ingin kaya?

RATU ATUT TENTANG DANA HIBAH


Sabtu, 24/09/2011 20:48 WIB 

Keterangan Ratu Atut Tentang Dana Hibah Rp 340 M




Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memberikan klarifikasi tentang dugaan adanya korupsi dalam pembagian dana hibah Rp 340,46 miliar dari APBD Banten 2011. Ratu Atut menuding ada pihak-pihak yang mempolitisasi pembagian dana hibah itu terkait Pilgub Banten 2011.

Keterangan Ratu Atut tersebut untuk menjawab berita detik+ pada 8 September 2011 yang mengangkat laporan khusus dengan tema 'Trah Ratu Atut Merayah Dana Hibah'. 

Ada tiga judul yang ditanggapi Ratu Atut yakni:
1. Menjarah Hibah Agar Jabatan Tak Hilang
2.Habiskan Ratusan Miliar Masih Minta Nambah 
3.Ratu Atut Lebih Kaya dari SBY

Berikut keterangan lengkap yang dikirim Tim Ratu Atut untuk menanggapi 3 berita detik+ tersebut:


1. Tak Semua Orang Melihat Sisi Positif dari Ikatan Keluarga


SERANG- Berbagai penilaian nyinyir diarahkan kepada Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya. Salah satunya, soal membangun dinasti politik di Banten. Apa tanggapan Ratu Atut terhadap tudingan negatif itu? Berikut ini pernyataannya.

Ditemui di sela-sela kesibukannya melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Selasa (20/9) lalu, perempuan kelahiran Desa Kadu Beureum, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten dengan ramah menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan sejumlah wartawan. Tak nampak rasa kesal -apalagi marah-marah- di wajah wanita pertama di Indonesia yang menjabat sebagai gubernur ini.

Padahal, tak sedikit pertanyaan sejumlah wartawan yang menohok dan sangat mungkin memacing emosi. Namun, dengan penuh kesabaran, Atut mau meladeni pertanyaan sejumlah kuli tinta. Senyuman khasnya dan sapaan hangat tak lepas dari mulutnya. 

Diakui Ratu Atut, dirinya adalah anggota keluarga pertama yang memegang jabatan pemerintahan di Banten dibandingkan kerabat lainnya. Berkat dorongan dan semangat almarhum ayahnya, Prof DR Tb Chasan Chosib, dirinya terjun dari dunia pengusaha yang telah membesarkannya ke jagad perpolitikan di Banten.

"Kata Abah (Chasan Sohib,red), wong Banten harus mampu membangun Banten. Jangan sampai orang Banten menjadi penonton di rumahnya sendiri," kata Ratu Atut sembari tersenyum.

Ditambahkan Atut, sang ayah ikut membantu memperjuangkan Banten menjadi provinsi sendiri. Dan, jauh sebelum Banten menjadi provinsi, Abah juga sudah ikut membangun bumi Priangan.

"Mangkanya, Abah mewanti-wanti, kalau kalian mampu, kalian juga harus bisa mengisi pembangunan, bukan hanya jadi penonton," tambah perempuan kelahiran tahun 1962 ini.

Perkataan ayahnya itulah yang membuat Atut memutuskan banting setir dari pengusaha menjadi politisi. "Seperti perkataan Abah, ibu (Atut menyebut dirinya dengan Ibu, red) merasa mampu meskipun harus banyak belajar di awal-awal," tambah si sulung dari tiga bersaudara ini.

Atut dengan tegas membantah kalau dirinya membangun dinasti politik di Banten. Semuanya mengalir begitu saja. Dan, jabatan itu ditempuh melalui cara-cara yang tidak melanggar aturan.

"Contohnya ibu, sebagai gubernur, tahun 2006 ibu dipilih langsung secara demokratis oleh rakyat, lho. Ibu rasa, itu juga yang dialami keluarga ibu yang lain yang menjadi kepala daerah. Yang menjadikan keluarga ibu duduk di pemerintahan adalah rakyat, bukan ibu apalagi abah. Iya nggak?" tambah Atut.

