Perjanjian Kerja Bersama 2009

DAFTAR ISI

 

 

1. PENDAHULUAN……………………………………………………………………………..          2

2. MUKADIMAH                   :……………………………………………………………………         3

3. BAB I                                  : Umum..……..……………………………………………………         4

4. BAB II                                 : Pengertian istilah………..……………………………………….         7

5. BAB III                                : Hubungan kerja……...…………………………………………..        13

6. BAB IV                               : Tata tertib kerja………………………………………………….        17

7 BAB V                                  : Pengupahan……………………………………………………...        35

8. BAB VI                               : Tunjangan fasilitas dan jaminan social………………………….        38

9. BAB VII                              : Fasilitas………………………………………………………….        42

10. BAB VIII                           : Istirahat, cuti dan ijin……………………………………………        48

11. BAB IX                             : Tindakan atas pelanggaran-pelanggaran………………………...        50

12. BAB X                               : Pencegahan pemutusan Hubungan Kerja………………………..       52

13. BAB XI                             : Kesalahan/ pelanggaran dengan sanksi berakhirnya hubungan kerja/   PHK………………………………………………………………..      53

14. BAB XII                            : Penutup…………………………………………………………...      60

15. Pihak-pihak yang menandatangani perjanjian…………………………………………………      61

16. Berita acara penandatanganan kesepakatan kerja bersama……………………………………       62

 

 

 

 

 

 

       

MUKADIMAH

 

 

Bahwa pada hakekatnya perusahaan dan pekerja menyadari perlu adanya ketentuan tentang syarat-syarat kerja oleh karena itu sudah pada saatnya untuk mendapatkan suatu Perjanjian Kerja Bersama .

Perjanjian Kerja Bersama  sebagai hasil dari keleluasaan bersepakat merupakan suatu penentuan syarat-syarat kerja yang paling tepat karena merupakan hasil musyawarah untuk mufakat sebagai pelaksanaan program hubungan kerja industrial pancasila / HIP dengan landasan UU No. 13/2003.

Tujuan daripada diadakannya Perjanjian Kerja Bersama  ini ialah untuk :

a)            Menciptakan ketenangan kerja bagi pengusaha dan pekerja

b)            Menjelaskan hak-hak dan kewajiban perusahaan, serikat pekerja/pekerja

c)            Menetapkan syarat-syarat kerja bagi pekerja

d)            Memperteguh dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis di dalam perusahaan untuk suatu waktu tertentu

e)            Melanjutkan serta meningkatkan hubungan dan kerja sama yang baik demi terciptanya keseimbangan hubungan antara perusahaan dan pekerja

f)              Perjanjian Kerja Bersama  ini akan dibukukan oleh perusahaan dan dibagikan perjanjian kepada semua karyawan PT. Sayap Mas Utama.

Dengan berlandaskan hubungan kerja yang harmonis dimana terdapat hubungan kerja yang saling menghormati, saling percaya mempercayai, perusahaan dengan pekerja/serikat pekerja akan dapat menyumbangkan bagian masing-masing untuk ikut serta dalam program pembangunan pada umumnya dan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan produktivitas kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

UMUM

 

Pasal 1

PARA PIHAK

 

Ayat 1.    Pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama  ini ialah antara PT. Sayap Mas Utama yang berkedudukan di jalan tipar cakung, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut perusahaan dengan serikat pekerja KEP unit kerja PT. Sayap Mas Utama yang bertindak mewakili untuk dan atas nama para anggotanya / pekerja yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut serikat Pekerja KEP.

Ayat 2.    Kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama   ini, baik pihak perusaha maupun pihak pekerja wajib untuk mentaati dan mematuhi baik isi,makna dan pengertian yang ditetapkan dalam PKB ini.

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA

 

Ayat 1.    Perusahaan mengakui dan merestui dengan keberadan PUK SP KEP PT. Sayap Mas Utama dan perusahaan tidak menghalang- halangi kegiatan dan perkembangan Serikat pekerja,sepanjang kegiatan tersebut tidak menyimpang dari norma- norma kegiatan SP- KEP.

Ayat 2.    Dalam menjalankan  kegiatannya untuk mengurus Organisasi Serikat Pekerja yang ditunjuk menjadi pengurus Serikat Pekerja KEP PT Sayap Mas Utama maka : 

a)            Perusahaan tidak menghalang –halangi kegiatan dan perkembangan serikat pekerja, sepanjang kegiatan tersebut tidak menyimpang dari norma-norma kegiatan SP-KEP.

b)            Diberikan kesempatan sepantasnya dan tidak akan mempengarui konduite serta tidak mengurangi haknya .     

 

 

Pasal 3

BANTUAN PERUSAHAAN UNTUK SERIKAT PEKERJA

 

Ayat 1.    Pungutan / iuran dana untuk serikat pekerja, perusahaan akan membantu serikat pekerja dalam rangka melaksanakan pemungutan iuran/dana / sumbangan dengan memotong langsung dari upah pekerja.

Ayat 2.    Pungutan iuran / dana / sumbangan tersebut di lakukan dengan pengisian formulir yang memberi kuasa kepada pengusaha untuk memotong upahnya.

Ayat 3.    Perusahaan akan menyediakan papan pengumuman bagi serikat pekerja KEP untuk menempel pengumuman, buletin – buletin yang ada hubungan dengan informasi – informasi, kegiatan – kegiatan yang bersifat membangun agar para angota serikat pekerja KEP dapat mengetahui kegiatan – kegiatan tersebut.

Ayat 4.    Menempelkan pengumuman yang di anggap perlu untuk memberitahukan kegiatan-kegiatan tersebut kepada perusahaan, agar pengusaha mengetahui kegiatan serikat pekerja KEP, hal ini perlu di lakukan untuk menjalin hubungan industrial pancasila yang harmonis sekaligus untuk sifat keterbukaan terhadap pengusaha.

Ayat 5.    Perusahaan menyediakan tempat dan perlengkapan sbb :

a)      Kantor PUK SP-KEP

b)      Kantor P3K/JPK

c)      Ruang rapat / ruang pertemuan

d)      Perlengkapan alat-alat tulis

e)      Sarana-sarana lain yang diperlukan PUK SP-KEP

Ayat 6.    Menempelkan pengumuman dan pertemuan dari kegiatan PUK SP-KEP

               harus sepengetahuan dan izin dari pimpinan perusahaan

ayat 7.     Perusahaan memberikan fasilitas kepada serikat pekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang relevan bagi karyawan sesuai proposal yang diajukan oleh pengurus serikat pekerja.

 

 

BAB II

PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 4

 

Ayat 1.    Yang dimaksud dengan “perusahaan” dalam Perjanjian Kerja Bersama  ini adalah PT. Sayap Mas Utama yang berkedudukan di Jakarta timur

Ayat 2.    Pimpinan perusahaan ialah pemilik perusahaan dan melakukan tindakan untuk mengelola jalannya perusahaan dan melakukan tindakan untuk dan atas nama pemilik perusahaan.

Ayat 3.    Keluarga pimpinan perusahaan ialah seorang istri atau suami dan anak-anak yang sah dari pimpinan perusahaan

Ayat 4.    Pekerja ialah setiap orang yang telah mengadakan ikatan hubungan kerja dengan perusahaan baik yang diberi gaji / upah secara bulanan maupun harian yang menurut statusnya dibedakan atas :

a)            Pekerja Tetap :

Yaitu pekerja yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu

b)            Pekerja Kontrak :

         Yaitu pekerja yang terikat pada hubungan kerja secara terbatas menurut dasar kontrak perjanjian dalam waktu terbatas

c)            Pekerja Asing :

         Yaitu pekerja yang ditempatkan dalam perusahaan dimana pengaturannya didasarkan pada UU No. 3 tahun 1958 dan peraturan lainnya

d)            Pekerja Borongan :

         Yaitu orang yang sifat pekerjaannya / upah berdasarkan hasil borongan dengan waktu tidak melebihi 20 ( dua puluh ) hari secara berturut-turut.

Ayat 5.    Keluarga pekerja ialah seorang istri atau suami dan 2 ( dua ) anak yang sah yang menjadi tanggungan pekerja dengan batas usia maksimum 21 ( dua puluh ) tahun belum menikah dan belum bekerja berpenghasilan sendiri sebagaimana  yang terdaftar di Departemen Human Resource Development.

 

Ayat 6.    Orang tua pekerja ialah ayah kandung dan ibu kandung dari pekerja sebagai mana terdaftar di Departemen Human Resource Development.

Ayat 7.    Atasan ialah pekerja yang jabatannya lebih tinggi.

Ayat 8.    a)      Serikat pekerja ialah Organisasi SP-KEP Unit PT. Sayap Mas Utama yang sah dan berfungsi untuk melindungi para karyawan dan tenaga kerja yang berada di PT. Sayap Mas Utama.

               b)      Serikat pekerja KEP PT. Sayap Mas Utama dapat membela dan memperjuangkan hak-hak karyawan atau anggotanya baik secara individu ataupun secara kolektif

c)            Serikat Pekerja KEP PT. Sayap Mas Utama adalah sebagai partnership pengusaha dalam meningkatkan usahanya serta melaksanakan kewajibannya untuk dapat melestarikan kelangsungan demi untuk kemajuan perusahaan

Ayat 9.    Lingkungan perusahaan ialah tempat-tempat dalam area perusahaan baik gedung kantor atau ruangan-ruangan pabrik serta jalan atau gang-gang dan pekarangan yang didalamnya lazim dijalankan pekerjaan berdasarkan instruksi pimpinan perusahaan

Ayat 10.  Petugas keamanan ( SATPAM ) ialah orang yang diperbantukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan perusahaan yang statusnya adalah bukan karyawan tetap

Ayat 11.  Petugas keamanan ( SATPAM ) berkewajiban untuk mencegah bahaya ataupun gangguan-gangguan baik yang timbul dari dalam maupun dari luar perusahaan, antara lain :

a)Faktor manusia

b)            Factor hewan

c)Factor alam

Ayat 12.  Tugas dan kewajiban petugas keamanan ( SATPAM ) akan di atur secara khusus oleh perusahaan

Ayat 13.  HRD adalah : Pemberdayaan Sumber Daya Manusia / Pemberdayaan pekerja untuk meningkatkan kemampuan harkat dan martabat serta kemitraan dalam dunia kerja

 

Pasal 5

LUASNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA

 

Ayat 1     Perjanjian kerja bersama ini berlaku bagi semua karyawan tetap sejak hari pertama bekerja di PT. SAYAP MAS UTAMA, tanpa melihat keanggotaan sebagai anggota serikat pekerja. Apabila terdapat adanya perselisihan dan ketidak sesuaian paham maka serikat pekerja akan dan hanya mewakili anggotannya

Ayat 2     Isi dari perjanjian kerja bersama ini berlaku di PT. SAYAP MAS UTAMA yang meliputi kantor PT. SAYAP MAS UTAMA I,II dan III

Ayat 3     Pada dasarnya perjanjian kerja bersama ini hanya mengatur tentang hal-hal pokok yang bersifat umum

Ayat 4     Apabila dalam pelaksanaan / penerapan perjanjian kerja bersama ini ternyata dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di kemudian hari, tidak dapat menampung persoalan-persoalan karyawan dan pengusaha maka perlu di adakan perubahan / penyempurnaan materi perjanjian kerja bersama ini. Untuk itu perusahaan dan serikat pekerja akan mengadakan peraturan penyesuaian / mengadakan peraturan tersendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan UU dan peraturan pemerintah di dasarkan atas musyawarah mufakat

Ayat 5     Perjanjian kerja bersama ini wajib di taati dan di patuhi oleh pengusaha dan pekerja

Ayat 6     Apabila ada / timbul perselisihan antara kedua belah pihak maka akan di selesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila mengalami jalan buntu maka akan di selesaikan lewat jalur yang sesuai dengan prosedur yang berlaku

Ayat 7     Untuk menjalin hubungan yang harmonis antara pimpinan perusahaan dan PUK SP-KEP dapat mengadakan pertemuan setiap saat menurut kondisi dan situasi yang di perlukan

Pasal 6

TUGAS MASING-MASING PIHAK DALAM

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

 

Ayat 1     Pihak perusahaan mengakui hak setiap karyawan untuk/ akan dan menjadi anggota serikat pekerja, sesuai dengan konprensi ILO no.87/1948 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan keppres No.83/1998 dan perundingan bersama sesuai konvesi ILO No. 98/1949 yang telah diratifikasi dengan undang-undang No. 18/1956

Ayat 2     Perusahaan menyadari bahwa kewajiban memberi upah, jaminan sosial dan kesejahteraan yang layak sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemampuan dan kepentingan perusahaan dan juga untuk kepentingan karyawan.

