu, sejarah negara yang dijajah adalah sejarah melawan sekaligus menundukkan para penjajah. Karena individu-individu tidak sanggup melawan sendirian maka mereka bersatu dalam sebuah kesatuan perlawanan yang ujungnya nanti disebut negara. Dalam kerangka itu, peran negara ialah untuk menciptakan dan melindungi eksistensi dan cita-cita penghuninya. Indonesia meringkasnya menjadi: membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Di zaman modern peran negara diperluas, misalnya, dengan menjamin nilai dan integritas mata uang, membangun struktur-struktur dan fungsi-fungsi militer, pertahanan, dan kepolisian serta hukum yang dibuktikan untuk melindungi hak-hak milik pribadi dan untuk menjamin berfungsinya pasar sebagaimana mestinya [pasar terkelola].

Selain itu, jika pasar belum ada (seperti dalam sektor-sektor pertanahan, air, pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, atau polusi lingkungan), maka negara halus menciptakannya. Jika diperlukan dengan menggunakan intervensi negara.

Problemnya kemudian, gagasan dan cita-cita kemerdekaan seringkali berjalan pada level politik. Ia alpa pada ekonomi. Itupun politik yang tidak selalu sefaham dengan ide dasar kemerdekaan sebuah bangsa, sebuah negara.

Mari kita lihat kasus Iran dan Indonesia sebagai komparatif. Pada tanggal 19 September 2003, Paul Bremen (Kepala Pemerintahan Sementara Koalisi di Irak), mengesahkan empat keputusan pemerintahan sementara yang meliputi “privatisasi secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan publik, hak-hak kepemilikan secara penuh atas bisnis-bisnis Irak oleh perusahaan-perusahaan asing [MNC], repatriasi secara total atas laba asing, pembukaan kesempatan bank-bank Irak terhadap pengusaha oleh modal asing, perlakuan yang sama terhadap perusahaan-perusahaan asing di seluruh negeri dan penghapusan terhadap semua hambatan perdagangan/impor.”

Walaupun produk politik (penjajahan) Bremer itu melanggar konvensi Den Haag dan Jenewa karena suatu kekuatan pendudukan sementara hanya diberi mandat untuk melindungi aset-aset dari negeri yang diduduki bukan untuk menjualnya—nyatanya sampai hari ini Irak masih dijajah dan tidak dibela dengan lebih solid oleh komunitas international.

Dalam sejarah republik kita, praktek politik penjajahan juga berlangsung dalam wajah yang sama dan serupa. Di luar perang fisik yang sudah berlangsung, kita ditundukkan oleh sejumlah perundingan atau undang-undang yang dipaksakan.

Pada perjanjian Linggarjati yang berlangsung pada 10-13 Nopember 1946 dan menghasilkan naskah atas 17 Pasal, kita dipaksa untuk menjadi negara serikat yang harus bekerja sama dengan Belanda dalam kepentingan-kepentingan perhubungan luar-negeri, pertahanan, keuangan, ekonomi dan kebudayaan.

Kerjasama ini dipimpin oleh Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

Lalu dalam Perjanjian Renville, pada tanggal 17 Februari 1948 di atas geladak kapal perang USS Renville, isinya sebagian adalah kita harus mengosongkan [enclave] kantong-kantong yang dikuasai TNI serta membiarkan tentara Belanda menguasai daerah-daerah yang dinamakan Daerah Van Mook sebagai hasil agresi militer mereka. Kita tahu, Garis Van Mook merupakan garis impian Belanda untuk memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar, baik di Sumatera maupun Jawa, terutama daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan hasil pertambangan lain. Singkatnya, perjanjian ini hanya hanya mengakui wilayah kekuasaan secara defacto dan dejure RI adalah Yogyakarta dan sekitarnya.

Selanjutnya hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dibuat pada tanggal 23 Nop 1949 lebih mengecewakan lagi. Kita diharuskan melakukan tiga hal. Pertama, serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua Barat. Kedua, dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara [IGGI/CGI]. Ketiga, pengambilalihan hutang Belanda oleh Republik Indonesia.

Memang, kesadaran penjajahan ini sempat melahirkan Konferensi Asia-Afrika pada tanggal 18–24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Sebuah konferensi yang menghasilkan 10 Dasasila Bandung. Tetapi konferensi ini tetap tidak menghasilkan perubahan fundamental atas nasib negara-negara terjajah.