Bahkan dalam Pemilukada Kota Tangsel dan Pemilukada Bupati Pandeglang, lanjut Atut, kerabatnya tidak mudah memenangkannya. Pemilukada di dua daerah tersebut, bahkan harus diulang, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Ini artinya apa? Ibu melihat perlu perjuangan dan kerja ekstra keras untuk memenangkan dua pemilukada tersebut.Jadi kesimpulannya, mereka (Airin Rachmi Diany yang menjabat Walikota Tangsel dan Heryani yang menjabat Wakil Bupati Pandeglang,red) duduk sebagai kepala daerah tidak 'ujug-ujug' jadi, karena usaha ibu atau abah," tambah Atut.

Diakuinya, ketika ada kerabatnya yang maju, mereka saling mendukung. Tapi, tentu saja, lanjut Atut, dukungan yang diberikan tidak melanggar etika dan peraturan perundangan yang berlaku. "Dalam Pilgub Banten, ibu sudah membuat edaran kepada walikota dan bupati bersikap netral," tambahnya.

Di akhir wawancara kepada wartawan, Atut mengatakan tak semua orang melihat sisi positif dari ikatan keluarga yang memengaruhi hubungan kerja. Padahal, lanjut Atut, tetap saja ada sisi positifnya. Misalnya, dalam mengusahakan bantuan anggaran dari pusat, dirinya tak perlu lagi capek melobi pemerintah pusat atau anggota DPR RI.

"Ibu cukup ngomong atau telepon ke suami ibu (Hikmat Tomet, anggota DPR RI,red) minta tolong Banten dibantu anggaran dari pusat. Kalau ternyata dapat, yang diutungkan kan rakyat-rakyat Banten juga. Demikian juga, koordinasi dirinya dengan kepala daerah lainnya akan terasa lebih cair. Tidak ada lagi, pembangkangan yang jika diketahui rakyat kan tidak baik juga," pungkas Atut. (ag)


2. Tak Mungkin Fiktif, Dana Hibah Sudah Melalui Seleksi Ketat

SERANG-Menjelang perhelatan Pilgub Banten, berbagai isu negatif (black campaign, red) dimainkan sejumlah tim sukses calon. Salah satunya -yang jadi andalan- mencuatkan soal pemberian dana hibah dari Pemprov Banten. Padahal, dana hibah itu rutin diberikan setiap tahun. 

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditemui di sela-sela kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, angkat bicara soal pemberian dana hibah Rp 340,46 miliar dari APBD Banten 2011.

Ratu Atut menduga ada pihak-pihak yang mempolitisasi dan memanfaatkan momen Pilgub Banten 2011. "Hibah ini sebenarnya program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau Pilgub Banten diributkan," kata Ratu Atut.

Atut menepis tudingan bahwa ada sejumlah penerima hibah itu fiktif dan alamatnya tidak jelas. Menurut dia, pemberian dana hibah sudah melalui seleksi yang ketat sehingga penerima dan alamat penerima obyektif. “Tidak mungkin fiktif, karena sebelum dicairkan pasti penerima hibah diminta alamat yang jelas, rekening bank, dan lainnya. Kalau tidak ada alamat jelas, maka tidak bisa dananya dicairkan,” tegasnya.

Atut berharap mahasiswa dan seluruh masyarakat jangan mau ditunggangi kelompok tertentu untuk kepentingan politik dengan mencuatkan isu dana hibah. “Kalau dana hibah tidak ada, nanti ibu bisa dikomplain masyarakat. Kalau tidak ada hibah, maka Pilgub tidak akan berjalan. Karena diantara penerima hibah itu adalah KPU, Panwaslu, dan pihak kepolisian untuk keamanan Pilgub,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso belum lama ini. Menurut Priyo, bisa ditengarai isu pemberitaan dana hibah itu berlatar-belakang manuver politik yang dihembuskan pesaing Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. 

