Glosarium

Photobucket

Glosarium Dasar-Dasar Kewarganegaraan
·

·       Abolisi : ampunan yang diberikan presiden kepada terdakwa sebelum hakim memutuskan perkara

·       Adendum : perubahan dilakukan  dengan tetap mempertahankan naskah asli “UUD”

·       Amandemen : hak DPR untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang

·       Ambasssador : duta besar

·       Amnesti : ampunan yang diberikan presiden kepada sekelompok orang dengan jalan menghapus/menghilangkan segala tuntutan                      misalnya pembrontak

·       Anexatie : suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi yang berarti

·       Angket : hak DPR untuk mengadakan penyelidikan

·       Apatride : orang yang tidak memmiliki satus kewarganegaraan

·       Bi-kameral : sistem badan legislatif yang terdiri atas dua badan/kamar atau lembaga

·       Bipatride : orang yang memilki status kewarganegaraan rangkap

·       Charge D’affairs : kuasa usaha

·       Chauvinisme : rasa cinta terhadap bangsa dan negara secara berlebihan sehingga merendahkan bangsa lain

·       Congress : kekuasaan legislatif (di negara AS) yang terdiri dari dua badan perwakilan  yaitu Senat dan House Of Representatif

·       Cover both side : menyingkap dari dua sisi yang berbeda/menyebutkan sumber

·       Custom : kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal yang sama

·       Demende Aggregation : persetujuan dari negara penerima untuk seorang diplomat yang baru dari suatu negara asing

·       Doyen : duta besar yang diangkat mejadi ketua perwakilan asing di suatu negara

·       Duplik : jawaban kedua dari terdakwa atau pembelanya sebagai jawaban replik

·       Eksekutif : badan/lembaga pelaksana undang-undang

·       Ekstrateritorial : wilayah tempat berlakunya kekuasaan sebuah negara di luar batas-batas wilayah  teritorial negara yang bersangkutan

·       Ekstrinsik (nilai) : nilai yang bergantung pada nilai instrinsik dari akibat-akibatnya

·       Exit Permit : cap ijin keluar pada paspor

·       Genosida (kejahatan) : menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok         agama dengan cara-cara tertentu

·       Gerzant/duta : wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar

·       Grasi : ampunan yang diberikan presiden kepada terpidana setelah hakim memutuskan perkara

·       Hak Asyl :  hak untuk mendapatkan perlindungan dari kedutaan suatu negara “suaka politik”

·       Hak Opsi : hak untuk memilih status kewarganegaraan

·       Hak Repudiasi : hak untuk menolak status kewarganegaraan

·       Homo Homini Socius : manusia adalah kawan manusia lainya

·       House Of Representatif : majelis rendah  (badan legislatif) yang anggotanya berasal dari perwakilan partai politik peserta pemilu (di                     negara AS)

·       Imanen (nilai) : nilai yang terikat denganan pengalaman dan pengetahuan manusia (misal pengetahuan indrawi diperoleh rasa asin,                     manis)

·       Imigrasi : keluar masuk seseorang dari/ ke suatu negara

·       Infra Struktur Politik : kehidupan politik di tingkat bawah  atau di masyarakat     

·       Interpelasi : hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah

·       Intrinsik (nilai) : nilai dari sesuatu yang sejak semula sudah ada

·       Ius Constituendum : hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang “rancangan UU”

·       Ius Constitutum: hukum yang berlaku sekarang atau saat ini “hukum positif”

·       Ius Sanguinis : penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan

·       Ius Soli : penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran

·       Kedaulatan : kekuasaan tertinggi

·       Keimigrasian : kegiatan pengaturan dan pengelolaan tentang keluar masuknya orang di suatu negara dan keberadaan seseorang di                     negara lain/bukan negaranya

·       Kejahatan Kemanusiaan : serangan yang meluas dan sistematik yang ditunjukan secara langsung kepada penduduk sipil

·       Kewarganegaraan : segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara

·       Koloni : daerah jajahan negara lain

·       Konstitusi : undang-undang dasar   

·       Konvensi : kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan negara yang tidak tertulis

·       Legislatif : badan/lembaga pembuat undang-undang

·       Lettre De Credance : surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim yang diberikan kepada seorang diplomat yang         akan bertugas

·       Lettre De Rapple : penyerahan surat kepercayaan kepada kepala negara penerima  sebelum seorang diplomat  bertugas di negara                         tersebut

·       Mono-kameral : sistem badan legislatif yang terdiri dari satu badan/kamar atau lembaga

·       Nasionalisme : suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu             bangsa

·       Naturalisasi : pewarganegaraan

·       Negara Kesatuan : negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh wilayah negara , yang berkuasa (berdaulat) hanya satu                         pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah

·       Negara Serikat : negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintahan pusat yang mengendalikan kedaulatan                     negara

