SETWAN‎ > ‎SEPUTAR BERITA‎ > ‎

UNDANG-UNDANG

 Item Thumbnail

 Item Thumbnail

 


Undang Undang Dasar 1945
UUD 1945Undang Undang Dasar 1945
Perubahan I UUD 1945Perubahan I UUD 1945
Perubahan II UUD 1945Perubahan II UUD 1945

Kembali ke atas


Ketetapan MPR
Tap MPR No 04 Tahun 1999Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004
Tap MPR No 03 Tahun 2000Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan

Kembali ke atas


Undang Undang
UU No. 5 Tahun 1960Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU No. 9 Tahun 1960Pokok-Pokok Kesehatan
UU No. 44 Prp. Tahun 1960Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
UU No. 19 Tahun 1961Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
UU No. 1 Tahun 1964Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 6 Tahun 1962
UU No. 16 Tahun 1964Bagi Hasil Perikanan
UU No. 2 Tahun 1966Hygiene
UU No. 5 Tahun 1967Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
UU No. 6 Tahun 1967Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan
UU No. 11 Tahun 1967Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
UU No. 1 Tahun 1970Keselamatan Kerja
UU No. 8 Tahun 1971Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
UU No. 1 Tahun 1973Landas Kontinen Indonesia
UU No. 11 Tahun 1974Pengairan
UU No. 13 Tahun 1980Jalan
UU No. 8 Tahun 1981Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
UU No. 5 Tahun 1983Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
UU No. 5 Tahun 1984Perindustrian
UU No. 8 Tahun 1985Organisasi Kemasyarakatan
UU No. 9 Tahun 1985Perikanan
UU No. 14 Tahun 1985Mahkamah Agung
UU No. 16 Tahun 1985Rumah Susun
UU No. 17 Tahun 1985Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)
UU No. 5 Tahun 1986Peradilan Tata Usaha Negara
UU No. 5 Tahun 1990Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
UU No. 9 Tahun 1990Kepariwisataan
UU No. 5 Tahun 1991Kejaksaan Republik Indonesia
UU No. 4 Tahun 1992Perumahan dan Pemukiman
UU No. 5 Tahun 1992Benda Cagar Budaya
UU No. 12 Tahun 1992Sistem Budidaya Tanaman
UU No. 14 Tahun 1992Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
UU No. 16 Tahun 1992Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan
UU No. 23 Tahun 1992Kesehatan
UU No. 24 Tahun 1992Penataan Ruang
UU No. 5 Tahun 1994Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
UU No. 6 Tahun 1994Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
UU No. 9 Tahun 1995Usaha Kecil
UU No. 10 Tahun 1995Kepabeanan
UU No. 6 Tahun 1996Perairan Indonesia
UU No. 7 Tahun 1996Pangan
UU No. 9 Tahun 1997Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nukir Di Asia Tenggara)
UU No. 10 Tahun 1997Ketenaganukliran
UU No. 23 Tahun 1997Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 28 Tahun 1997Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 22 Tahun 1999Pemerintahan Daerah
UU No. 25 Tahun 1999Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
UU No. 28 Tahun 1999Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
UU No. 30 Tahun 1999Arbitrase Dan Penyelesaian Masalah
UU No. 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 35 Tahun 1999Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU No. 39 Tahun 1999Hak Asasi Manusia
UU No. 41 Tahun 1999Kehutanan
UU No. 25 Tahun 2000Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
UU No. 26 Tahun 2000Pengadilan Hak Asasi Manusia
UU No. 29 Tahun 2000Perlindungan Varietas Tanaman
UU No. 34 Tahun 2000Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
UU No. 35 Tahun 2000Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2001
UU No.20 Tahun 2002Ketenagalistrikan
UU No.21 Tahun 2003

Pengesahan ILO Convention No.81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

UU No. 27 Tahun 2003Panas Bumi
UU No. 7 Tahun 2004Sumberdaya Air

UU No.32 Tahun 2004

Penjelasan

Pemerintahan Daerah

Kembali ke atas

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 44 Tahun 1960Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya
Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.1 Tahun 2004Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  