"Bukan mustahil kandidat pesaing yang memanfaatkan situasi, dengan mengkait-kaitkan isu dana hibah dan bantuan sosial dengan pemilukada. Jadi enggak usah heran kalau ada yang mengorek-ngorek,” kata Priyo ketika dihubungi di Jakarta.

Dikatakan Priyo yang juga Wakil Ketua DPR-RI ini, dana hibah dan bantuan sosial Pemprov dilakukan atas sepengetahuan DPRD Banten.

"Selama sudah sesuai ketentuan, mekanisme dan bisa dipertanggungjawabkan penyalurannya, dana hibahnya terbesar di dunia pun bukan masalah," tambahnya.

Seperti diketahui, dana hibah dari Provinsi Banten belakangan ini disoal sejumlah kalangan. Bahkan secara bertubi-tubi dicuatkan mulai dari situs jejaring sosial Facebook hingga demonstrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu lembaga yang menerima dana hibah itu adalah Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten. Mereka menerima dana hibah sebesar R p2,5 miliar. Untuk apa saja? Sekretaris FSPP Banten H Fatah Sulaeman membenarkan pihaknya menerima dana sebesar itu.

Dia mengatakan, sesuai laporan tim teknis di lapangan, dana hibah tersebut digunakan sebagai penunjang kegiatan pemberdayaan pondok pesantren. Salah satunya digunakan sebagai bantuan isentif untuk 5.000 guru ngaji di Banten. Satu orang guru ngaji mendapatkan bantuan Rp 20.000. 

Dana hibah juga diberikan sebagai bantuan FSPP Kota/kabupaten hingga kecamatan. Untuk FSPP Kota/kabupaten, masing-masing mendapatkan bantuan operasional Rp 10 juta. Dan, FSPP tingkat kecamatan mendapatkan bantuan Rp 2 juta. Selebihnya, untuk pembangunan perluasan sekretariat FSPP Banten sekitar Rp 162 juta. Dan yang terakhir untuk kegiatan rutin operasional FSPP, besarnya sekitar Rp 500 juta. 
"Semua program kegiatan kita (FSPP,red) tercatat semuanya. Kalau nggak percaya silakan datang, kita kasih tau berkas-berkasnya," kata Fatah. 

Fatah mengatakan, dana hibah yang ramai menjadi sorotan sejumlah kalangan, itu terkait dengan momen Pilgub Banten. Padahal, bantuan dana hibah ini sudah berlangsung sejak tahun 2002 lalu, waktu zaman gubernur (alm) Djoko Munandar. 

"Mungkin, karena sekarang ada momen Pilgub, jadi terjadi irisan-irisan di masyarakat. Ini karena ijtihad politiknya berbeda-beda," kata Fatah.

Diketahui, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp340,463 miliar untuk dana hibah tahun ini. Dana hibah itu diberikan kepada enam kelompok penerima bantuan, yaitu hibah kepada pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, Pengamanan Pemilukada, dan lain-lain. Kemudian hibah untuk organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan dan Olahraga, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), KONI, Pramuka, dan lain-lain. Hibah untuk organisasi pendidikan, hibah untuk organisasi keagamaan, hibah untuk organisasi wanita serta hibah untuk kelompok masyarakat atau perorangan seperti yayasan, Dewan Kemakmuran Masjid, dan lain-lain.

Direktur Gerakan Masyarakat Madani (GEMMA) Tangerang Drajat Soemarsono mengatakan, kenaikan dana hibah yang cukup fantastis juga terjadi di Kota Tangerang, dimana Walikotanya Wahidin Halim tercatat ikut nyalon dalam Pilgub Banten. Besaran kenaikannya juga mencapai 300%.