Ayat 3     Perusahaan melalui pimpinan perusahaan berhak untuk dapat menolak dan mengarahkan atas adanya pendapat dan usulan sebagaimana tersebut baik bentuk isi, dan tulisannya tidak melalui mekanisme sebagaimana dalam perjanjian kerja bersama ini dan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 4     Untuk menghindari kesimpangsiuran maka perlu di tegaskan bahwa yang mengatur jalanya perusahaan dan para karyawan adanya fungsi dan tanggung jawab perusahaan.

Ayat 5     Dalam menjalankan usaha perusahaan akan tetap berpedoman pada syarat-syarat kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isi perjanjian kerja bersama.

Ayat 6     Setiap karyawan dan pengusaha wajib mentaati perjanjian kerja bersama ini dengan rasa penuh tanggung jawab serta patuh atas petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam bagian masing-masing.

Ayat 7     Perusahaan mengakui bahwa serikat pekerja adalah organisasi resmi yang memiliki legalitas dan legitimasi dalam mewakili dan bertindak untuk dan / atas nama seluruh karyawan yang menjadi anggotanya dan yang bekerja pada perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ayat 8     Perusahaan mengakui bahwa serikat pekerja adalah mitra sejajar perusahaan dan untuk menciptakan hubungan saling yang menguntungkan baik untuk perusahaan dan karyawan.

Ayat 9     Serikat pekerja berkewajiban membina anggotanya deni terciptanya suasana kerja yang baik, kondusive dan harmonis untuk kepentingan perusahaan dan karyawannya.

Ayat 10   Serikat pekerja berkewajiban memberitahukan kepada anggotanya dan seluruh karyawan lainya, yakni khususnya untuk seluruh usulan, pendapat dan keinginan wajib dan harus melalui mekanisme yang resmi dan diakui dalam perjanjian kerja bersama ini yaitu melalui dari serikat pekerja.

Ayat 11   Perusahaan tidak mencampuri urusan serikat pekerja dan memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada pengurus serikat pekerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dan membina anggotanya.

Ayat 12   pengurus serikat pekerja  yang terpilih tetap akan diperlukan sama seperti karyawan lainnya dengan tetap memandang sama untuk semua hak dan kewajiban sebagai  karyawan.

Ayat 13   Dalam hal-hal yang bersifat umum dan terlepas daripada hal-hal yang bersifat teknis, oprasional perusahaan, organisasi, kebijakan dan system dalam bidang ketenagakerjaan, maka perusahaan wajib untuk melibatkan serikat pekerja.

Ayat 14   Perusahaan dan serikat pekerja akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelsaikan segala perselisihan ketenagakerjaan yang timbul dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila atas perselisihan tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan kedua belah pihak maka atas perselisihan dapat di selsaikan dan diajukan kepada tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 15   Di lain pihak telah pula diakui bahwa fungsi serikat pekerja adalah mewakili anggota-anggotanya yang menjadi pekerja perusahaan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang-bidang di perusahaan, soal-soal mengenai hubungan kerja dan syarat-syarata bagi pekerja.

Ayat 16   Pengakuan terhadap pihak-pihak pekerja / serikat pekerja KEP tidak diartikan sebagai pengurangan hak serta kewajiban-kewajibannya bagi para pekerja secara perorangan.

Ayat 17   Dalam hal-hal yang berkaitan denganketenagakerjaan maka PUK SP-KEP wajib ikut dilibatkan.

              

BAB III

HUBUNGAN KERJA.

 

Pasal 7

PENERIMAAN KARYAWAAN

 

Ayat 1     Dalam hal penerimaan/pengangkatan/mutasi pekerj,adalah merupakan hak sepenuhnya perusahaan, dan selanjutnya akan diberitahukan kepada Serikat Pekerja KEP, dan sifat surat-surat yang di kirim oleh HRD tidak terbatas hanya surat tentang pemberitahuan karyawan adalah bersifat rahasia dan tidak di sebarluaskan kepada pihak ketiga.

Ayat 2     Dalam hal adanya penerimaan karyawan untuk mengisi lowongan kerja, perusahaan akan memperhatikan anak karyawan yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan kerja dan sakit berkepanjangan selama persyaratan penerimaan dapat dipenuhi dan lulus test.

Ayat 3     Pelamar yang dapat diterima sebagai karyawan adalah:

a)      Warga Negara Indonesia.

b)      Tidak terlibat partai/ Ormas terlarang.

c)      Bersedia mentaati PKB dan menyetujui sepenuhnya seluruh peraturan yang berlaku diperusahaan.

d)      Bersedia menjalani masa percobaaan selama 3 (tiga) bulan kecuali bagi pekerja kontrak / borongan.

e)      Harus lulus dalam ujian / test yang diadakan oleh perusahaan

f)       Mengisi formulir pendaftaran anggota  SP-KEP PT. SMU saat diangkat menjadi karyawan tetap.

Ayat 4    Perusahaan akan memberi kesempatan yang sama (tanpa terkecuali) kepada  semua karyawan  untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan sesuai dengan kualifikasi karyawan dan kebutuhan perusahaan.

Ayat 5    Dalam hal penerimaan karyawan untuk mengisi jabatan kosong dalam perusahaan, maka perusahaan akan meprioritaskan anak karyawan dalam lingkungan perusahaan untuk mengisi posisi tersebut dengan tetap memperhatikan kebutuhan,kemampuan,kecakapan,pengetahuan, keterampilan dan kebijakan perusahaan.

Ayat 6    pengesahan hubungan kerja dilakukan dengan dikeluarkannya surat pengangkatan sebagai karyawan.

Ayat 7    Pengangkatan karyawan baru, Serikat Pekerja  akan memdapat pemberitahuan dari perusahaan.

Ayat 8    Perusahaan berhak untuk mempekerjakan karyawan melalui system outsourcing, lepas / ataupun harian serta borongan sesuai perundang-undangan dan sifat-sifat pekerjaannya dengan memberitahukan kepada PUK.

 

Pasal 8

PENGANGKATAN KARYAWAN

 

Ayat 1    Dalam masa percobaan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terus-menerus tanpa pernah putus.

Ayat 2    Masa percobaan di hitung sebagai masa kerja penuh.

Ayat 3    Selama dalam masa percobaan perusahaan berhak melakukan evaluasi kerja dan dengan berlandaskan sikap objektif baik perusahaan  maupun karyawan dapat memutuskan hubungan kerja tanpa kewajiban apapun.

Ayat 4    Calon karyawan yaitu yang masih dalam masa percobaan, belum berhak menerima perlakuan sebagai karyawan tetap.

Ayat 5    Setelah melewati masa percobaan calon karyawan akan  mendapat surat pengangkatan sebagai karyawan tetap.

Ayat 6    Dengan menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 3 tersebut diatas Warga Negara Asing yang di anggap atau digolongkan sebagai tenaga ahli dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan maupun ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku, dapat dipertimbangkan oleh perusahaan.

 

 

Pasal 9

MUTASI / PROMOSI KARYAWAN.

 

Ayat 1    Pengusaha akan sungguh-sungguh  meningkatkan kedudukan karyawan sesuai dengan kecakapan dan kondisi perusahaan.

Ayat 2    Pengangkatan ,penempatan, pemindahan, dan promosi karyawan adalah  hak perusahaan yang selanjutnya akan diberitahukan dengan tembusan surat kepada Serikat Pekerja KEP / pekerja.

Ayat 3    Dalam hal penentuan tugas dan pekerja serta pemindahan karyawan akan selalu memperhatikan kemampuan dan kecakapan dengan sungguh-sungguh dan transparan serta sedapat mungkin mempertimbangkan keinginan karyawan sendiri, tanpa mengurangi hak dan kewajiban karyawan serta tidak mengganggu / menghambat kelancaran perusahaan.

Ayat 4    Perusahaan  tidak akan mengurangi hak atau yang sifatnya merugikan  karyawan

Ayat 5    Khusus untuk karyawan yang cidera atau cacat karena kecelakaan kerja atau sakit yang mengakibatkan cacat, maka untuk pemindahanya  akan  di musyawarahkan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan dan akan di beritahukan kepada PUK SP-KEP.

Ayat  6   Mutasi karyawan baik yang bersifat sementara ataupun bersifat tetap adalah dengan alas an sebagai berikut:

a)    Karena kebutuhan pekerjaan pada salah satu bagian  tempat kerja

b)      Karena kelebihan tenaga kerja

c)      Karena anjuran dokter

d)      Mutasi  bukan karena hukuman

 

ayat   7    Pertimbangan dan prioritas utama akan di berikan kepada karyawan untuk mengisi  lowongan-   lowongan yang tersedia, maka perusahaan bisa menerima tenaga dari luar sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 8     Perusahaan wajib dan mutlak untuk memberitahukan kepada karyawan yang bersangkutan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum / sedapat mungkin tanggal efektif mutasi. Setiap  pemindahan / ataupun mutasi  ada kesepakatan dengan karyawan yang bersangkutan yang di perkuat dengan surat pemindahan / ataupun mutasi dengan tidak mengurangi  upah dan kepangkatan

Ayat 9     Detiap karyawan berhak mengajukan diri untuk dimutasi perusahaan, managemen dan pimpinan perusahaan. namun demikian keputusan untuk hal ini tetap merupakan kewenangan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan dan kepentingan perusahaan.

Ayat 10   Dalam kondisi tertentu perusahaan dalpat melakukan tindakan – tindakan efesiensi jumlah karyawan, efesiensi kerja lembur dan jam kerja lembur, lock out dan ataupun penutupan, pemutusan hubungan kerja sepihak dan tindakan – tindakan lainya untuk kepentingan perusahaan sebagaimana dan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dan peraturan pemerintah lainya yang berlaku.    

