1. Sejarah BP4K












SEJARAH TERBENTUKNYA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN GORONTALO UTARA



PENDAHULUAN



Bentuk pemerintahan desentralistik yang dianut saat ini, memberikan peluang bagi daerah untuk lebih memacu pembangunan dan memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat.  Pemerintah daerah Gorontalo Utara Utara dalam hal ini, lebih mampu menjalankan roda pemerintahan dengan keberpihakan pada rakyat.  kedepan, masyarakat tidak lagi dijadikan sebagai obyek namun lebih dari itu telah ditempatkan sebagai subjek pembangunan.  Partisipasi masyarakat lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, juga dalam  menentukan arah dan bentuk pembangunan.

Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara secara makro telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukan oleh beberapa indikator antara lain adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, pendapatan perkapita masyarakat, dan sarana prasarana.   Keberhasilan pemerintah daerah dalam memacu pembangunan diterapkan melalui program-program yang terarah dan menyentuh langsung ke lapisan masyarakat bawah.  Namun pembangunan yang merata ke seluruh wilayah tidak serta merta dapat dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah daerah. Pembangunan Ekonomi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan serangkaian dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat maka dibentuklah BP4K Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009, dan pada Tanggal 10 Juli 2009, diterbitkan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Utara, No 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan ketentuan, bahwa dalam penyelenggaraan fungsi penyuluhan dalam bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk meningkatkan peran sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang sisitim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI No 1660). Dalam menyelenggarakan urusan bidang ketahanan pangan, sebagai salah satu urusan pemerintah daerah kab/kota, maka dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta kemunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan berdasar pada pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).  

 

 

 

VISI, MISI, DAN MOTTO BP4K

1.       Visi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah menetapkan visi sebagai berikut :


Mewujudkan Profesionalisme Penyuluh, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Yang tangguh dan mandiri melalui sistem penyuluhan yang efektif ”

2.       Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menetapkan misi sebagai berikut :

1.      Mengembangkan Sistem Informasi Penyuluhan yang Inovatif dan Teknologi tepat guna

2.      Meningkatkan kapasitas SDM aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha

3.      Optimalisasi penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan pelaku utama/pelaku usaha

4.      Optimalisasi fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi program penyuluhan

5.      Pengembangan pola kemitraan dan agribisnis

3.       Motto

"Dengan Inovasi Teknologi Yang Di Landasi Oleh Iman Dan Taqwa Kita Songsong Penyuluhan Yang Profesional Menuju Masyarakat Petani Yang Sejahtera Dan Mandiri”

 

Selengkapnya anda bisa lihat atau unduh dibawah ini :

Comments