"Dari sebelumnya Rp13,38 miliar bertambah menjadi Rp45,67 miliar atau naik sebesar Rp32,9 miliar. Bukan tidak mungkin, kenaikan tersebut digunakan untuk kepentingan walikotanya yang sedang turut dalam Pemilukada Banten," kata Drajat.

Sementara, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten KH. Syibli E Sarjaya menambahkan, adanya dana hibah yang diterima dari Pemprov Banten sangat bermanfaat bagi jalannya program-program organisasi. "Tanpa dana hibah, mungkin MUI akan berjalan terseok-seok," tandasnya, di Masjid Banten Al Bantani, Serang, Kamis (22/9) lalu.

Syibli menjelaskan, sebetulnya keberadaan dana hibah tidak perlu dipermasalahkan, apalagi sampai menjadi isu yang dibesar-besarkan. Sebab, menurutnya, MUI sudah menerima dana hibah dari Pemprov Banten sejak tahun 2002. Sejak itu hingga saat ini, jumlahnya terus mengalami peningkatan, disesuaikan dengan kemampuan APBD yang juga terus mengalami perkembangan.

Dijelaskan, untuk tahun 2011, MUI menerima sekitar Rp 8,4 miliar untuk tahap pertama dan Rp 770 juta untuk tahap kedua. Dari dana hibah tahap pertama, dialokasikan untuk mencetak Alquran Mushaf Al-Bantani sebanyak 105 ribu eksemplar senilai Rp 7,5 miliar. Kemudian, untuk operasional MUI Kabupaten/Kota masing-masing Rp 10 juta. "Selebihnya untuk biaya operasional," tambahnya.

Sedangkan untuk dana hibah tahap kedua, dialokasikan untuk dana operasional MUI di tingkat kecamatan se-Banten yang jumlahnya mencapai 154 kecamatan. Masing-masing MUI Kecamatan menerima Rp 5 juta. "Secara faktual, MUI Banten hingga tahun ini memang menerima dana hibah dan telah dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan organisasi dalam menjalankan program-programnya yang sebegitu besar," kata Syibli.

Pemberian bantuan dana hibah tersebut, menurut Sekda Banten, Muhadi sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak menyalahi hukum. Pemberian bantuan dana hibah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011. Dan, lanjut Muhadi, semua pemerintah daerah mulai gubernur sampai bupati dan walikota se-Indonesia menggunakan dana hibah dengan cara seperti ini. (ag)


3. Sebelum Menjabat Gubernur, Sudah Jadi Pengusaha Sukses

SERANG- ''Tak ada yang aneh kalau Ibu Atut (Ratu Atut Chosiyah,red) lebih kaya dari SBY''. Begitu ucapan sejumlah orang-orang dekat keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Sebab, jauh sebelum menjabat Gubernur Banten, Ratu Atut dikenal sebagai seorang pengusaha. 

Ayahnya almarhum Chasan Sochib adalah pengusaha sukses sejak tahun 1970-an. Sekitar tahun 1960-an sang ayah, memulai bisnisnya dengan melakukan pengawalan beras dan jagung antarpulau Jawa-Sumatera. Tak cukup hanya mengawal, sang ayah mulai merintis bisnisnya sendiri dengan menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi Kodam VI Siliwangi. 

Saat itu, Kodam Siliwangi berkepentingan atas kestabilan politik di Banten. Mereka membutuhkan orang lokal untuk menjadi perpanjangan tangan di daerah. Di mata para komandan Kodam IV Siliwangi, Banten adalah daerah yang rawan dipengaruhi oleh kekuatan komunis, baik sebelum dan sesudah tragedi 1965.

Dengan keuletannya ditambah faktor hoki, Chasan Sochib muda mendapatkan banyak keistimewaan dari Kodam VI Siliwangi dan Pemerintah Jawa Barat saat itu. Sebagian besar proyek pemerintah khususnya di bidang konstruksi banyak diberikan kepada Chasan Sochib.