Kembali ke atas

Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1967Pembentukan Perusahaan Negara Jatiluhur
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967Iuran Hak Pengusahaan Hutan Dan Iuran Hasil Hutan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1969Pemakaian Isotop Radioaktip Dan Radiasi
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969Pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970Pembentukan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur"
Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970Perencanaan Hutan
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1975Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1975Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975Pengangkutan Zat Radioaktip
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980Penggolongan Bahan-bahan Galian
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1981Iuran Pembiayaan Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982Tata Pengaturan Air
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1982Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985Perlindungan Hutan
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan Industri
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1987Ijin Usaha Industri
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988Rumah Susun
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1990Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991Penerapan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991Rawa
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991Sungai
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993Pelaksanaan Undang Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1993Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Dalam Kawasan-kawasan Tertentu Di Propinsi Riau
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993Kendaraan Dan Pengemudi
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1993Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1993Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Cileungsi-Bogor, Jawa Barat
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994Perburuan Satwa Buru
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995Perlindungan Tanaman
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1995Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995Pembenihan Tanaman
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroaan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996Penyelenggaraan Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1996Kepelabuhanan
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1996Kebandarudaraan
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997Waralaba
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999Pengusahaan Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2000Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2000Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2000Perijinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000Karantina Hewan
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000Standardisasi Nasional
Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah
Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan
Peraturan Pemerintah No. 150 Tahun 2000Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001Pupuk Budidaya Tanaman
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2001Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001

Penjelasan

Pengolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001

Penjelasan

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2002Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2002Pengelolaan Limbah Radioaktif

Kembali ke atas

Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora
Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973, Beserta Protokol
Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1986Pengesahan Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material
Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987Pengesahan Amandemen 1979 Atas Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, 1973
Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1987Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri
Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1989Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional
Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990Pengelolaan Kawasan Lindung
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1990Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri
Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1990Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1991Konservasi Energi
Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1991Perubahan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1989
Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991Pengesahan Convention On Wetlands Of International Importance Especially As Waterfowl Habitat
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992Pengesahan Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended By The Second Meeting of The Parties London, 27-29 June 1990
Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1993Satwa Dan Bunga Nasional
Keputusan Presiden No. 22 Tahun 19931993 Tentang : Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Keputusan Presiden no. 23 Tahun 1993Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol
Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal
Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1993Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional
Keputusan Presiden No. 81 Tahun 1993Pengesahan Convention On Early Notification Of A Nuclear Accident
Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1993Pengesahan Convention On Assistance In The Case Of A Nuclear Accident Or Radiological Emergency
Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1995Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1995Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang
Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan Di Kalimantan Tengah
Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1995Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut Di Kalimantan Tengah
Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996Kawasan Industri
Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1996Dewan Kelautan Nasional
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1996Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi-Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1997Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, Dan Dili
Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser
Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1998Pencabutan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1978 Tentang Pengesahan International Convention On The Establishment Of An International Fund For Compensation For Oil Pollution Damage, 1971
Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1998Pengesahan Montreal Protocol On Substance That Deplete The Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat Yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992)
Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1999Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000
Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1999Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 19
Keputusan Presiden No. 114 Tahun 1999Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2000Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Keputusan Presiden No. 163 Tahun 2000Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2001Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota
Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2001Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan
Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2
Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2001erubahan Atas Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2001
Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001Komite Akreditasi Nansional
Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2001Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran
Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2001Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator
Keputusan Presiden No. 101 Tahun 2001Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara
Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Keputusan Presiden No. 106 Tahun 2001Pengesahan Convension On Nuclear Safety (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir)

Kembali ke atas

Instruksi Presiden
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1982Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1982 / 1983
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1990Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar Dan Ikan Beku
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) Dan Peredaran Hasil Hutan Illegal Di Kawasan Ekosistem Leuser Dan Taman Nasional Tanjung Puting