    

BAB IV

TATA TERTIB KERJA

 

Pasal 10

PAKAIAN SERAGAM DAN KARTU TANDA PENGENAL

Ayat 1     Setiap karyawan yang sudah menerima pakaian seragam wajib dipakai selama masih di dalam lingkungan perusahaan.

Ayat 2     Bagi yang mendapat kartu tanda pengenal, selama masih dalam lingkungan perusahaan wajib dipakai.

Ayat 3     Tidak diperkenankan memakai tanda pengenal dan pakaian seragam yang bukan miliknya.

Ayat 4     Atas pelanggaran-pelanggaran tata tertib pakaian seragam dan kartu tanda pengenal yang berlaku di perusahaan, karyawan dapat dikenakan sanksi tidak diijinkan masuk kerja / dinyatakan mangkir dengan tanpa upah.

Ayat 5     Karyawan setahun sekali diberikan pakaian seragam dengan jumlah sebagai berikut ;

-          Baju                    = 3 (tiga) potong

-          Celana                = 2 (dua) potong

-          Bagian teknisi, maintenance (engineering)

Baju                    = 3 (tiga) potong

Celana                = 2 (dua) potong

Wearpack           = 2 (dua) potong

Ayat 6     Pakaian seragam / ataupun kerja akan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun. Sedangkan kerusakan / ataupun penggantian tanda pengenal dapat dilakukan karyawan dengan mengajukan permohonan / ataupun penggantian kartu pengenal baru dan akan dikenakan biaya / ataupun denda yang ditetapkan oleh perusahaan sebagaimana yang tertera dalam denda kehilangan pada kartu tersebut.

 

 

Pasal 11

HARI KERJA DAN JAM KERJA

 

Ayat 1     Dalam memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku, hari kerja karyawan pada umumnya  adalah senin s/d sabtu dengan waktu kerja  7 jam /hari, kecuali hari sabtu 5 jam kerja atau 40 (empat puluh) jam seminggu.

Ayat 2     a) Waktu kerja di perusahaan bagi yang tidak ikut shiff adalah sbb ;

-          Senin s/d Jum’at      = jam 07.30 s/d 15.30

-          Sabtu                      = jam 07.30 s/d 12.30

Karyawan kantor adalah sbb;

-          Senin s/d jum’at       = jam 08.00 s/d 16.00

-          Sabtu                      = jam 08.00 s/d 13.00

b) Waktu kerja di perusahaan bagi yang ikut shiff adalah sbb;

-     Shiff pagi                = jam 06.00 s/d 13.30

-          Shiff siang               = jam 13.30 s/d 21.00

-          Shiff malam            = jam 21.00 s/d 06.00

Ketentuan tentang shiff, khusus untuk shiff siang, istirahat adalah ½ jam, shiff malam diberikan istirahat 1 jam serta 1 jam lembur. Shiff diatur secara bergilir (UU nomor 1/1995 pasal 10). Waktu shiff dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan.

Ayat 3     Bagi karyawan kantor dan karyawan lainya yang ditentukan perusahaan karena sifat pekerjaannya maka waktu kerja dapat ditentukan tersendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   

     

Pasal 12

BUKTI KEHADIRAN

 

Ayat 1     Kepada setiap karyawan untuk membuktikan kehadirannya ditempat kerja perusahaan menyediakan pencatat kehadiran yang harus dipergunakan karyawan mulai akan bekerja dan pada waktu akan meninggalkan pekerjaan ( pulang ).

Ayat 2     Pencatat nama hanya dianggap sah oleh perusahaan, secara manual maupun mesin absensi.

Ayat 3     Apabila karyawan terlambat dating harus memberitahu atasanya langsung, atasan akan memutuskan dapat bekerja / tidak setelah adanya laporan tersebut. Dan jika pulang lebih awal dari jam kerja, harus mendapatkan ijin dari atasnnya langsung minimal setingkat pengawas dan menjelaskan alasan – alasannya disertai dengan bukti – bukti yang cukup patut.

Ayat 4     Karyawan wajib dan harus mencatatkan kehadira selambat – lambatnya 5 (lima) menit sebelum jam kerja dan mencatatkan untuk meninggalkan pekerjaannya / ataupun pulang tepat waktu jam kerja sesuai dengan prinsip – prinsip dasar kedisiplinan diperusahaan.

Ayat 5     Apabila belum waktunya untuk meninggalkan pekerjaan, maka karyawan hanya dapat diperbolehkan dan diperkenanakan untuk meningalkan lokasi pekerjaannya secara langsung apabila pengganti atas karyawan tersebut pada shiff berikutnya telah hadir dan berada diarea pekerjaan yang akan ditinggalkan / telah ada yang mengganti posisi pekerjaan.

Ayat 6     Apabila karyawan karena satu dan lain hal antara lain adanya kerusakan mesin pencatat kehadiran, maka untuk sementara dilakukan secara manual.

Ayat 7     Bagi karyawan yang sedang melakukan kegiatan diluar perusahaan dan / atau dalam rangka perjalanan dinas keluar kota maka karyawan tersebut tetap tercatat kehadirannya / atau setidak–tidaknya atasan / ataupun pimpinan karyawan atas karyawan tersebut mengetahui dan dapat mempertanggung jawabkan bukti kehadira karyawan tersebut.

Ayat 8     Apabila terdapat kebijaksanaan secara khusus atas waktu kehadiran, istirahat, dan waktu jam meninggalkan pekerjaan ditiap – tiap departemen, maka menjadi kewenangan perusahaan melalui pimpinana perusahaan sepanjang memang  untuk kepentingan perusahaan     

                                   

 

 

 

Pasal 13 .

BERHALANGAN HADIR KERJA .

 

Ayat 1     Setiap saat karyawan tidak dapat hadir kerja di perusahaan di wajibkan secepat mungkin memberitahukan tentang halnya tersebut kepada pimpinan melalui cara yang tercepat dan terjamin.

Ayat 2     Berhalangan kerja karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang telah ditunjuk oleh perusahaan dan sesuai dengan daftar tempat pengobatan berdasarkan ketentuan / rujukan JPK.

Ayat 3     Tidak masuk kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang layak akan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 4     Tidak masuk kerja tanpa surat keterangan dokter JPK (jaminan pemeliharaan karyawan) yang telah ditunjuk perusahaan dan diluar hak cuti akan dikenakan pemotongan upahnya pada hari tidak masuk kerja tersebut.   

 

 

Pasal 14

DALAM WAKTU BEKERJA

 

Ayat 1     Dalam waktu bekerja karyawan tidak dibenarkan untuk meninggalkan ruangan tempat bekerja tanpa seijin atasannya atau melakukan pekerjaan lain yg bukan tugasnya/kepentingannya.

Ayat 2     Dalam waktu keja karyawan wajib untuk mengikuti, menjalankan, melakukan pekerjaan sesuai dengan petunjuk, intruksi, arahan dan kebijaksanaan perusahaan melalui pimpinan perusahaan termasuk di antaranya adalah menjalankan kewajiban 5 R dan ketentuan – ketentuan serta prinsip dasar kedisiplinan di lingkungankerja dan perusahaan.

Ayat 3     Apabila atas pelanggaran tersebut baik dalam poin 1dan 2 diatas dilakukan secara berulang –ulang /dilakukan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan maka perusahaan berhak untuk memberikan sangsi berupa pemberian surat peringatan sampai dengan yang terberat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan –peraturan lainnya yang berlaku.

Ayat 4     Karyawan tanpa ijin atasannya tidak dibenarkan menerima tamu pribadi selama waktu bekerja baik didalam maupun diluar daerah kerja perusahaan.

Ayat 5     Karyawan yang bekerja shift malam akan di berikan uang malam pengganti ekstra pudding yang besarnya akan ditentukan oleh perusahaan.

Ayat 6     Khusus petugas keamanan /security wajib mencegah dan menjaga atas seluruh asset-asset dan property perusahaan,Karyawan, Managemen dan pihak ketiga lainya beserta assetnya yang berada diareal lingkungan perusahaan dari segala macam bentuk percoban, ancaman, gangguan, perusakan, pencurian dan hal-hal dan tindakan lainya yang dapat merugikan perusahaan, management, pimpinan perusahaan, atasan, karyawan, pihak ketiga lainya yang berada di areal dan luar areal peruasahaan.

Ayat 7     Percobaan ancaman, gangguan-gangguan, perusakan, pencurian dan hal-hal lainya yang dapat merugikan secara material dan inmaterial tersebut adalah mencakup adanya percobaan ancaman, gangguan, perusakan dan pencurian, pengambilan secara paksa dan melawan hokum baik yang berasal dari paktor alam, hewan dan manusia.

Ayat 8     Tugas dan tanggung jawab daripada petugas keamanan/ ataupun security di atur secara tersendiri oleh perusahaan/ ataupun pimpinan perusahaan termasuk adalah adanya petunjuk lisan dan tulisan atas kebijaksanaan dan perintah dan petunjuk pimpinan perusahaan untuk melakukan hal sebagaimana tetapi tidak terbatas dalam ayat 6 dan 7 dan hal-hal lainya seperti mencegah adanya huru-hara, upaya demonstrasi dan aksi oleh karyawan, gangguan keamanan dari pihak ketiga lainya dan upaya penegakan kedisiplinan karyawan.  

 

 

PASAL 15

KEWAJIBAN KERJA LEMBUR

 

Ayat 1      Karyawan di wajibkan untuk kerja lembur yang di intruksikan pimpinan perusahaan khususnya dalam hal sebagai berikut ;

a.             Jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera dan tidak mungkin di tanguhkan

                 b.    Dalam hal terjadinya bahaya kebakaran atau bahaya lainnya

Ayat 2.     Pada waktu melaksanakan kerja lembur, karyawan harus melaporkan ke pada atasannya untuk di catat jam mulai lembur dan selesai lembur

Ayat 3      Jika seorang karyawan karena dalam keadaannya tidak dapat lembur maka yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut kepada atasannya

Ayat 4      Kerja lembur di lakukan tanpa intruksi dan perintah baik lisan dan tulisan dari atasan atau pimpinan perusahaan,maka atas pekerjaan tersebut tidak di katagorikan sebagai kerja lembur.akibat dari pekerjaan ini maka perusahaan tidak akan memberikan uang lembur

Ayat 5     Menejemen atau pimpinan perusahan dapat memberikan kebijaksanaan tersendiri untuk lamanya waktu kerja lembur apa bila diangap perlu dan untuk kepentingan perusahaan selama tidak bertentangan dengan UU ketenagakerjaan.

 

 

Pasal 16

MILIK PERUSAHAAN

 

Ayat 1     Setiap karyawan harus menjaga dan memelihara dengan baik semua milik perusahaan

Ayat 2     Kehilangan atau karusakan barang-barang tersebut harus segela di laporkan kepada pimpinan perusahaan

Ayat 3     Karyawan dilarang memakai alat-alat kantor / perlengkapan kantor / alat-alat kerja untuk keperluan peribadi / bukan untuk kepentingan perusahaan.

