Liberalisme 

 

Halaman ini berisi tulisan mengenai informasi sederhana yang mungkin berguna untuk menambah pengetahuan kita, dan mungkin juga dapat meluruskan pengetahuan kita yang keliru selama ini, jika ada.


-------------



Sumber informasi di bawah ini diambilkan dari sumbernya : dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.


Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas. 


Pokok-pokok Liberalisme

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

  • Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
  • Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.(Treat the Others Reason Equally.).
  • Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed).
  • Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.
  • Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual).
  • Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.
  • Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Dua Masa Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20. Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.

Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.


Relevansi kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme

Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik. Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.

* Demokrasi dan Kebebasan. Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.

Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan yang anarkhis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat.

* Kapitalisme dan Kebebasan Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan – tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara sukarela – tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.


Rujukan

  1. "'Liberalisme' didefinisikan sebagai suatu etika sosial yang menganjurkan kebebasan dan kesetaraan secara umum." - Coady, C. A. J. Distributive Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p.440. B: "Kebebasan itu sendiri bukanlah sarana untuk mencapai tujuan politik yang lebih tinggi. Ia sendiri adalah tujuan politik yang tertinggi."- Lord Acton
  2. ^ Oxford Manifesto dari Liberal International: "Hak-hak dan kondisi ini hanya dapat diperoleh melalui demokrasi yang sejati. Demokrasi sejati tidak terpisahkan dari kebebasan politik dan didasarkan pada persetujuan yang dilakukan dengan sadar, bebas, dan yang diketahui benar (enlightened) dari kelompok mayoritas, yang diungkapkan melalui surat suara yang bebas dan rahasia, dengan menghargai kebebasan dan pandangan-pandangan kaum minoritas."
  3. Liberalism vs. Fascism by Roderick T. Long
(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme).


  

  Totalitarian

Pengertian Sistem Totalitarian

Sebagai lawan dari sistem demokrasi, sistem totalitarian adalah bentuk pemerintahan dari suatu negara yang bukan hanya selalu berusaha menguasai segala aspek ekonomi dan politik masyarakat, tetapi juga selalu berusaha menentukan nilai-nilai 'baik' dan 'buruk' dari perilaku, kepercayaan dan paham dari masyarakat. Sebagai akibatnya, tak ada lagi batas pemisah antara hak dan kewajiban oleh negara dan oleh masyarakat.

Karakteristik

Berbagai bentuk sistem totalitarian dalam suatu pemerintahan berpijak pada ideologi-ideologi yang berbeda. Walaupun demikian, semuanya memiliki ciri-ciri bersama. Dua ciri utama totalitarian yang terpenting adalah adanya ideologi yang disebarkan dan dimasukkan ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat dan keberadaan partai politik tunggal agar seluruh komponen masyarakat bisa dimobilisir melalui partai tunggal tersebut.

Contoh kasus

Pimpinan partai tunggal ini mengontrol sistem negara, termasuk lembaga-lembaga pengadilan dan parlemen (jika ada), lembaga-lembaga pendidikan, mengontrol komunikasi melalui radio, televisi, dan berbagai alat komunikasi (pada masa modern termasuk internet, seperti yang masih dilakukan pemerintah Republik Rakyat Cina hingga sekarang ini), bahkan bila perlu dengan mengerahkan polisi rahasia.

Contoh sistem pemerintahan yang paling sering disebut sebagai pemerintah totalitarian adalah bekas pemerintah Uni Soviet di bawah Stalin, Jerman pada masa Nazi dan Republik Rakyat Tiongkok pada masa Mao. Regim komunis di Uni Soviet dan Tiongkok berusaha mencapai 'nilai-nilai manusiawi yang universal' dengan menciptakan berbagai kelas masyarakat. Negara Sosial Nasionalis Jerman berusaha mewujudkan 'keunggulan dan kelebihan positif' bangsa Arya.

Negara Singapura juga dapat dikategorikan ke dalam negara Totalitarian mengingat kebijakan-kebijakan yang terdapat di negara Singapura.

Konsep totalitarianisme di zaman modern

Dengan kemajuan teknologi (misalnya teknologi internet), perwujudan suatu pemerintah totalitarian modern mungkin berbeda dan lebih tersamar. Misalnya totalitarian pada masa sekarang tidak lagi tergantung pada keberadaan secara fisik aparat rahasia atau aparat militer yang langsung melakukan operasi pengontrolan dan pemaksaan nilai-nilai, tetapi lebih tergantung pada teknologi.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Totalitarian).



   Fasisme

Fasisme (/ fæʃɪzəm /) adalah, gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. Mereka menganjurkan pembentukan partai tunggal negara totaliter yang berusaha mobilisasi massa suatu bangsa dan terciptanya "manusia baru" yang ideal untuk membentuk suatu elit pemerintahan melalui indoktrinasi, pendidikan fisik, dan eugenika kebijakan keluarga. Fasis percaya bahwa bangsa memerlukan kepemimpinan yang kuat, identitas kolektif tunggal, dan kemampuan untuk melakukan kekerasan dan berperang untuk menjaga bangsa yang kuat. Pemerintah Fasis melarang dan menekan oposisi terhadap negara.

