PERDA KABUPATEN KARAWANG

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5050);

12. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5104);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5107);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah

yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri

oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5179);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan

atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Karawang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah

Kabupaten Karawang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Karawang ;

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat dengan DPPKAD adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;

e. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Karawang ;

f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

dan pembangunan daerah;

h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat

BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

i. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan;

j. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas Tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan;

k. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan

pajak;

l. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang

perpajakan daerah;

m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga,

bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

5

n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran

atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat

pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus

dibayar ;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak ;

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat

SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari

pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda;

t. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Kettetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

Keputusan Keberatan;

u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh

Wajib Pajak;

v. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

w. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak

atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan

banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku;

x. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak

atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau

terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

6

y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;

z. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

aa. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dengan

penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya

pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan hutang pajak kepada

Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

bb. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang;

cc. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karawang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut

pajak atas perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(3) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2)

meliputi :

a. pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2) tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap;

10) penggabungan usaha;

11) peleburan usaha;

12) pemekaran usaha; atau

13) hadiah.

7

b. pemberian hak baru karena :

1) kelanjutan pelepasan hak; atau

2) diluar pelepasan hak.

(4) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

(5) Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan

timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan

dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan

usaha atau melaksanakan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas

badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 3

(1) Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang

pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang

pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

hal :

a. Jual beli adalah harga transaksi;

b. Tukar menukar adalah nilai pasar;

c. Hibah adalah nilai pasar;

8

d. Hibah wasiat adalah nilai pasar;

e. Waris adalah nilai pasar;

f. Pemasukan dalam Peseroan dan Badan Hukum lainnya adalah nilai

pasar;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah nilai pasar;

j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai

pasar;

k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar;

l. Peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang

tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada

NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada

tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai NJOP Pajak

Bumi dan Bangunan.

(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak

Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP

Pajak Bumi dan Bangunan.

(5) Surat Keterangan NJOP pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.

(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau

instansi yang berwenang di Kabupaten Karawang.

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan

sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib

Pajak.

(8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan

hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang

masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,

termasuk suami/istri ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah).

(9) Proses Penyelesaian Pelepasan hak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat

Akta Tanah/ Notaris di Wilayah Kabupaten Karawang.

(10) Pelepasan Hak/ Jual Beli berdasarkan ijin lokasi oleh orang pribadi dan

atau Badan ditetapkan berdasarkan harga transaksi.

9

Pasal 5

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebesar

5 % (lima persen).

Pasal 6

(1) Besaran pokok Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat

(1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

(2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tidak

diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam

pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).

(3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban

Wajib Pajak yang harus dibayarkan oleh setiap orang pribadi atau badan

yang memperoleh pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2).

(3) Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang

terutang atas perolehan hak atas tanah waris dan hibah wasiat adalah

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan yang seharusnya terutang.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan bangunan

berada.

BAB V

SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

(1) Saat terutangnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

ditetapkan untuk :

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanginya akta;

b. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta;

c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan

haknya ke kantor bidang pertanahan;

10

f. Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal

dibuat dan ditandatanganinya akta;

h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. Pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak

adalah sejak tanggal diterbitkan surat keputusan pemberian hak;

j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta;

m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta;

n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 9

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta

pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD).

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat

menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak

berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak

atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak

menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD).

11

Pasal 10

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang

membidangi Pelayanan Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau

risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada

Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang

membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan

sanksi admistratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang

membidangi Pelayanan Lelang Negara, yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh

ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN

Pasal 12

(1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak

mendasarkan pada adanya SKPD.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan SSPD.

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.

(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran

dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati

dapat menerbitkan :

a. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

pajak yang terutang , tidak atau kurang dibayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang

terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya

SKPDKB.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan

tindakan pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

a. Pajak yang terutang atau kurang dibayar;

b. Dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk

paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penyampaian

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 16

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat

keputusan Keberatan dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak

dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal diterbitkan.

13

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat

ditagih dengan Surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGURANGAN

Pasal 18

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan

pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena :

a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek

pajak atau;

b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab

akibat tertentu, atau

c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau

pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan pajak yang

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

BAB X

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib

Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaannya.

14

(4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wajib melunasi pajak yang

harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak

dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan

disampaikan.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan

sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat

menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan

Wajib Pajak.

(7) Apabila diminta oelh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara

tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan,

Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan

tertulis.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagaian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Bupati tidak memberi suatau keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan

oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan

dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar

pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan

Banding.

15

Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding, dikabulkan sebagaian

atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikembalikan dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan.

Bagian Ketiga

Gugatan

Pasal 23

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada

Pengadilan Pajak.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan

pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penagihan.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan lain selain

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (93) tidak

mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di luar kekuasaan penggugat.

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah

14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar

kekuasaan penggugat.

(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan

1 (satu) Surat Gugatan.

Pasal 24

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan banding dan gugatan,

sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan

perpajakan daerah.

16

(2) Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau

SKPDLB yang tidak benar;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengururangan atau pembatalan ketetapan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN

PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan :

a. SKPDLB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari

pada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak

yang tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak

yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan

Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus

diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah

lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau

Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

17

Pasal 27

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan secara

tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. tanggal pembayaran pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan

secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan

pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan

kantor dan/atau pemeriksaan lapangan.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan, permohonan, angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

18

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan

perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga hal yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak

lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak

yang ditunjuknya.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta

kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib

Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan

yang diminta serta kaitannya antara perkara pidana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 31

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan pajak yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

19

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat

dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana

denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

pelanggaran.

Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu

5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 35

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena

kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja

tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak

dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat

(1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya

dilanggar.

20

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau

badan selaku Wajib Pajak sehingga termasuk tindak pidana pengaduan.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) dan pasal 35 ayat

(1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

21

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara

penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan dan

pengurangan SSPD serta pendaftaran akta dan pengurusan akta

pemindahan hak.

Pasal 39

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g

pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI KARAWANG

TTD

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g

pada tanggal 17 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

K A R A W A N G ,

TTD

I M A N S U M A N T R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 4 SERI : B .