Ayat 4     Tanpa seijin pimpinan perusahaan dilarang membawa keluar barang milik perusahaan atau milik pihak ketiga yang berada di lingkungan perusahaan.

Ayat 5     Setiap asset dan property termasuk diantaranya tetapi tidak terbatas pada gedung-gedung berikut isinya, bagian-bagian gedung yang menjadi satu, kendaraan-kendaraan dengan bagian-bagian dan peralatan yang melekat dengan gedung, inventory, raw material, mesin-mesin, tanaman, alat-alat perkantoran, alat-alat tulis dan perangkatnya dan yang sejenisnya untuk keperluan dan operasional kantor, benda dan peralatan serta asset / property lainya yang secara sah dan dapat dibuktikan secara hukum dan berdasarkan fakta yang ada berada, melekat di seluruh area perusahaan baik yang terletak, tertanam, dan melekat didalam perusahaan dan diluar perusahaaan dan mempunyai kaitanya baik secara langsung maupun tidak langsung adalah merupakan asset perusahaan.

Ayat 6     Setiap karyawan wajip menjaga dan melaporkan kepada perusahaan setiap adanya upaya-upaya seperti melakukan perusakan, adanya kerusakan, ganguan, pengabilalihan secara paksa dan melawan hukum, upaya dan niat untuk melakukan tindakan dan perusakan terhadap seluruh asset dan propeti perusahaan

Ayat 7     Tindakan karyawan dan pihak ke tiga lainnya yang mempunyai hubungan lansung dengan karyawan, serta pihak ke tiga lainnya yang melakukan pelangaran sebagaimana dalam ayat 6 khususnya upaya perusakan, menyebabkan kerusakan ganguan pengambil alihan dengan melawan hukum dan lain-lain dalam pasal perjanjian ini di atas adalah suatu pelangaran berat dan dapat di kenakan sangsi yang terberat sebagaimana dan sesuai dengan ketentuan perjajian kerja bersama ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku

   

 

Pasal 17

KESELAMATAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KERJA

 

Ayat 1     Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan / pengamanan kerja sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja masing-masiag sebagai berikut :

a)      Masker

b)      Kacamata pelindung

c)      Alas kaki

d)      Sarung tangan

e)      Topi tutup kepala

Ayat 2     Setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainya dan wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan serta mengikuti / mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku.

Ayat 3     Apabila karyawan menemui hal-hal yang membahayakan terhadap keselamatan karyawan dan perusahaan, supaya segera melaporkan kepada atasanya atau kepada pimpinan perusahaan.

Ayat 4     Di luar waktu kerja yang telah di tentukan oleh perusahaan setiap karyawan tidak di perbolehkan memakai /mengunakan alat-alat atau perlengkapan milik perusahaan untuk keperluan pribadi.

Ayat 5     Setiap karyawan wajib memelihara alat-alat perlengkapan kerja dengan baik dan teliti. kehilangan adalah tangung jawab karyawan dan wajib ganti

Ayat 6     Dalam hal perlengkapan kerja, demi keselamatan dan kesehatan karyawan maka PUK SP-KEP berhak untuk mengawasi pelaksanaannya pada semua tempat kerja. Apa bila ada penyimpangan maka PUK SP-KEP  akan membicarakannya kepada pimpinannya untuk musyawarah mencari solusi yang baik.

Ayat 7     Setiap karyawan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas;

a.       Keselamatan dan kesehatan kerja

b.       moral dan kesusilaan dan

c.       perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Ayat 8      Perusahaan melalui pimpinan perusahaan dan serikat pekerja mempunyai kewajiban yang sama dan setara untuk menjelaskan kepada karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja antara lain ;        

a.   Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja

                b.  Perusahan wajib memberikan alat pengaman dan pelindung sesuai peraturan yang berlaku

      c.   Karyawan wajib mengunakan alat-alat perlengkapan/keselamatan dan pengamanan kerja yang telah di sediakan oleh perusahaan serta mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku

                d.  Akibat tidak mengunakannya peralatan dan keselamatan kerja adalah menjadi resiko dan tangung jawab karyawan di lingkungan kerjanya yang memang telah di sediakan atas peralatan dan keselamatan kerja tersebut

                e.  Memberitahui cara dan sikap yang aman dalam memjalani pekerjaan

                f.   Setiap karyawan untuk memdapat menjaga agar area lingkungan kerjanya menjadi nyaman aman, teratur, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, tertib dan memberikan dampak yang bermafaat bagi perusahaan dan karyawan sesuai dengan prinsip-prinsip 5 R

Ayat 9.    Kebijakan atas pemberian alat-alat keselamatan dan perlengkapan kerja sepenuhnya merupakan kebijakan dan wewenang perusahaan atas departemen kerja tertentu dengan melihat fungsional dan kegunaan atas pekerjaan    

 

 

Pasal 18

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KARYAWAN

 

Ayat 1.    Setiap karyawan wajib mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk-petunjuk, instruksi-intruksi yang diberikan oleh atasanya atau pimpinan perusahaan yang berwewenang memberikan petunjuk atau instruksi tersebut.

Ayat 2.    Setiap karyawan wajib melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya yang diberiksn kepadanya oleh perusahaan yang dengan sebaik-baiknya.

Ayat 3.    Karyawan tidak dibenarkan menghina atasanya ataupun teman sekerja / sejawatnya atau berbuat apapun yang dapat menimbulkan keresahan, ketidaktentraman kerja langsung ataupun tidak langsung.

Ayat 4.    Karyawan bertanggug jawab sepenuhnya kepada perusahaan atas kerugian ataupun kerusakan yang timbul akibat kealfaannya baik yang merugikan perusahaan maupun pihak ke tiga,sehinga dengan demikian perusahaan berhak sepenuhnya untuk menuntut ganti rugi (kembali) dari pihak karyawan terkecuali dalam kasus-kasus tertentu akan di pertimbangkan melalui musyawarah.

Ayat 5     Selama dalam masa hubungan kerja karyawan tidak di perkenankan melakukan pekerjaan tambahan yang sejenis/semacam dengan perusahaan lain dan karyawan tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain yang menggangu tugasnya sehari hari di perusahaan kecuali dengan ijin terlebih dahulu dari perusahaan..

Ayat 6.    Setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala yang di ketahui tentang perusahaan .

Ayat 7.    Setiap karyawan diwajibkan menjaga kebersihan di sekitar tempat kerjanya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan prinsip 5R.

Ayat 8.    Setiap karyawan wajib menjaga kesehatan dirinya serta sesama lainnya .

Ayat 9.    Setiap karyawan wajib memeriksa semua alat- alat kerja mesin –mesin dan lain sebagainya  sebelum mulai bekerja ataupun akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar –benar tidak menimbulkan kerugian prusahaan maupun karyawan .

Ayat 10   Karyawan setiap saat harus bersedia di pindahkan ke bagian lain dari pekerjaan semua dan tidak menolak pekerjaan lain / baru yang diberikan kepadanya selama masih dalam batas – batas kewajaran dan tidak ada unsur kesengajaan atau dendam .

Ayat 11   Setiap karyawan wajib untuk  memelihara, menjaga dan melaporkan atas adanya upaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menimbulkan bahaya dan membawa korban jiwa dan kerugian bagi asset ,property serta harta benda perusahaan .

Ayat 12   Setiap karyawan diwajibkan untuk menciptakan suasana yang kondosif ,harmonis, dan tidak dibenarkan dan di perbolehkan melakukan tindakan -tindakan anarkis yang dapat merugikan perusahaan .

Ayat 13   Setiap karyawan wajib untuk menyampakan segala keluh dan kesah ,aspirasinya melalui mekanisme yang ada melalui Serikat pekerja . pelanggaran atas ketentuan dalam ayat pasal ini maka setiap keluan ,aspirasi dan kemauan karyawan tidak berlaku dan perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan atas adanya pelanggaran ini termasuk di antaranya memberikan sangsi mulai dari pemberian surat peringatan sampai dengan  sangsi yang terberat sekalipun .

Ayat 14   Setiap karyawan tidak diperbolehkan melakukan tindakan berupa menyebarkan pamphlet , selebaran –selebaran berita –berita yang dapat mencemarkan perusahaan ,merugikan perusahaan dan membuat resah baik karyawan maupun perusahaan .

Ayat 15   Setiap karyawan diwajibkan memakai seragam ,tanda pengenal perusahaan dan sepatu saat memasuki area perusahaan ,didalam area perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip kedisiplinan .

Ayat 16   Setiap karyawan diwajibkan membuang sampah ,kotoran pekerjaan ,sisa –sisa pekerjaan ,ditempat –tempat sampah yang telah disediakan Perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip 5R .

Ayat17    Setiap karyawan diwajibkan untuk tidak merokok di seluruh  area  Perusahaan  lingkungan kerjanya kecuali di tempat –tempat yang telah  disediakan oleh perusahaan.

Ayat 18   Setiap karyawan diwajibkan untuk mematui dan melaksanakan setiap Rambu –rambu /  ataupun tanda –tanda baik tanda larangan parkir , larangan merokok , area merokok 

               Pintu masuk pintu keluar tempat parkir dan seluruh tanda –tanda lainnya  di seluruh area perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip kedisiplinan di perusahaan

Ayat 19   Setiap karyawan diwajibkan untuk selalu memelihara dengan baik semua peralatan kantor dan inventaris yang disediakan oleh perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kerusakan peralatan tersebut harus segera di laporkan oleh karyawan yang memakai/ dan / atau bertanggung jawab terhadap peralatandan inventaris tersebut kepada atasanya langsung ataupun pimpinan perusahaan.

Ayat 20   peralatan inventaris milik perusahaan hanya boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan perusahaan, karyawan dilarang untuk memindahkan barang-barang inventaris perusahaandari tempatnya, tanpa persetujuan terlebihdahulu dari atasanya ataupun pimpinan perusahaan.

Ayat 21   Setiap karyawan yang diberi kepercayaan menguasai password/ kode uji/ data elektronik lainya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaanya dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada pihak lainnya baik perorangan maupun badan usaha yang merugikan perusahaan.

Ayat 22   Setiap karyawan diharapkan untuk memperhatikan pengumuman-pengumuman resmi dari perusahaan yang diedarkan kepada karyawan dan/ atau terpasang pada papan pengumuman.

Ayat 23   Setiap karyawan harus memberitahukan kepada perusahaan khususnya bagian personalia bila terjadi perubahan data sebagai berikut :

a)      Pergantian KTP

b)      Perubahan status yang menyangkut kelahiran, perkawinan, kematian

c)      Perubahan dalam gelar akademis atau tambahan klasifikasi lainya dalam bidang pendidikan

Ayat 24   Kealpaan, kesengajaan dan kelalian tidak diberitahukan atasadanya perubahan-perubahan alamat dan data diri karyawan, maka atas hal ini perusahaan masih tetap berpedoman pada domisili dan data diri karyawan sebelum adanya pemberitahuan perubahan data-data karyawan

Ayat 25   Setiap karyawan diwajibkan untuk menghindarkan terjadinya perkelahian atau pertengkaran mulut yang keras, berteriak-teriak sehingga menimbulkan kegaduhan dan mengganggu lingkungan kerja dan karyawan lainya, atau yang mendorong karyawan lainya untuk melakukan kekerasan, tindakan anarkis, mogok kerja dan tindakan-tindakan lainya yang dapat merugikan perusahaan.