Kembali ke atas

Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 528 Tahun 1982Kualitas Air Tanah Yang Berhubungan Dengan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 304 Tahun 1989Persyaratan Kesehatan Rumah Makan Dan Restoran
Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas
Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 Tahun 1989Pembagian Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 1990Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 48 Tahun 1990Pengelolaan Atas Air Dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 Tahun 1993Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993Reklamasi Rawa
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 65 Tahun 1993Penyuluhan Pengairan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 67 Tahun 1993Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05 Tahun 1996Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahunan 2006Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.12 Tahun 2007Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan

Kembali ke atas

Keputusan Bersama Menteri
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri ( No. 48 Tahun 1988 No. 10 Tahun 1988 )Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Pada Daerah
Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum Dan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 04 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 183/Menkes/SKB/II/1993 No.Kep-09/Bapedal/O2/1993Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan
Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan Dan Perkebunan, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Negara Pangan Dan Hortikultura No. 998.1/Kpts/OT.201/9/1999 790.a/Kpts-IX/1999 1145A/MENKES/SKB/IX/1999 015A/NMenegPHOR/09/1999Keamanan Hayati Dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik

Kembali ke atas

Keputusan Menteri
Keputusan Menteri Pertanian No. 214/Kpts/Um/5/1973Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Negeri
Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/Um/1/1975Pembinaan Kelestarian Kekayaan Yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 819 Tahun 1980Pemasukan Ikan Kedalam Wilayah Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 179 Tahun 1982Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri
Keputusan Menteri Pertanian No. 944 Tahun 1984Pembatasan Pendaftaran Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 536 Tahun 1985Pengawasan Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 473a Tahun 1985Penetapan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian No. 541 Tahun 1996Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 543 Tahun 1996Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 544 Tahun 1996Pendaftaran Dan Pemberian Izin Bahan Teknis Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 546 Tahun 1996Pemberian Izin Dan Perluasan Penggunaan Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 41/Kpts/IK.210/2/98Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan
Keputusan Menteri Pertanian No. 688 Tahun 1998Perubahan Anggota Komisi Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 763 Tahun 1998Pendaftaran Dan Pemberian Izin Tetap Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 764 Tahun 1998Pendaftaran Dan Pemberian Izin Sementara Pestisida
Keputusan Menteri Pertanian No. 818 Tahun 1998Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha Dan Atau Industri Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998Pestisida Terbatas
Keputusan Menteri Pertanian No. 45 Tahun 2000Pelepasan Jagung Manis Super Sweet Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Super Sweet
Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/1/78Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1985Pengamanan Bahan Beracun Dan Berbahaya Di Perusahaan Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 250 Tahun 1994Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 146 Tahun 1995Persyaratan Teknis Pengelolaan Industri Peleburan Timah Hitam
Keputusan Menteri Perindustrian No. 148 Tahun 1995Penetapan .Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan
Keputusan Menteri Perindustrian No. 150 Tahun 1995Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan
Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi No. 349 Tahun 1982Larangan Mengimpor, MemperdagangkanDan Mengedarkan Pestisida Pentakhlorofenol Dan Garamnya
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98 Tahun 1993Organisasi Keamanan Bendungan
Keputusan Menteri Perhubungan No. 167 Tahun 1986Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun
Keputusan Menteri Perhubungan No. 215 Tahun 1987Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah Dari Kapal
Keputusan Menteri Perhubungan No. 86 Tahun 1990Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal-Kapal
Keputusan Menteri Kehutanan No.756 Tahun 1990Penetapan Kelompok Hutan Rawa Aopa Watumohai Yang Terletak di Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas 12.825 HA, Di Kabupaten Dati II Kolaka Seluas 12.825 HA, Di Kabupaten Dati II Buton Seluas 45.605 HA Dan Di Kabupaten Dati II Kendari Seluas 46.764 HA S
Keputusan Menteri Kehutanan No. 252 Tahun 1993Kriteria Dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam Indonesia Secara Lestari
Keputusan Menteri Kehutanan No. 26 Tahun 1994Pemanfaatan Jenis Kera Ekor Panjang (Macaca Fascilularis), Beruk (Macaca Nemesterina) Dan Ikan Arowana ( Sceleropages Formasus) Untuk Keperluan Eksport
Keputusan Menteri Kehutanan No. 154/Kpts-II/1997Perubahan Fungsi Dan Penunjukan Cagar Alam Lorentz Seluas �1.907.500 Hektar, Hutan Lindung Gunung Trikora Seluas � 373.125 Hektar, Dan Perairan Sekitarnya Seluas � 224.975 Hektar Yang Terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Sebagai Taman Nasional
Keputusan Menteri Kehutanan No. 20 Tahun 2001Pola Umum Dan Standar Serta Kriteria Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 31 Tahun 2001Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 58 Tahun 2001Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan Dengan Tindak Lanjut Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain
Keputusan Menteri Kehutanan No. 70 Tahun 2001Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan Menteri Kehutanan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/2001Perbenihan Tanaman Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 124 Tahun 2001Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Dan/Atau Keputusan Menteri Kehutanan Tentang Pembentukan Tim
Keputusan Menteri Kehutanan No. 127 Tahun 2001Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan Dan Perdagangan Ramin (Gonytylus spp)
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 1990Tata Cara Pemusnahan Pelumas Bekas Dan Pengawasannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1991Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 1992Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 179 Tahun 1996Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1993Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 1994Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1994Pedoman Susunan Keanggotaan Dan Tata Kerja Komisi AMDAL
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 1994Pedoman Umum Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1994Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1995Pemberian Penghargaan Kalpataru
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 1995Dewan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kalpataru Masa Bakti 1995-1998
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 1995Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 1995
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1995Program Kali Bersih
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 1995Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota Dan Pemberian Penghargaan Adipura
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 52 Tahun 1995Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 54 Tahun 1995Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu Multisektor Dan Regional
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 55 Tahun 1995Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 57 Tahun 1995Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha Atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 35-A Tahun 1995Program Penilaian Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran Dalam Lingkup Kegiatan PROKASIH (PROPER PROKASIH)
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 1996Program Langit Biru
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 1996Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Langit Biru
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 39 Tahun 1996Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1996Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 43 Tahun 1996Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1996Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 46 Tahun 1996Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Teknis Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 47 Tahun 1996Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996Baku Tingkat Kebisingan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996Baku Tingkat Getaran
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996Baku Tingkat Kebauan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 1997Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 Tentang : Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997Indeks Standar Pencemar Udara
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 1998Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 1999Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2000Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2000Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2000Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Di Daerah Lahan Basah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 40 Tahun 2000Pedoman Tata Kerja Komisis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2000Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 2000Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Dan Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2001Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2001Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003

