SETWAN‎ > ‎

Sekwan Membantah, Dana Reses DPRD Dipotong untuk Biaya ‘Pengamanan’ Aparat Hukum

diposkan pada tanggal 29 Jun 2011 09.46 oleh H.A. Suroto

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

KARAWANG, RAKA- Sekretaris DPRD, H.A Suroto, menegaskan bahwa isu mengenai pungutan dana reses kepada setiap anggota DPRD yang disebut-sebut hingga Rp 500 ribu per orang merupakan tudingan subyektif tanpa dasar. Apalagi bila dikait-kaitkan dengan memberikan dana tersebut kepada oknum di Kejaksaan Negeri Karawang. Hingga saat ini pihaknya tidak pernah melakukan pungutan itu. Apalagi sampai dibagikannya ke orang-orang berpengaruh secara hukum sebagai dana pengamanan.


"Kami tidak pernah mengalirkan se-rupiah pun dana reses ke orang Kejaksaan. Silahkan bisa cek dan buktikan. Coba untuk apa tiba-tiba kami mesti ngasih uang tiba-tiba tanpa jelas? Terlalu berlebihan kalau ada yang mengait-ngaitkan dengan pengamanan segala macam. Memang kami di dewan punya masalah apa? Kalaupun seandainya memang tersangkut persoalan hukum, apa mungkin pihak Kejaksaan mau menerima uang tidak jelas? Mana mungkin di era seperti sekarang orang berani bertindak sembrono? Makanya tudingan itu silahkan buktikan fakta-fakta hukumnya. Jangan sebatas asumsi," tegas Suroto.

Mengenai agenda reses di kalangan anggota DPRD, jelas Suroto, telah diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Di sini dijelaskan, bahwa para legislator diberikan hak mengunjungi konstituennya 3 kali dalam setahun. Dalam kegiatan reses ini, menurutnya, setiap anggota dewan memiliki hak anggaran pula sesuai kebutuhan. Yaitu, biaya makan minum, perjalanan dinas, hingga perlengkapan lain sebagai penunjang reses. Total dari kebutuhan anggaran tersebut, tandas Suroto, per orang mencapai Rp 14 juta.

"Jika kemudian ada temen-temen dewan membantu memberikan sebagian kecil anggaran resesnya kepada pendampingan dari staf setwan, ya itu bisa saja terjadi. Karena include (termasuk -red) bagian kebutuhan belanja operasional selama reses berlangsung. Saya juga berharap, sebaiknya temen-temen aktivis yang merasa mempertanyakan dana reses, sebelumnya konfirmasi dulu. Biar paham dan tidak muncul image negatif terhadap lembaga wakil rakyat. Kami pastikan, semua dana reses itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik secara administrasi di internal pemerintahan maupun secara hukum," tandas Suroto.

Terkait dana kunjungan kerja (kunker) yang sempat dipertanyakan pula kalangan aktivis, termasuk yang paling akhir disuarakan HMI Karawang saat menggelar aksi di gedung Kejaksaan Negeri Karawang, Senin (27/6), ungkap Suroto, angka penyediaan anggaran yang mencapai Rp 1,9 miliar untuk 3 bulan kegiatan kunker telah sesuai standar bupati dalam penganggaran perjalanan dinas. Berdasarkan ketentuan itu, menurutnya, luar daerah Rp 1 juta dan luar provinsi Rp 1,250 juta per hari setiap anggota dewan. Belum termasuk uang harian yang besarnya dalam provinsi Rp 800 ribu per hari, dan luar provinsi Rp 1 juta per hari.

"Soal pelanggarannya dimana? Masalah administrasi yang laporan surat pertanggungjawabannya (SPJ) dibilang lamban, tidak kemudian dipahami seperti demikian. Semua penganggaran kegiatan DPRD yang dikelola sekretariat dewan, pengeluarannya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh pengeluaran dana tersebut dalam bentuk SPJ belum dikatakan terlambat selama tahun anggaran berjalan belum tutup. Sedangkan satu periode tahun anggaran antara tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Semua dinas sampai kementerian di pusat juga selalu begitu. Jika pertanggujawaban penggunaan uang nyebrang ke tahun anggaran berikutnya, baru disitu boleh dipertanyakan," urai Suroto lagi.

Sementara itu, beberapa anggota dewan sama-sama membantah kalau dana reses mereka dipotong untuk tujuan lain diluar kegiatannya. "Kita tidak pernah merasa ada yang motong dana reses, khususnya yang ada di Fraksi Golkar Amanat Reformasi. Kita steril lah dari kemungkinan-kemungkinan yang mengarah ke dugaan gratifikasi. Kita selalu hati-hati setiap menggunakan anggaran. Dan setiap reses, semua pimpinan maupun anggota fraksi selalu turun. Tidak mungkin berani membuat laporan fiktif. Kalau ada yang berani coba-coba menyimpang, kita siap memberikan sanksi tegas," ujar Ketua Fraksi Golkar Amanat Reformasi DPRD, H. Warman.

Penegasan sama dikemukakan anggota Fraksi Demokrat, H. Abas Hadimulyana, anggota Fraksi PDIP, Deden Irwan Risyadi, maupun Ketua Fraksi Gerindra, Ade Suhara. Mereka semua dengan tegas menyatakan tidak pernah merasa dana reses yang menjadi kegiatannya saat itu dipotong oleh pihak setwan maupun pimpinan lembaganya. Apalagi potongannya sampai disebut-sebut Rp 500 ribu. Mereka merasa heran ketika ujug-ujug muncul tudingan beberapa kalangan yang mencurigai dana reses sebesar Rp 25 juta diberikan kepada oknum lembaga penegak hukum sebagai pengamanan. (vins)
Comments