SETWAN‎ > ‎

Satgas TKI Harus Diawasi

diposkan pada tanggal 24 Jun 2011 02.28 oleh BUNGA DESA   [ diperbarui24 Jun 2011 02.34 ]

 

 

 

Satgas TKI Harus DiawasiPDFPrint
Friday, 24 June 2011
ImageJAKARTA– Pembentukan satuan tugas (satgas) khusus bagi penanganan warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI), yang terancam hukuman mati di luar negeri jangan sekadar seremonial. 


Satgas harus dapat bekerja secara efektif dan menunjukkan hasil. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan serius untuk mengawasi kerja satgas. ”Kalau hanya seremonial dibentuk dan tidak ada kerjanya atau bekerja tapi tidak efektif, saya khawatir malah menghasilkan apatisme publik,” ujar mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Jakarta kemarin. 

Presiden SBY memutuskan untuk membentuk satgas khusus bagi penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Keputusan itu disampaikan Presiden dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin, untuk menanggapi eksekusi hukuman pancung terhadap TKI asal Bekasi, Jawa Barat, Ruyati binti Satubi, oleh otoritas Arab Saudi. 

Pembentukan satgas dipandang perlu agar penanganan WNI yang terancam hukuman mati lebih serius. Hidayat berpandangan,satgas haruslah terdiri atas orangorang terbaik yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas. Mereka yang dipilih haruslah mempunyai keahlian dan sangat memahami hukum dan budaya di luar negeri, termasuk Arab Saudi. 

Satgas juga diharapkan memiliki kebijakan dan diplomasi berwibawa yang dapat dipahami komunikasinya oleh negara-negara lain. ”Satgas ini kalau tidak memiliki kebijakan yang berwibawa, saya khawatir tidak signifikan,”katanya. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap satgas yang baru saja dibentuk Presiden SBY benar-benar menjalankan fungsi pengawasan atas seluruh persoalan ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri. 

Pengawasan itu harus diiringi dengan pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan semua peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan. ”Jadi ini adalah satuan tugas khusus yang betul-betul menindaklanjuti seluruh peraturan yang pernah ada yang terkait dengan ketenagakerjaan kita di luar negeri, dan semua kebijakan-kebijakan, termasuk semua inpres-inpres yang pernah dikeluarkan oleh Presiden,”ujarnya. 

Kendati demikian,Lukman menyayangkan respons pemerintah untuk persoalan TKI yang tidak secepat ketika menanggapi persoalan lainnya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, satgas khusus untuk penanganan WNI sudah bisa terbentuk pekan depan. 

Satgas akan berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM. Ketua satgas akan ditunjuk menteri hukum dan HAM,sedangkan anggotanya antara lain terdiri atas para pakar hukum. Muhaimin menjamin kewenangan satgas tidak akan berbenturan dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).

Satgas khusus menangani kasus hukum yang dialami para TKI dengan ancaman hukuman berat. ”Ini karena kasus tuduhan berat.Hukuman mati harus ditangani khusus,”ujarnya. Muhaimin mengatakan,satgas tersebut segera bekerja efektif dengan tugas pertamanya adalah menangani 22 TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan kepada Arab Saudi guna memohonkan pengampunan untuk 22 TKI yang terancam hukuman mati.Namun,sampai saat ini 22 TKI itu belum memperoleh pengampunan dari keluarga korban, sehingga masih terancam hukuman mati. 

Kirim Surat Protes 

Sementara itu, Presiden SBY melayangkan surat protes kepada Raja Arab Saudi terkait dengan dilaksanakannya hukuman pancung terhadap Ruyanti binti Satubi.Dalam isi surat tersebut, Presiden menyampaikan tiga hal,termasuk keprihatinan terhadap kasus Ruyati. 

“Saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan protes atas eksekusi Ruyati yang menabrak kelaziman serta tata krama internasional karena tidak memberi tahu negara Indonesia,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta,kemarin. Lima hari setelah eksekusi terhadap Ruyati di Arab Saudi, Presiden SBY memberikan keterangan bersama para menteri terkait setelah melakukan rapat terbatas selama 30 menit.

Dalam surat itu, Presiden juga menyampaikan tentang hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik,serta ucapan terima kasih atas diluluskannya permintaan Pemerintah Indonesia untuk pembebasan ratusan TKI bermasalah di Arab Saudi. Atas kasus Ruyati,Presiden menerbitkan instruksi yang telah digodok selama tiga hari berturut-turut. 

Selain pembentukan satgas,instruksi Presiden antaralaintentangpenghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi yang efektif diberlakukan 1 Agustus 2011. “Kita juga menyeru sekaligus mengawasi lembaga pengirim TKI.Saya minta juga berkaitan dengan moratorium ini,WNI bisa patuh,mendukung, dan tidak berupaya sendiri untuk nekat (menjadi TKI di Arab Saudi),”tandasnya. 

Selain memberlakukan moratorium TKI ke Arab Saudi,pemerintah juga mengkaji pengiriman TKI ke negara Timur Tengah lainnya.Namun, sebelum mengambil keputusan,pemerintah akan menunggu laporan tim terpadu yang saat ini sedang bekerja.Presiden juga memutuskan untuk membentuk atase hukum dan HAM di negara-negara TKI bekerja. 

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, Pemerintah Indonesia sejak awal telah melakukan upaya advokasi dan perlindungan masalah TKI. Secara berturutturut, pemerintah telah melakukan pembebasan dan pengurangan hukuman terhadap para TKI. 

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, selama enam bulan ini pemerintah telah bekerja keras menyelamatkan 15.766 WNI di berbagai negara dari beragam masalah seperti kekerasan, bencana alam, dan hukuman mati.“Kami telah berhasil menyelamatkan 15.000 WNI dari berbagai situasi seperti yang terjadi di Jepang,Tunisia, Libia,Yaman, dan ancaman pembajak Somalia,” ungkapnya. 

Muhaimin Iskandar mengungkapkan, pelaksanaan moratorium TKI ke Arab Saudi tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada penerimaan devisa negara.Devisa lebih banyak disumbang oleh TKI formal, sementara moratorium diberlakukan bagi TKI informal. “Sebetulnya kita belum bisa memprediksi jumlahnya, tapi terbanyak yang sekarang ini mengirim devisa adalah TKI formal.Itu intinya,”paparnya. 

Rekrutmen Buruk 

Di bagian lain, proses rekrutmen yang buruk di tingkat daerah dinilai memicu makin banyaknya kasus TKI.Anggota Komisi IX DPR Riski Sadiq mengatakan, 80% permasalahan pengiriman TKI ke luar negeri berasal di dalam negeri. 

Direktur Penyiapan dan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Arifin Purba menjelaskan, problem perekrutan memang masih menjadi kendala serius. Sebanyak 96% TKI tidak mendapat pelatihan sebelum diberangkatkan. rarasati syarief/maesaroh/ neneng zubaidah/ant  

Comments