1. Sejarah BP4K












SEJARAH TERBENTUKNYA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA




BAB I

PENDAHULUAN



Bentuk pemerintahan desentralistik yang dianut saat ini, memberikan peluang bagi daerah untuk lebih memacu pembangunan dan memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat.  Pemerintah daerah Gorontalo Utara Utara dalam hal ini, lebih mampu menjalankan roda pemerintahan dengan keberpihakan pada rakyat.  kedepan, masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai obyek namun lebih dari itu telah ditempatkan sebagai subjek pembangunan.  Partisipasi masyarakat lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, juga dalam  menentukan arah dan bentuk pembangunan.

Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara secara makro telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukan oleh beberapa indikator antara lain adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, pendapatan perkapita masyarakat, dan sarana prasarana.   Keberhasilan pemerintah daerah dalam memacu pembangunan diterapkan melalui program-program yang terarah dan menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah.  Namun pembangunan yang merata ke seluruh wilayah tidak serta merta dapat dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Pembangunan Ekonomi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan serangkaian dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat maka dibentuklah BP4K Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009, dan pada Tanggal 10 Juli 2009, diterbitkan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara, No 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan ketentuan, bahwa dalam penyelenggaraan fungsi penyuluhan dalam bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk meningkatkan peran sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang sisitim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI No 1660). Dalam menyelenggarakan urusan bidang ketahanan pangan, sebagai salah satu urusan pemerintah daerah kab/kota, maka dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta kemunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan berdasar pada pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).  

 

 

 

 

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.       Visi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya  Penyuluhan  Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berbasis Masyarakat secara terpadu melalui Penyuluhan yang professional “.

2.       Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menetapkan misi sebagai berikut :

1.         Mengembangkan sistem Penyuluhan yang Inovatif.

2.         Meningkatkan kualitas pelayanan Penyuluhan kepada petani / lembaga-lembaga petani dan nelayan.

3.         Penetapan pelaksanaan fungsi dan koordinasi, pengendalian dan evaluasi program Penyuluhan.

3.       Tujuan

                 Tujuan yang akan dicapai adalah :

1.    Meningkatkan kualitas pelayanan Penyuluhan di wilayah secara partisipatif  untuk meningkatkan, sikap dan keterampilan                   masyarakat petani dan nelayan serta meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani.

2.     Meningkatkan responsibilitas lembaga-lembaga Penyuluhan terhadap petani dan nelayan yang mengadopsi informasi dan                   teknologi pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

3.     Meningkatkan kualitas professional aparatur Penyuluh.

4.     Melaksanakan koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi program  /kegiatan lintas sektor.

5.     Meningkatkan sikap akuntable dan menurunkan derajat penyimpangan dalam penyelenggaraan program / kegiatan.

 

 

Tugas dan Fungsi

 

Tugas Pokok BP4K Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja BP4K Kabupaten Gorontalo Utara (pasal 2) adalah Membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Penyuluhan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai fungsi :

1.    Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan Daerah

2.    Pengkoordinasian Program / Kegiatan lintas Sektor

3.    Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan

4.    Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Badan

5.    Menindak lanjuti Program / Kegiatan Teknis Unit dalam Lingkup Kewenangan agar adanya kesinambungan Program

6.   Pengevaluasian Program / Kegiatan Lintas Sektor berdasarkan Rencana Kerja agar diperoleh Data Perkembangan Program               Penyuluhan

7.    Pelaksanaan Fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Kedinasan


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3, Badan mempunyai kewenangan :

1.      Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), Program Pembangunan Daerah (Propeda), Rencana Strategi daerah             (Renstrada) dan mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

2.      Penyusunan Rencana Tahunan Pembangunan Daerah (Repetada)

3.      Melaksanakan / mengkoordinir program / kegiatan / proyek yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN                 maupun yang dibiayai melalui hibah dan pinjaman Luar Negeri

4.      Pelaksanaan Koordinasi Penyuluhan diantara Dinas-dinas, satuan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-                instansi vertikal, kecamatan dan Badan-badan Lain yang berada dalam wilayah daerah

5.      Pelaksanaan Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi daerah (Inpekta)

6.     Pelaksanaan Koordinasi Kerja Sama Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditingkat regional, nasional dan                  internasional.

7.     Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bagian Keuangan dan Lembaga Legislatif                 dibawah koordinasi Sekretaris Daerah

8.     Pelaksanaan Pemantauan Persiapan dan perkembangan Pelaksanaan Penyuluhan di Wilayah

9.     Melakukan Evaluasi, penilaian dan Pengendalian Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan.


Selengkapnya anda bisa lihat atau unduh dibawah ini :

Comments