Ayat 26   Bagi karyawan yang melanggar ketentuan-kletentuan atas salah satu, sebagian dari seluruhnya sebagaimana tersebut di atas dalam ayat-ayat pasal ini maka dapat dikenakan sanksi-sanksi baik sanksi berupa surat peringatan sampai dengan sanksi yang terberat sesuai peraturan perundangan yang berlaku..

                    

                 

 

Pasal 19

KEWAJIBAN ATASAN TERHADAP BAWAHAN

 

Ayat 1     Atasan wajib memberi bimbingan dan dorongan kepada bawahan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan disiplin kerja serta keselamatan kerja

Ayat 2     atasan wajib melakukan penilaian terhadap bawahan secara jujur dan obyektif untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan bawahannya.

Ayat 3     Atasan wajib menegur bawahan yang melanggar peraturan yang telah di atur dengan cara / sikap yang baik demi kemajuan bersama.

Ayat 4     Atasan wajib menerima dan menindak lanjuti pengaduan atau keluhan-keluhan dari bawahan demi ketenangan dan kemajuan perusahaan.

Ayat 5     Setiap atasan wajib untuk dapat memberi contoh kepada karyawan tentang loyalitas kepada perusahaan, rasa memiliki, prinsif-prinsif kedisiplinan, prinsif-prinsif 5 R, keinginan untuk terus maju dan berperestasi dan untuk mematuhi seluruh peraturan yang terdapat dalam perjanjian kerja bersama ini.

Ayat 6     Setiap atasan wajib untuk menerima keluh kesah, saran dan kritikan dari karyawan secara professional sepanjang untuk kepentingan perusahaan.

Ayat 7     Setiap atasan agar dapat bersikap dan berprilaku sebagai panutan yang dapat diteladani oleh karyawan.

Ayat 8     Setiap atasan wajib memberi perintah yang layak, tegas dan jelas pada karyawan.

Ayat 9     Setiap atasan wajib memberikan pembinaan, bimbingan dan tuntunan secara pro-aktif kearah peningkatan prestasi, penegakan berdisiplin dan peningkatan produktifitas kerja karyawan masing-masing.

Ayat 10   Setiap atasan wajib mempunyai komitmen baik kepada perusahaan dan karyawan bahwa setiap karyawan adalah juga merupakan asset perusahaan yang wajib di jaga, dibina, dibimbing, diarahkan dikembangkan untuk kepentingan perusahaan.

 

Pasal 20

LARANGAN – LARANGAN BAGI KARYAWAN

 

Ayat 1     Seluruh ketentuan sebagai mana di dalam pasal 20 dalam perjanjian ini mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 24 dilarang untuk tidak di lakukan, dilarang untuk tidak di laksanakan dan dilarang untuk tidak di kerjakan. Sehingga setiap karyawan wajib melaksanakan ketentuan – ketentuan tersebut pada pasal 20. 1 sampai dengan pasal 20.24 dalam perjanjian ini.

Ayat 2     Setiap karyan dilarang membawa / menggunakan barang – barang / alat – alat milik perusahaan keluar dari lingkungan perusahaan tanpa seijin dari pimpinan perusahaan yang berwenag.

Ayat 3     Setiap karyawan dilarang melakukan pekerjaan  yang bukan tugasnya dan tidak diperkenankan memasuki ruangan yang bukan bagiannya kecuali atas perintah / ijin atasannya.

Ayat 4     Setiap karyawan dilarang menjual / memperdagangkan barang-barang berupa apapun atau mengedarkan dana sokongan,menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubumganya dengan pekerjaan tanpa seijin dari perusahaan.

Ayat 5     Setiap karyawan dilarang minum-minuman keras, mabuk di tempat kerja / di lingkungan perusahaan, membawa/menyimpan dan menyalah gunakan bahan narkotika. Dan melakukan segala macam perjudian dan bertengkar atau berkelahi sesama karyawan / pimpinan perusahaan.

Ayat 6     Setiap karyawan dilarang membawa senjata api/ tajam kedalam lingkungan perusahaan.

Ayat 7     Setiap karyawan dilarang berbuat tindak asusila.

Ayat 8     Tanpa seijin pimpinan perusahaan setiap karyawan tidak di benarkan untuk mengalihkan tugasnya pada orang lain.

Ayat 9     Setiap karyawan dilarang keras merokok, membuat api didalam lingkungan kerja perusahaan.

Ayat 10   Setiap karyawan dillarang membuang air kecil / besar di tempat lain,selain pada tempat yang telah di tentukan : WC/ kamar mandi.

Ayat 11   Setiap karyawan dilarang mencuci pakaian milik peribadi di dalam lingkungan perusahaan.

Ayat 12   Setiap karyawan sewaktu menjalankan tugas bekerja dilarang ngobrol/ berteriak-teriak yang bukan mengenai tugas-tugas kerja yang dapat menimbulkan kegaduhan.

Ayat 13   Setiap karyawan dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat 1.a sampai dengan ayat 1.j dalam undang-undang ketenagakerjaan UU 13/ 2003.

Ayat 14   Setiap karyawan dilarang menggunakan sandal, dilarang menggunakan sepatu dengan tidak layak dan sepatutnya ( di injak layaknya sepatu sandal), dilarang untuk tidak menggunakan pakaian di luar pakaian seragam.

Ayat 15 Setiap karyawan pada saat jam bekerja di larang untuk tidur –tiduran dan bersikap dengan tidak sopan lainnya di lingkungan kerjanya dan area lingkungan kerja perusahaan, kecuali pada saat istirahat / pada tempat yang di tentukan.

Ayat 16   Setiap karyawan di larang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak ke tiga lainnya seperti tetapi tidak terbatas pada pelanggaran atau relasi perusahaan yang mempunyai kaitan atau setidak –tidaknya diduga kaitan dengan pekerjaannya yang dapat mempengarui kelancaran dan kelangsungan perusahaan .

Ayat 17   Setiap karyawan dilarang melakukan tindakan tercela seperti memalsuka, dokumen-dokumen perusahaan atau tanda tangan pejabat perusahaan serta tindakan-tindakan ketidak jujuran lainya yang dapat merugikan serta merusak nama baik perusahaan.

Ayat 18   Setiap karyawan dilarang melakukan membawa tanpa hak, penipuan, pencurian dan penggelapan barang, dokumen, asset dan/ ataupun property perusahaan dan/ atau uang milik karyawan lain/ pihak ketiga yang ada kaitanya dengan perusahaan yang atas perbuatanya dapat merugikan serta merusak nama baik perusahaan.

Ayat 19   Setiap karyawan dilarang memberikan keterangan palsu atau yang di palsukan sehingga merugikan perusahaan atau kepentingan Negara.

Ayat 20   Setiap karyawan dilarang melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, memukul, menghina, mengintimidasi atau menipu karyawan lainya. Atasan, pimpinan perusahaan dan perusahaan.

Ayat 21   Selama jam kerja atau di dalam lingkungan perusahaan maopun dalam rangka tugas dinas, karyawan dilarang mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sopan, menyebarkan informasi yang berrsifat menghina, tidak benar, mendeskreditkan perusahaan, sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan perusahaan, mencemarkan nama baik perusahan dan pihak lain yang mempunyai hubungan secara langsung dengan perusahaan atau melakukan tindakan yang tidak bermoral dalam bentuk apapun.

Ayat 22   Setiap karyawan dilarang menggunakan jabatan dan wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga seperti keluarga, teman-teman tanpa mengindahkan kepentingan perusahaan.

Ayat 23   Bagi karyawan yang melanggar ketentuan-ketentuan salah satu, sebagaian dari seluruhnya sebagaimana tersebut diatas dalam ayat-ayat pasal ini maka dapat dikenakan sanksi-sanksi baik sanksi berupa surat peringatan sampai dengan sanksi yang terberat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

   

 

BAB V

PENGUPAHAN

 

Pasal 21

SYISTEM PENGUPAHAN

 

Ayat 1.    Penetapan upah karyawan pada dasarnya didasarkan atas keahlian, kecakapan, prestasi kerja, dedikasi setra masa kerja dari karyawan yang bersangkutan.

Ayat 2.    Upah seorang karyawan adalah merupakan penghasilan yang ditetapkan perusahaan yang ditentukan dengan memperhatikan undang-undang daan peraturaan pemerintah yang berlaku, gaji pokok dan tunjangan yang bersifat tetap.

Ayat 3     Pembayaran upah / gaji karyawan staff dilaksanakan setiap akhir bulan, bagi karyawan non staff dibayarkan pada setiap akhir minggu.

Ayat 4     Peninjauan kenaikan upah berkala atau penyesuaian  upah berkala di nilai dari:

1.            Golongan dan jabatan

2.            Masa kerja

3.            Prestasi kerja

4.            Inflasi

5.            Kemampuan perusahaan

Ayat 5     Penetapan upah awal karyawan mengikuti UMPS

 

 

Pasal 22

KERJA LEMBUR DAN UPAH LEMBUR

 

Ayat 1     Kerja lembur adalah waktu di mana karyawan bekerja di luar jam kerja yang telah di tentukan atasan.

Ayat 2     Setiap kerja lembur di laksanakan atas perintah pimpinan perusahaan.

Ayat 3     Kerja lembur yang bukan atas dasar perintah pimpinan perusahaan di anggap tidak ada, yang berarti upah lembur tidak dibayar

Ayat 4     Karyawan yang melaksanakan kerja lembur adalah sebagai berikut:

a)            Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa:

·              Untuk jam lembur pertama dibayar sebesar 1 ½ x upah sejam.

·              Untuk jam lembur ke ll (dua) dan selebihnya dibayar sebesar 2x upah sejam.

·              Untuk lembur 4 jam secara berturut – turut mendapatkan uang makan 1x.

·              Upah sejam sama dengan 1/173 x upah sebulan

b)      Apabila kerja lembur di lakukan pada hari istirahat mingguan atau hari raya resmi :

.                     

·              Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau  5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari selama 6 (enam) hari kerja seminggu, harus dibayar upah sedikit-dikitnya 2 (dua) kali upah sejam

·              Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut  jatuh pada hari terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.

·              Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, dan seterusnya haruus dibayar upah sebesar 4 (empat) kali upah sejam.

·              Untuk bagian – bagian tertentu dan pekerjaan tertentu upah lembur dapat di hitung dengan cara perhitungan yang lain dengan memperhitungkan ketentuan yang berlaku

 

 

Pasal 23

UPAH DALAM KEADAAN SAKIT YANG BERKEPANJANGAN

 

Ayat 1.    Apabila karyawan sakit dan dapat di buktikan dengan surat keterangan dokter JPK yang di tunjuk oleh perusahaan maka upahnya akan di bayar.