Indonesia, sebagaimana Irak sekarang mendapati pemerintahan yang tak berdaulat. Jika di Indonesia karena mentalnya yang inlander, di Irak karena pemerintahan tersebut ditunjuk oleh AS, sang penjajah.

Sebagai pemerintahan yang inlander dan “tunjukkan” maka ia mewarisi pola dan karakter yang mirip dengan sang penjajah. Jika diringkas, ciri utamanya adalah beriman dan berperilaku neoliberal. Pada perangai ini asumsinya adalah menempatkan pasar dan perdagangan bebas sebagai rukun kehidupan. Sebuah rukun yang diangankan menjamin terciptanya kebebasan individu, kemajuan dan keberadaban.

Padahal, para ekonom telah menghasilkan refleksi teoritis bahwa neoliberalisme bukanlah sebuah sistem yang sempurna. Dia tidak selalu baik bagi semua orang sepanjang waktu. Sebab cacat bawaannya karena ia bersifat menjajah sebagai anak kandung dari para penjajah. Karena itu, semua sistem politik-ekonomi membutuhkan aturan: ini berlaku bahkan untuk neoliberal yang paling liberal sekalipun, yang memprsyaratkan keberadaan seperangkat aturan tentang kepemilikan sah, penulisan kontrak, penyelesaian sengketa, dan banyak hal lainnya.

Hebatnya, cacat bawaan ini diperparah dengan kolonisasi perizinan. Padahal, cara termudah untuk terus menerus membuat korup dan hancur sebuah bangsa adalah dengan mengharuskan setiap warganegaranya untuk memeroleh izin-izin birokratis sebelum berproduksi, sebelum berinvestasi, sebelum mengimpor, sebelum mengekpor.

Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Cina Lao Tzu lebih dari dua setengah milenium yang silam: “semakin banyak aturan disahkan, semakin banyak pencuri dan bandit yang muncul.” Indonesia dan Irak adalah dua argumen yang bagus untuk menjelaskan hipotesa Lao Tzu. Karena itu, mengutip Johan Norberg [2001], para liberalis yang mencari keuntungan dan hak istimewa lewat koridor-koridor kekuatan politis (dan birokrasi/kolonisasi perizinan) bukanlah kapitalis-kapitalis sejati. Sebaliknya, mereka adalah ancaman bagi negara dan pasar. Oleh karna itu mereka harus dikritisi dan dikenakan tindakan penangkal. Pengusaha seringkali ingin bermaim politik, sementara politisi ingin bermain sebagai pembisnis. Itu bukan ekonomi yang sehat melainkan ekonomi-campuran di mana pengusaha-pengusaha dan politisi saling mengacaukan peran masing-masing.

Sejatinya, neoliberal adalah ketika politisi menekuni politik kebebasan dan pengusaha menjalankan usaha kebebasan. Dus, menurut keyakinan terhadap neoliberalisme bukan berarti hanya percaya pada pertumbuhan ekonomi atau efisiensi. Sebab, meski hal-hal tersebut baik untuk dicapai, itu hanyalah sejumlah akibat. Di sini kita harus hati-hati betul.

Sebab, pada intinya, keyakinan terhadap neoliberal adalah keyakinan terhadap kemanusiaan. Orang yang menganggap bahwa kaum liberal selalu ingin memaksimalkan pendaatan mereka, tidak tahu apa-apa tentang mereka: dan kaum liberal yang beranggapan demikian, tidak tahu apa-apa tentang ideologinya.

Singkatnya, politik dan ekonomi bukan ilmu pasti. Karena itu kita tidak dapat terlalu sering melakukan eksperimen laboratorium untuk memastikan sistem mana yang berhasil dan mana yang tidak. Tetapi juga tidak serta merta mudah memilih tanpa menguji kebenaran dan keandalannya di lapangan. Inilah saatnya kita semua bergandengan tangan untuk merasionalisasi otoritas secara lebih luas, bahwa hanya dengan bersama bergotong royong, berdisiplin, berhemat, berkeyakinan, bertekad secara antusias, cita-cita negara akan segera kesampaian.

Tetapi, ingatlah bahwa perjuangan mengisi kemerdekaan masa kini adalah perjuangan melawan mereka yang hanya ingin memuaskan diri sendiri dan kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan orang banyak. Merekalah penumpang gelap reformasi, eco-politic hitman. Mereka tak pernah henti memperkaya diri sambil menjual bangsa dan membuat kerusakan system dan kultur kita dalam berbangsa.[]

 

                                                        SALAM PERJUANGAN


                                                 DODHY DASTRIO WUNGKUL

 

Comments