Fasisme adalah anti-komunisme, anti-demokratis, anti-individualis, anti-liberal, anti-parlemen, anti-konservatif, anti-borjuis dan anti-proletar, dan dalam banyak kasus anti-kapitalis. Fasisme menolak konsep-konsep egalitarianisme, materialisme, dan rasionalisme yang mendukung tindakan, disiplin, hirarki, semangat. Dalam ilmu ekonomi, fasis menentang liberalisme (sebagai gerakan borjuis) dan Marxisme (sebagai sebuah gerakan proletar). Untuk menjadi eksklusif ekonomi berbasis kelas gerakan Fasis ini ideologi mereka seperti yang dilakukan oleh gerakan ekonomi trans-kelas yang mempromosikan menyelesaikan konflik kelas ekonomi untuk mengamankan solidaritas nasional. Mereka mendukung, diatur multi-kelas, sistem ekonomi nasional yang terintegrasi.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Fasis).




 Javanese2000 :


Di bawah ini adalah pembahasan singkat dari berbagai uraian di atas dan penyampaian pandangan singkat dari sudut pandang kami sebagai orang awam.


Liberalisme adalah sebuah ideologi kenegaraan, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu dan menolak adanya pembatasan, doktrin dan dogma, khususnya dari pemerintah dan agama.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, karena keduanya sama-sama berdasarkan kebebasan rakyat.


Pokok-pokok Liberalisme

Ada tiga hal mendasar dari Ideologi Liberalisme, yaitu Kehidupan, Kebebasan / Kemerdekaan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property).

Di bawah ini adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tsb:

  • Kesetaraan derajat (Hold the Basic Equality of All Human Being), bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam segala bidang kehidupan, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 
  • Adanya pengakuan persamaan hak dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan bersama, ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu (Treat the Others Reason Equally.)
  • Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyatnya. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak sesuai kehendak rakyat (Government by the Consent of The People or The Governed).
  • Adanya aturan hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan untuk mengabdi kepada rakyat. Untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.
  • Kepentingan individu harus diperhatikan (The Emphasis of Individual).
  • Negara adalah alat (The State is Instrument) untuk mewujudkan kehendak rakyat.
  • Liberalisme tidak menerima pemaksaan doktrin dan dogma (Refuse Dogmatism)


Pengertian
Liberalisme tidaklah seperti yang sering kita dengar di tanah air yang mengatakan bahwa liberalisme, atau kehidupan orang di negara-negara liberal, adalah bebas sebebas-bebasnya. Itu adalah pembodohan.

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berperadaban (bukan liar), bebas sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang terjajah, yang kebebasan itu diatur dengan hukum dan undang-undang.

Dalam Liberalisme keberadaan individu dan kebebasannya sangat diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir, yang itu akan menghasilkan paham baru, seperti demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan (ada aturan hukumnya). Jadi tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, liberal ini bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya tanpa aturan hukum dan tanggung jawab moral.


Kebebasan dalam liberalisme adalah kebebasan sebagai rakyat dan warga negara yang merdeka, bebas dari kungkungan doktrinasi dan dogmatisme, termasuk bebas dari dominasi kekuasaan negara dan pemerintahannya, dimana setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir dan berpendapat, dan bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan negara menghormati setiap hak dan kepentingan individu masyarakatnya
selama tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Berbeda sekali kondisinya dengan kehidupan di negara-negara otoriter, totalitarian atau fasis, yang kekuasaan negaranya sangat mendominasi kehidupan rakyatnya, yang penuh dengan pelarangan dan pendoktrinan, yang menentukan segala sesuatu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Politik kenegaraan didominasi oleh adanya partai politik yang menguasai suara mayoritas, yang menguasai jalannya politik negara. Dan aparatur negara (dan polisi rahasia) ada dimana-mana untuk mengawasi kehidupan rakyatnya.

Doktrinasi dan dogmatisme dan pengekangan kebebasan sudah umum terjadi di negara-negara yang kekuasaan pemerintahnya sangat dominan. Pemerintahnya mendominasi dan mengekang kehidupan rakyatnya.

Doktrinasi dan dogmatisme dan pengekangan kebebasan juga sudah umum terjadi di negara-negara yang kehidupan agamanya sangat fanatis. Tokoh-tokoh dan para pemuka agama menggunakan dogma-dogma agama untuk mendoktrinasi dan mengekang kehidupan rakyat (dan umatnya), menjadikan agama sebagai sarana mereka berkuasa.

Doktrinasi dan dogmatisme dan pengekangan kebebasan seringkali dan umum dilakukan dengan jalan kekuasaan di pemerintahan / politik dan agama. Di negara-negara itu sudah umum bila terjadi dominasi kekuasaan negara / pemerintah. Umumnya negaranya menjadi negara yang tertutup terhadap kebudayaan bebas dan modern. Dan sudah umum dogmatisme dan doktrinasi dilakukan sebagai upaya untuk membodohi / menyetir sikap berpikir rakyatnya, untuk mengekang kebebasan berpikir rakyatnya, menjauhkan rakyatnya dari kehidupan yang bebas dan modern, tidak boleh berpikir dan berbuat selain yang ditentukan oleh pemerintahnya dan pemuka-pemuka agamanya.




__________










Comments