Ayat 2.    Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu yang lama dan di buktikan dengan surat keterangan dokter JPK yang di tunjuk oleh perusahaan maka upahnya di bayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

a)            Empat bulan pertama dibayar                = 100% upah

b)            Empat bulan kedua dibayar                   = 75%   upah

c)            Empat bulan ketiga dibayar       = 50%   upah

d)            Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah.

Ayat 3.    Apabila karyawan yang sakit tersebut setelah lewat 12 (dua belas)  bulan tidak mampu untuk bekerja kembali, maka perusahaan tidak menanggung upah karyawan yang bersangkutan, selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja PHK dan di laksanakan sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Ayat 4.    Tetapi apabila karyawan yang sakit tersebu adalah ternyata karena kecelakaan kerja yang berhubungan kerja maka setelah lewat 12 (dua belas) bulan tidak mampu untuk kerja kembali maka perusahaan tidak menanggung lagi upah karyawan yang bersangkutan, selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dilaksanakan dengan UUdan peraturan pemerintah yang berlaku.

 

 

 

BAB VI

TUNJANGAN  FASILITAS DAN JAMINAN SOSIAL

 

Pasal 24

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

 

Ayat 1.    Menjelang hari raya untuk membantu karyawan dalam menyambut hari raya maka perusahaan akan memberikan tunjangan hari raya. (THR)/ bonus

 Ayat 2.   Besarnya tunjangan hari raya (THR) ditentukan atas dasar masa kerja seorang karyawan sebagai berikut :

               a)      Masa kerja 1 tahun s/d 2 tahun                                     = 1       bulan upah

b)      Masa kerja 2 tahun lebih s/d 3 tahun                             = 1 ½   bulan upah

               c)      Masa kerja 3 tahun atau lebih dan seterusnya    = 2       bulan upah

               d)      Bagi karyawan yang belum mempunyai masa kerja 1 tahun

tetapi sudah lebih dari 3 bulan akan diberikan uang kebijaksanaan secara propesional yaitu sebagai berikut = 3/12 x upah perbulan dan seterusnya.

Ayat 3.    Pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Hari raya.

Ayat 4.    Dalam hal terjadi berakhirnya hubungan kerja 30 hari sebelum hari raya dan masa kerja karyawan di atas satu tahun, maka perusahaan tetap memberikan tunjangan hari raya / bonus kepada pekerja yang bersangkutan sebesar ketetapan yang berlaku.

 Ayat 5    Perusahaan memberikan pinjaman lebaran secara masal dan besar kecilnya akan disesuaikan dengan masa kerja

Ayat 6.    Pemberian pinjaman kepada karyawan merupakan hak sepenuhnya perusahaan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan, atas hal ini karyawan tidak dapat mengajukan tuntutan atas besaran pinjaman tersebut.

Ayat 7.    Pinjaman apapun bentuknya yang di ajukan karyawan wajib mendapat persetujuan pimpinan perusahaan, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pimpinan perusahaan dan perusahaan, tidak terpenuhinya persyaratan sebagai mana yang ditentukan pimpinan pertusahaan dan perusahaan maka atas permohonan pinjaman tersebut dapat di tolak dan merupakan hak mutlak perusahaan untuk tidak memberikannya.

Ayat 8.    Persyaratan dan ketentuan pinjaman di tentukan oleh pimpinan perusahaan sepanjang untuk kepentingan dan kebaikan semua pihak.

Ayat 9.    Subsidi pendidikan, diberikan kepada karyawan sesuai dengan surat keputusan direksi tertanggal 25 maret 2006

Ayat 10.  Bagi karyawan yang memperoleh tunjangan bulanan, maka tunjangan tersebut tetap dibayarkan ketika karyawan yang bersangkutan mengambil cuti atau tidak masuk kerja karena sakit.

 

Pasal 25

TUNJANGAN KEMATIAN, PERKAWINAN DAN KELAHIRAN

 

Ayat 1.    Apabila karyawan meninggal dunia maka perusahan akn memberikan sumbangan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a)            Upah dalam bulan yang sedang berjalan.

b)            Sumbangan ongkos penguburan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

c)            Perusahaan akan memberi uang PHK sesuai dengan masa kerja

Ayat 2.    Apabila karyawan meninggal dunia karena kecelakaan kerja :

a)            Perusahaan akan memberi biaya pengangkutan jenazah secukupnya

b)            Uang PHK yang besarnya akan disesuaikan dengan masa kerja dengan berpedoman pada ketentuan PKB yang berlaku

c)            Perusahaan akan membantu ahli warisnya untuk mengurus santunan dan jamsostek, santunan dan jamsostek terdiri dari :

1.            Biaya pengangkutan karyawan dari tempat kerja ke rumahnya atau ke rumah sakit

2.            Biaya perawatan / pengobatan

3.            Biaya penguburan

4.            Tunjangan hari tua

5.            Semuanya diserahkan pada ahli waris yang sah setelah di peroses oleh jamssostek

Ayat 3     Tunjangan kematian diberikan kepada karyawan apabila orang tua kandung, istri/suami dan anak karyawan yang meninggal dunia besarnya tunjangan Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Ayat 4.    Tunjangan perkawinan diberikan terbatas pada perkawinan yang pertama, perkawinan kedua dan seterusnya tidak dapat tunjangan, besarnya tunjangan Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Ayat 5.    Tunjangan kelahiran diberikan kepada karyawan terbatas pada anak yang pertama dan kedua, anak ketiga dan seterusnya tidak mendapat tunjangan. Besarnya tunjangan Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Ayat 6.    Tunjangan – tunjangan tersebut dapat diminta / diterima oleh karyawan dengan mengajukan bukti/ surat keterangan dari pihak yang berwajib/ berwewenang.

 

Pasal 26

TUNJANGAN UNTUK KELUARGA YANG DI TAHAN

 

Ayat 1.    Karyawan yang ditahan oleh yang berwajib bukan karena pengaduan perusahaan upahnya tidak di bayar.

Ayat 2.    Kepada pihak keluarga yang menjadi tanggungan diberikan tunjangan dengan ketentuan sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 pasal 160 ayat 1.

               - Untuk seorang tanggungan                           = 25 % Upah

               - Untuk dua orang tanggungan                                    = 35 % Upah

               - Untuk tiga orang tanggungan                                    = 45 % Upah

               - Untuk empat orang tanggungan atau lebih     = 50 % Upah

Ayat 3.    Lamanya pembayaran tunjangan 6 (enam) bulan, setelah melewati 6 (enam) bulan hubungan kerja karyawan yang bersangkutan akan diputuskan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUdan peraturan pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII

PASILITAS

Pasal 27

KESEJAHTERAAN

 

Ayat 1.    Bagi karyawan yang hasil kerjanya dapat melebihi target dan bekerja secara baik, maka kepada karyawan yang bersangkutan akan di berikan premi produksi yang besarnya akan di tentukan oleh perusahaan.

Ayat 2.    “Karyawan tetap” akan di berikan pakaian seragam kerja dan di bagikan pada bulan juni.

Ayat 3.    Khusus untuk bagian tertentu perusahaan akan menentukan pakaian seragam yang lain dan akan di sesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat 4.    Perusahaan akan menyediakan tempat untuk olah raga sebagai berikut :

1.      Volley ball

2.      Bulu tangkis

3.      Tennis meja

4.      Bola basket

Ayat 5.    Perusahaan akan menyediakan sarana :

1.      Air minum

2.      Kamar mandi/ WC

3.      Tempat Istirahat karyawan

4.      Tempat untuk sholat ( beribadah )

5.      WC umum

6.      Loker untuk karyawan

Ayat 6.    Untuk menjamin kesehatan karyawan dan keluarga karyawan, perusahaan mengadakan JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan)

Ayat 7.    Perusahaan akan mengadakan tour (piknik) untuk karyawan atau memberikan uang tunjangan tour 1x setiap tahun secara bergantian pada bulan februari, besarnya uang tunjangan tour ditentukan oleh perusahaan.

Ayat 8.    Di berikan jatah sabun untuk karyawan sebulan sekali ( pada akhir bulan )

Ayat 9.    Fasilitas bagi karyawan dirancang untuk memberikan motivasi, semangat kerja, kenyamanan, perlindungan dan pemeliharaan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya.

Ayat 10   Untuk mendorong  rasa kebersamaan dan membina potensi karyawan, maka perusahaan melalui Pimpinan perusahaan setiap tahunnya apabila diperlukan akan mengadakan lomba-lomba/ ataupun pertandingan-pertandingan olah raga secara resmi kepada seluruh karyawan.

 

Pasal 28

JAMINAN SOSIAL

 

Ayat 1.    Menurut kewajiban, pengusaha dan karyawan untuk turut aktif dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), oleh karena itu baik pengusaha maupun karyawan wajib masuk dalam program JAMSOSTEK, acuan No. PER 03/MEN/1994.

Ayat 2.    Program pension sesuai UU No. 13 tn 2003 pasal 167 dan peraturan pemerintah yang berlaku melalui JAMSOSTEK dan PKB pasal 39 ayat 1a.

Ayat 3.    Program Jaminan sosial meliputi:

a)Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b)      Jaminan Hari Tua (JHT)

c)Jaminan Kematian (JHT)

d)      AKDHK

Ayat 4.    Kepesertaan setiap karyawan dalam jamsostek dibuktikan dengan kartu tanda anggota JAMSOSTEK. Karyawan berhak untuk mendapatkan informasi mengenai nilai saldonya dengan melihat kebutuhan dan urgensinya.

 

Pasal 29

TUNJANGAN KECELAKAAN

 

Ayat 1.    a)      Apabila karyawan mendapatkan kecelakaan kerja sampai mengakibatkan cacat yang masih dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kecelakaan kerja, maka perusahaan melalui jamsostek akan memberikan santunan sesuai dengan ketentuan dalam UU no. 2 tahun 1951, UU no. 2 tahun 1993

b)      Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat maka perusahaan wajib bertangung jawab atas biaya pengobatan dan untuk selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh pihak manajemen.

Ayat 2     Macam santunan seperti yang termaksud dalam ayat 1 tersebut diatas berupa:

-               Biaya pengangkutan karyawan dari tempat kecelakaan ke rumahnya

-               Biaya perawatan dan pengobatan:

-               Tunjangan kecelakaan;

-               Semua penggantian melalui JAMSOSTEK setelah diproses.

Ayat 3     Perusahaan mengasuransikan setiap karyawan terhadap resiko kecelakaan diluar jam kerja.

Ayat 4     Apabila karyawan yang telah mendapatkan kecelakaan kerja baik kaitannya dalam hubungan kerja/ataupun diluar hubungan kerja dan karyawan mendapatkan cacat tetap, sakit yang berkepanjangan sebelum dan/ ataupun melewati 12 (dua belas) bulan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dan perusahaan/ ataupun pimpinan perusahaan menganggap atas karyawan tidak mampu lagi dan tidak sesuai lagi dengan kriteria, kemampuan, kebutuhan dan kualifikasi perusahaan, maka perusahaan melalui pimpinan perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 5     Premi asuransi kecelakaan ditanggung oleh perusahaan.