Lalu, tahun 1967, Chasan Sochib mendirikan PT Sinar Ciomas Raya. Sejak saat itulah usaha Chasan Sochib makin bersinar. Sampai saat ini, PT Sinar Ciomas merupakan salah satu perusahaan terbesar di Banten, khususnya di bidang konstruksi jalan dan bangunan fisik lainnya.

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti mengikuti jejak sang ayah, setelah lulus SMA tahun 1981 Ratu Atut merintis suatu usaha kecil-kecilan sebagai suplier ATK ke kantor-kantor di kota Bandung yang diberi nama CV Ciomas. Guna menunjang usahanya pula, ia memilih bidang manajemen untuk studinya di Akubank (Akademi Bank) di Bandung. Kuliahnya belum selesai saat ia bertemu dengan Drs Hikmat, MM yang menyuntingnya Maret 1984. Tiga buah hatinya lahir melengkapi kebahagiaannya, Andika Hazrumi, Andiara dan Ananda Trianh Solichan.

Ketika pembangunan negeri ini sedang booming di tahun 90-an, kiprahnya sebagai Authorised Representative Tokyo Contruction, Direktur Utama PT Sinar Ciomas Putra Utama dan pemegang saham di beberapa perusahaan ini semakin memantapkan perannya di sektor wiraswasta.

Tak dipungkiri, aktivitas yang dilakukan Atut takkan pernah mencapai kesuksesan bila tidak didukung oleh peran suami. "Suami ibu selalu mengingatkan, karir boleh diraih sampai ke puncak namun urusan rumah tangga harus tetap mendapat prioritas. Aktivitas yang dilakukan bukan segala-galanya, karena sebagai istri, sebagai ibu, ibu memiliki suami dan anak-anak. Mereka membutuhkan peran orangtua," ucapnya tegas.

Keuletan ayahnya menjadi cermin yang memacu semangat wirausaha dalam dirinya. "Namun ibu tidak memperoleh fasilitas dari Abah (Chasan Shohib,red). Ibu merintis usaha sendiri di Bandung, mulai dari modal nol. Dengan Abah, ibu hanya konsultasi, terbatas pada saran dan petunjuk yang harus ibu lakukan di awal usaha. Abah selalu menekankan, agar dalam usaha harus bersikap konsisten, bertanggung jawab, gigih, ulet dan berupaya jujur. Lima hal tersebut harus disikapi seutuhnya untuk mencapai keberhasilan," kata Atut mengenang ayahnya –yang dia panggil Abah-- yang sudah tiada. (ag)


(iy/iy) 

Dapatkan ulasan lengkap mengenai laporan & investigasi DETIK+ dengan aplikasi detiKios untuk iPad Anda 
 

" Sent from Smartfren Blackberry, Hebat Cepat Hemat "

  • trin99ana_wulan25 Sep 2011 11:29:31 WIB
    \"Kau putar cerita sehingga aku yang salah\" Kata syahrini: \"Ada sesuatu scara kasat mata n fakta yang ga bisa ibu pungkiri sebenarnya!\" pissman 
  • timetrax25 Sep 2011 11:05:58 WIB
    Biarkan urusan banten di selesaikan oleh masyarakatnya dan pemerintah pusat, org di luar banten jangan komen, itu yg bikin kacau... Kalau rakyat banten milih gubernur karena intrik2.. berarti kita bisa liat memang rakyat nya seperti itu, maka dapat lah pemimpinnya sejenis. Sukses untuk Banten
  • 27rider25 Sep 2011 07:31:48 WIB
    ayo mulai pake intriq politik tilep tuh duit rakyat...abizin tuh.... parah nee negara !!!

Klik disini untuk berkomentar menggunakan account anda :

Facebook Login Twitter Login detikID Login

Redaksi: redaksi[at]staff.detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Elin Ultantina di iklan[at]detiknews.com,
telepon 021-7941177 (ext.524).
Comments