·       Norma : pedoman atau petunjuk untuk seseorang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

·       Obyektif (nilai)  : nilai yang dilihat berdasarkan kondisi dari suatu obyek

·       Pacta Sunt Servanda : setiap negara yang ikut dalam perjanjian harus mentaati dan menghormati materi perjanjian

·       Paspor : buku surat perjalanan resmi dan tanda kewarganegaraan yang harus dimiliki apabila ingin memasuki negara lain

·       Patriotisme : semangat cinta tanah air atau sikap mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya

·       Penduduk : mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ditetapkan oleh peraturan negara sehingga yang bersangkutan                     diperkenankan mempunyai tempat tinggal tetap  (domisili) dalam wilayah negara itu

·       Penyelidikan : merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak             pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan

·       Penyidikan : serangkaian tindakan penyidik untu mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tidaknya                 pelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya

·       Perwakilan Diplomatik : perwakilan dalam arti poltis

·       Perwakilan Konsuler : perwakilan dalam arti non-politis

·       Proclamation/proklamasi  : penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan/perlawanan             sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya

·       PTUN : (peradilan tata usaha negara) suatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha             negara .

·       Rakyat : semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara         itu

·       Rebus Sic Stantibus : perubahan yang mendasar terhadap keadaan

·       Rechsstaat : negara berdasarkan atas hukum

·       Rehabilitasi : pengembalian hak seseorang (nama baik)   

·       Repatriasi : memperoleh kembali kewarganegaraannya

·       Replik : jawaban penuntut atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya

·       Res Communis : pandangan yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki                 oleh tiap-tiap negara

·       Res Nullus : pandangan yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh tiap-tiap negara

·       Senat : majelis tinggi ( badan legislatif) yang anggotanya terdiri dari wakil negara bagian

·       Separatise :  suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya

·       Sistem Desentralisasi : sistem dimana kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

·       Sistem Nonparliamentary : sistem pengangkatan para mentri sepenuhnya menjadi kekuasaan presiden (dalam sistem pemerintahan                   presidensiil)

·       Sistem Pemilu Distrik : didasarkan atas kesatuan geografis, dimana setiap kesatuan geografis (wilayah) memiliki satu wakil di parlemen             (DPR)

·       Sistem Pemilu Proporsional (Perwakilan Berimbang) : jumlah kursi yang diperoleh suatu golongan di parlemen (DPR) seimbang dengan             jumlah suara yang diperoleh

·       Sistem Sentralisasi : sistem dimana  segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal             melaksanakan

·       Statuta : undang-undang

·       Stelsel Aktif : orang harus melakukan tindakan hukum secara aktif untuk bisa menjadi warga negara atau juga untuk melepaskannya

·       Stelsel Pasif : orang dengan sendirinya bisa memperoleh kewarganegaraan atau dinyatakan dengan sendirinya hilang status                                 kewarganegaraannya

·       Subyektif (nilai): nilai diberikan seseorang (subyek)

·       Sukuisme : paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik diabandingkan dengan suku bangsa lain atau rasa cinta yang             berlebihan terhadap suku bangsanya sendiri

·       Supra Struktur Politik : kehidupan politik di tingkat atas “pemerintahan” atau di lembaga-lembaga negara

·       Traktat (Treaty) : perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih

·       Transenden (nilai)  : nilai yang melampaui batas-batas pengalaman dan pengetahuan manusia “nilai ketuhanan”

·       Trias Politica  : teori pemisahan kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif

·       Visa : ijin dari suatu negara untuk keberadaan seorang warga negara asing di negaranya

·       Warga Negara : warga “anggota” suatu negara

·       Yudikatif : badan/lembaga yang mengadili pelanggar undang-undang

·       Yurisprudensi : keputusan hakim yang terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan olah hakim yang lain mengenai                     masalah yang sama.

 

 

 

                                 Daftar Pustaka

 

Achmad Syaefudin Kusmin, 2004, Kewarganegaraan SMA ,Depdiknas, Balai Pustaka, Jakarta

Ahmad Roestandi,SH, 1986,  Tata Negara  jilid 2  untuk  SMA, Bandung, CV Armico

Bambang Suteng dkk,2007,Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, Jakarta , Penerbit Erlangga

Budianto,Drs.2000, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU kelas 3, Jakarta : Erlangga 

Idrus Affandi, 1994, Tata Negara untuk SMU kelas 3, Jakarta, Depdikbud

Permata ,2009, Pendidikan Kewarganegaraan kelas 3 , Cahaya Pustaka, Solo

Suparlan Al-Hakim,Drs,Msi, 2009, Makalah Kewarganegaraan, P4TK PKn dan IPS  Malang

  www.sman1karangrayung.sch.id

                                     
 

Comments Please..






















Free counter
Comments