 

 

 

Pasal 30

PERAWATAN DAN PENGOBATAN

 

Ayat 1.    Guna memelihara kesehatan para karyawan dan keluarga, perusahaan menyediakan fasilitas melalui program JPK yang dikelola oleh swasta.

Ayat 2.    Bagi karyawan yang akan menggunakan fasilitas tersebut harus mentaati tata tertib yang ditetapkan dari pengelola program JPK.

Ayat 3.    Untuk karyawan yang menderita sakit dan perlu di opname di rumah sakit harus mengikuti prosedur dari pengelola program JPK.

Ayat 4.    Apabila karyawan berobat ke dokter lain (tanpa rujukan dokter dari program JPK) maka semua biaya dan obat ditanggung oleh karyawan sendiri dan perusahaan hanya mengakui karena sakit tanpa upah.

Ayat 5.    Karyawam yang mendapat surat keterangan istirahat/cuti dari dokter klinik JPK atau RS yang ditunjuk JPK maka gaji akan dibayar penuh.

Ayat 6.    Biaya pengobatan diluar ayat 1 s/d 5 oleh perusahaan akan diatur dalam aturan tersendiri dan dimusyawarahkan dengan PUK SP-KEP.

Ayat 7.    Pemberian fasilitas-fasilitas program jaminan pemeliharaan kesehatan / JPK ini  baik untuk bentuk fasilitas, jenis fasilitas,macam fasilitas dan tata caranya serta pihak ketiga yang bertindak sebagai pengelola/ataupun rekanan yang ditunjuknya adalah merupakan kebijaksanaan dan kewenangan sepenuhnya pihak perusahaan.

 

 

BAB VIII

ISTIRAHAT, CUTI DAN IJIN

Pasal 31

ISTIRAHAT MINGGUAN DAN HARIAN

 

Ayat 1.    Setelah bekerja berturut-turut selama 6 (enam) hari kepada karyawan di berikan istirahat mingguan selama 1 (satu) hari.

Ayat 2.    Pada hari libur-libur resmi/ hari raya yang di tetapkan oleh pemerintah karyawan mendapat upah penuh.

Ayat 3.    Hari libur yang diakui sah adalah hari libur resmi yang di tetapkan oleh pemerintah.

Ayat 4.    Managemen / ataupun pimpinan perusahaan dapat mengambil kebijaksanaan apabila memang di perlukan dan di butuhkan serta berdasarkan kebutuhan yang ada.maka apabila terdapat hari libur resmi  yang di tetapkan oleh pemerintah baik secara berturut-turut, dan perusahaan / ataupun pimpinan perusahaan meminta dan menunjuk kepada karyawan untuk tetap bekerja maka karyawan wajib dan mutlak untuk melakukanya tanpa terkecuali apapun dengan tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 5.    Perusahaan / ataupun pimpinan perusahaan berdasarkan kebijakan dan kepentingan jalanya operasional perusahaan, maka managemen ataupun pimpinan perusahaan dapat dan berhak mengubah jadwal dan hari kerja / ataupun melakukan perubahan hari kerja dalam seminggu apabila terdapat adanya hari –hari libur yang di tetapkan pemerintah yang dapat mengganggu operasional perusahaan.

 

Pasal 32

ISTIRAHAT TAHUNAN

 

Ayat 1.    Setiap karyawan yang telah bekerja selama 12(dua belas) bulan terus-menerus ber hak atas istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dengan mendapat upah penuh.

Ayat 2.    Pelaksanaan cuti tahunan akan di atur oleh perusahaan.

Ayat 3.    Dalam pelaksanaan cuti, karyawan / karyawati dapat memilih uang atau hak cutinya.

Ayat 4.    Dalam penentuan pemilihan sebagaimana dalam ayat 3. maka karyawan / karyawati  dapat melakukanya pada awal januari pada tahun yang berjalan.

Ayat 5.    Jika karyawan / karyawati memilih uang sebagai pengganti hak cuti maka pemberian uang pengganti hak cuti tersebut dilaksanakan secara masal pada akhir januari pada tahun yang berjalan.

Ayat 6.    Jika memilih hak cuti maka pelaksanaan hak cuti tersebut akan diatur oleh perusahaan / disusun oleh HRD yang pelaksanaan cutinya berdasarkan / berpedoman pada saat bulan karyawan / karyawati tersebut mulai masuk kerja pada perusahaan.

Ayat 7.    Cuti panjang bagi karyawan yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 6 (enam) tahun akan di atur sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah yang berlaku, dalam hal ini akan diatur oleh keputusan menteri.

 

 

 

 

 

Pasal 33

CUTI HAMIL / KEGUGURAN

Ayat 1.    a)      Bagi karyawan wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 3 bulan berturut-turut atau 11/2 bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ bulan sesudah melahirkan dengan mendapat upah penuh.

b)            Keguguran berhak cuti 1 ½ bulan dengan mendapat upah penuh

Ayat 2.    Bagi yang akan menggunakan cuti hamil tersebut sebelumnya harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada perusahaaan dengan disertai surat keterangan Dokter atau bidan yang merawat.

Ayat 3     Apabila setelah habis masa cuti dan ternyata kondisi badan belum mengijinkan untuk dapat bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter yang merawat maka kepada karyawan tersebut dapat di berikan ijin tidak masuk kerja tanpa upah/ gaji.

Ayat 4    a)       Perusahaan tiidak akan mempekerjakan karyawan yang sedang hamil pada malam hari diatas jam 22.00

b)      Kepada karyawan yang sedang hamil akan diberikan tugas pekerjaan yang lebih      ringan dan tidak berbahaya.

 

Pasal 34

IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN

DENGAN MENDAPAT UPAH/ TANPA UPAH

 

Ayat 1     Perusahaan dapat memberikan ijin kepada karyawan meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah penuh sesuai UU no 13 apabila :

a)            Pernikahan karyawan sendiri……………………….    3 hari

b)            Menikahkan anak sendiri…………………………...   2 hari

c)            Khitanan / pembabtisan anak karyawan……………     2 hari

d)            Keluarga 1 (satu) rumah meninggil…………………1 hari

e)            Istri karyawan  melahirkan………………………….   2 hari

f)              Suami, istri, anak sah meninggal……………………2 hari

g)            Orang tua / mertua / menantu karyawan meninggal...2 hari

Ayat 2     Pekerja menjalankan kewajiban Negara dan agama berhak mendapatkan          upah.

Ayat 3     Lamanya waktu meninggalkan pekerja di sesuaikan dengan lamanya tugas dan kewajiban tersebut.

Ayat 4     Ijin sebagaimana dalam ayat 2dan 3 dalam pasal perjanjian ini harus memberitahukan setidak – tidak 15 (lima belas) hari kerja kepada perusahaan melalui pimpinan perusahaan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan / atau pun pimpinan perusahaan.

Ayat 5     Ijin meninggalkan pekerjaan tersebut harus di peroleh terlebih dahulu dari perusahaan, kecuali dalam keadaan mendesak ijin  tersebut dapat diajukan kemudian dan disertai bukti otentik.

Ayat 6     Atas pertimbangan perusahaan, ijin meninggalkan perusahaan  / pekerja diluar ketentuan ayat 1 tersebut diatas dapat diberikan tanpa upah.

Ayat 7     Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan  tanpa ijin perusahaan atau surat keterangan maupun alasan yang dapat diterima perusahaan dianggap mangkir dan tidak berhak atas upah pad hari mangkir tersebut.

   

BAB IX.

Pasal 35

TINDAKAN ATAS PELANGGARAN – PELANGGARAN

 

Ayat 1     Perusahaan dan serikat pekerja KEP menyadari sepenuhnya penegakan disiplin kerja, karenanya terhadap kesalahan atau pelanggaranyang dilakukan oleh pekerja atas peraturan yang telah diatur dalam peraturan kerja bersama ini dapat diberikan peringatan atau sangsi dengan terlebihdahulu diadakan musyawarah antar pimpinan perusahaan dan PUK SP- KEP.

Ayat 2     Peringatan atau sangsi yang di berikan kepada pekerja adalah merupakan usaha korektif dan pengarahan terhadap tindakan dan tingkahlaku pekerja.

Ayat3      Setiap pimpinan perusahaan / ataupun atasan karyawan dapat memberikan sangsi dan / ataupun atasan karyawan, dan karyawan tidak dapat menjadikan sebagai ukuran dan / atapun patokan serta tolak ukur atas pemberian sangsi yang di terimanya dengan yang lainnya.

Pasal 4    Atas pemberian surat peringatan ini oleh pimpinan perusahaan / ataupun atasannya dapat di tebuskan kepada serikat pekerja berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Hak untuk memberikan tembusan merupakan hak sepenuhnnya pimpinan perusahaan / ataupun atasannya.

Ayat 5     Peringatan atau sangsi atas kesalahan atau pelanggaran yang akan di berikan kepada pekerja di perinci sebagai berikut :

a)            Peringatan lisan dilakukan oleh atasan pekerja untuk kesalahan atau pelanggaran pekerja yang bersifat umum dan dicatat dalam personal data

b)            Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga di lakukan oleh atasan pekerja untuk kesalahan atau pelanggaran yang bersifat khusus yang dikeluarkan menurut ketentuan sebagai berikut :

1.      Masing – masing surat peringatan tertulis mempunyai masa berlaku 6 (enam) bulan.

2.      Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka perusahaan dapat meningkatkan pada surat peringatan ke ll dan selanjutnya peringatan ke lll,

3.      Apabila melanggar lagi maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan di laksanakan dengan ketentuan pemerintah yang berlaku

4       Aturan peringatan tertulis dapat diberikan menurut tahapannya tetapi dapat juga diberikan secara langsung tanpa melihat urutannya

ayat 6      Prosedur pemberian surat peringatan tertulis adalah sebagai berikut :

a)            Atasan memberitahukan ke HRD departemen untuk di buatkan surat peringatan kedua .

b)            HRD Departemen akan memberikan saran / pertimbangan dan setelah dicapai kesepakatan maka HRD mengeluarkan surat peringatan tertulis.

c)            Surat peringtan tertulis di serahkan kepada atasan kembali untuk di tandatangani oleh karyawan yang mendapatkan surat peringatan disertai pengarahan.

d)            Apabila karyawan yang bersangkutan merasa kurang sependapat maka karyawan yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada PUK atau yang berwenang.

 

 

BAB X

Pasal 36

PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

 

Pada dasarnya pengusaha dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja tidak dapat diberikan apabila pemutusan hubungan kerja di dasarkan pada :

a)      Selama pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena keadaan sakit menurut keterangan Dokter, selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan terus-menerus.

b)      Selama pekerja berhalangan  menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara yang di tetapkan oleh undang-undang atau pemerintah atau karena menjalankan ibadah yang di perintahkan agamanya dan yang di setujui pemerintah.

c)      Hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan atau keanggotaan serikat pekerja yang terdaftar di departemen tenaga kerja atau dalam rangka membentuk serikat pekerja atau melaksanakan tugas-tugas atau fungsi serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas izin pengusaha atau yang di atur dalam perjanjian kerja bersama

 

 

 

BAB XI

Pasal 37

KESALAHAN/PELANGGARAN DENGAN

BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA / PHK

 

Ayat 1.    Tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan berusaha memperbaki diri setelah mendapat surat peringatan ke III atau terakhir.

Ayat 2.    Mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau 7 (tujuh) hari kerja tidak berturut-turut dalam sebulan dan setelah di panggil secara tertulis sebanyak 2x maka di nyatakan mengundurkan diri secara murni.

Ayat 3.    Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya / orang lain atau kerugian perusahaan.

Ayat 4.    Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau menempelkan/ menyebarkan pamphlet/ selebaran yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah mengganggu ketertiban di dalam lingkungan perusahaan.

Ayat 5.    Melakukan perkelahian di dalam lingkungan perusahaan.

Ayat 6.    Tanpa hak membawa senjata api atau senjata tajam kedalam lingkungan perusahaan.

Ayat 7.    Memaksa pengusaha, keluarga pengusaha, atasan, teman sekerja untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan perusahaan.

Ayat 8.    Mengedarkan dan memakai madat, obat bius atau narkotika, psikotropika dan zat adiktif di tempat kerja/ di lingkungan perusahaan, maopun di luar lingkungan perusahaan yang masih terkait/ berhubungan kerja.

Ayat 9.    Membongkar/ membocorkan rahasia perusahaan yang di percayakan kepadanya atau yang di ketahuinya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Ayat 10.  Melakukan pencurian dan penggelapan di dalam lingkungan perusahaan yang masih berkaitan/ berhubungan kerja.

Ayat 11.  Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, atasan, atau teman sekerja.

Ayat 12.  Merusak dengan sengaja / karena kecerobohan barang milik perusahaan.

Ayat 13.  Memanfaatkan jabatan untuk keuntungan peribadi yang berakibat

               Merugikan perusahaan baik yang bersifat moril maupun materil.

 

Ayat 14.  Melakukan Perbuatan asusila dan perjudian di dalam lingkungan perusahaan.

Ayat 15.  Pada saat perjanjian kerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan.

Ayat 16.  Dengan sengaja membiarkan orang lain terkena kecelakaan dari pekerjaannya.

Ayat 17.  Bukan menjadi tugasnya/tanpa ijin atasan menjalankan forklift, mobil atau alat angkut lainnya dan mengakibatkan tabrakan sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan/karyawan lain di lingkungan perusahaan.

Ayat 18.  Merokok pada jam kerja dan diluar jam kerja  bukan pada tempatnya di lingkungan perusahaan.

Ayat 19.  Dengan adanya kesengajaan, kealpaan dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan api, percikan api dan bentuk perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran di lingkungan perusahaan.

Ayat 20.  Atas kesalahan/pelanggaran dari salah satu pasal, sebagian dan ataupun keseluruhan pasal-pasal dalam perjanjian kerja bersama ini yang dilakukan dengan cara kesengajaan, kealpaan, tanpa kesengajaan tetapi berulang-ulang baik dalam bentuk yang sama atau berbeda maka akandikenakan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Ayat 21   Keseluruhan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan UU yang berlaku dan peraturan lainnya dalam bidang ketenagakerjaan.

 

Pasal 38

SKORSING

 

Ayat  1.   Terhadap karyawan yang di kenakan tindakan pemberhentian sementara (skorsing) maka upah karyaawan yang bersangkutan akan di bayar 100%

Ayat 2.    Jangka waktu skorsing paling lama 1 (satu) bulan kecuali menunggu keputusan lembaga PPHI (penyelsaian perselisihan hubungan industrial) untuk paling lama 6 (enam) bulan

Ayat 3.    Selama masa skorsing maka karyawan yang mendapat skorsing tersebut tidak boleh berada di area perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar salah satu, sebagian ataupun seluruhnya atas pasal-pasal dalam perjanjian ini dan perusahaan berhak secara tegas untuk mengusir, mengeluarkan dengan paksa terhadap karyawan tersebut keluar area perusahaan.

 

 

 

Pasal 39

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

 

Ayat 1.    Kriteria PHK adalah sebagai berikut :

                     a)   Karyawan karena usia pension

1.            Usia pension/ di pensiunkan adalah karyawan yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun

2.            Bagi karyawan yang sudah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahunberhak mengajukan pension, atau pihak perusahaan akan memberitahukan kepada yang bersangkutan sudah waktunya pensiun, serta mendapat hak uang pesangon.

3.            Perhirungan uang pension yang besarnya di sesuaikan dengan ketentuan undang-undang dan/ atau peraturan pemerintah yang berlaku.

4.            Bagi karyawan yang sudah pension dan bekerja kembali maka akan di atur dengan perjanjian tersendiri yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

5.            Usia pension adalah 55 tahun, namun jkaryawan / karyawati sudah mempunyai masa kerja 25 tahun / atau telah berusia 50 tahun maka boleh/ dapat mengajukan pension sepanjang di setujui perusahaan.

c)      Karena mengundurkan diri  secara murni

d)      Karena sakit yang berkepanjangan

e)      Karyawan yang meninggal dunia

f)        Karena pelanggaran berat

Ayat 2.    Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran berat sesuai yang tercantum pada pasal 37, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan di laksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3.    Setiap karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus mengajukan permohonan berhenti secara resmi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pimpinan perusahaan, dalam hal yang demikian pada prinsifnya perusahaan tidak ada kewajibanuntuk memberikan uang pesangon, namun demikian perusahaan wajib mempertimbangkan dan menghargai pengabdian karyawan yang telah bekerja dengan prestasi dan konduite baik sekurang-kurangnya telah bekerja 3 tahun lebih untuk di berikanuang jasa dan yang besarnya diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Ayat 4.    Setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus mendaoat izin dari panitia daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan dan dari panitia pusat untuk pemutusan hubungan kerja secara masal.

Ayat 5.    Permohonan izin pemutusan hubungan kerja tidak dapat di berikan apabila pemutusan hubungan kerja di dasarkan atas :

1.      Hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan/ atau keaggotaan serikat pekerja yang terdaftar di departemen tenaga kerja atau dalam rangka membentuk serikat pekerja atau melaksanakan tugas-tugas atau fungsi serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas ijin tertulis pengusaha atau yang di atur dalam perjanjian kerja bersama.

2.      Pengaduan pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah laku pengusaha yang terbukti melanggar peraturan Negara.

3.      Paham, agama, aliran suku, golongan atau jenis kelamin.

Ayat 6.    Pengecualian dari ketentuan yang di maksud dalam ayat 2, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta ijin kepada panitia pusat dalam hal :

1.      Pekerja masih dalam masa percobaan;

2.      Pekerja mengajukan permintaan mengundurkan diri secara tertulis atas kemauanya sendiri.

3.      Berakhirnya perjanjian kerja dalam waktu tertentu.

4.      Pekerja meninggal dunia

Ayat 7.    PHK / pengunduran diri yang di karenakan oleh suatu pelanggaran atau karena anjuran atasan maka pengusaha wajib memberi uang jasa dang anti rugi sebesar 1 kali point A dan 1 kali point B dengan perincian di bawah ini sbb :

 

A.     Perhitungan uang penghargaan masa kerja/ jasa

1.      Masa kerja 3 tahun atau kurang dari 6 tahun   = 2 bulan upah

2.      Masa kerja 6 tahun atau kurang dari 9 tahun   = 3 bulan upah

3.      Masa kerja 9 tahun atau kurang dari 12 tahun             = 4 bulan upah

4.      Masa kerja 12 tahun atau kurang dari 15 tahun           = 5 bulan upah

5.      Masa kerja 15 tahun atau kurang dari 18 tahun           = 6 bulan upah

6.      Masa kerja 18 tahun atau kurang dari 21 tahun           = 7 bulan upah

7.      Masa kerja 21 tahun atau kurang dari 24 tahun           = 8 bulan upah

8.      Masa kerja 24 tahun lebih dan seterusnya                   = 10 bulan upah

B.     Ganti rugi 15% dari uang penghargaan masa kerja atau point A

 

Ayat 8     PHK  karena meninggal dunia yang disebabkan sakit yng berkepanjangan maka ahli waris berhak mendapat pesangon, uang jasa dan ganti rugi sesuai Undang –undang yang berlaku No. 13 thn 2003

Ayat 9     Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan maka pengusaha dan pekerja itu sendiri dan PUK SP-KEP yang terdaftar di Departemen tenaga kerja apabila pekerja tersebut menjadi anggotanya maka wajib merundingkan secara musyawarah penyelesaiannya mengenai pemutusan hubungan kerja tersenbut.

 

Pasal 40

KETENTUAN UANG PESANGON/JASA/GANTI RUGI

 

Ayat 1     Ketentuan uang pesangon, uang jasa dang anti rugi diperhitungkan menurut undang-undang yang berlaku sesuai UU No. 13 thn 2003

 

Pasal 41

TATA CARA PENYELESAIAN KELUH KESAH

 

Ayat 1     Dalam hal terjadi keluhan / kekurangpuasan dari karyawan atas keadaan-keadaan tertentu maka sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah atau damai dengan prosedur yang tertib dengan cara menyampaikan kepada kepala bagian masing-masing dan apabila belum mendapatkan penyelesian yang memuaskan maka selanjutnya disampaikan kepada Pengurus Unit kerja SP KEP, agar melalui Pengurus Unit Kerja SP-KEP langsung kepada Pimpinan perusahaan/ direksi.

Ayat 2     Apabila masih juga belum mendapatkan karyawan penyelesaian dari direksi/pimpinan perusahaan maka karyawan didampingi pengurus unit kerja dapat meminta bantuan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ayat 3     Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dan belum diatur dalam perjanjian kerja bersama ini akan diatur di kemudian hari secara tersendiri.

 

Pasal 42

KOPERASI KARYAWAN

 

Ayat 1     Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kerja prlu ditunjang adanya peningkatan kesejahteraan karyawan.

Ayat 2     Bahwa salah satu sarana penunjang kea rah peningkatan kesejahteraan tersebut tidak saja tergantung pada keadaaan upah namun dengan sebagian upah masing-masing karyawan dapat dikembangkan untuk usaha bersama melalui pembentukan koperasi karyawan di perusahaan.

Ayat 3     Dalam pada itu perusahaan dengan kemampuan yang ada akan berusaha ikut mendorong dan memberikan bantuan secukupnya  kea rah tumbuh dan berkembangnya kehidupan koperasi karyawaan di perusahaan.

 

 

 

BAB XII

PENUTUP

 

pasal 43

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

 

Ayat 1.    Perjanjian kerja bersama ini berlaku mulai bulan januari 2009 selama 2 ( dua ) tahun dan berakhir bulan januari 2011

Ayat 2.    Setelah masa tersebut perjanjian ini di anggap di perpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali jika SP-KEP memberitahukan secara tertulis tentang keinginan untuk membuka perundingan baru pada pihak perusahaan.

Ayat 3.    Pemberitahuan ini harus di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir perjanjian ini.

Ayat 4     Perjanjian kerja bersama ini telah di setujui dan ditandatangani pada bulan januari 2009

 

 

 

DTETAPKAN / DI TANDATANGANI DI : JAKARTA

PADA BULAN                                                           : JANUARI 2009

 

 

              

                         

 

Comments