LAMPIRAN

Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003

Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 77 Tahun 2003

Pembentukan Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 78 Tahun 2003

Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003

Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003

LAMPIRAN

Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003

Baku Mutu Air Limbah Domestik

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003

Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003

Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003

Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 129 Tahun 2003

Baku Mutu Emisi Udara dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 141 Tahun 2003

Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaran Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang Sedang Diproduksi (Current Production)

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 142 Tahun 2003

Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2004

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

LAMPIRAN-3

Baku Mutu Air Laut

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.95 Tahun 2004

LAMPIRAN

Klasifikasi Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.122 Tahun 2004

Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.133 Tahun 2004

LAMPIRAN

Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.148 Tahun 2004

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.175 Tahun 2004

Organisasi dan Tata Laksanan Pusat Produksi Bersih Nasional

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.178 Tahun 2004

LAMPIRAN-1

LAMPIRAN-2

Kurikulum Penyusunan, Penilaian dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.179 Tahun 2004Ralat atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut

 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.197 Tahun 2004Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.200 Tahun 2004Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.201 Tahun 2004Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.202 Tahun 2004Baku Mutu Air Limbah dan atau Kerusakan Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan Atas Tembaga
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.252 Tahun 2004Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 2555.K Tahun 1993Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum
Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 103.K Tahun 1994Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan Dan Energi
Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 1211 k Tahun 1995Pencegahan Dan Penaggulangan Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.137/MPP/Kep/6/1996Prosedur Impor Limbah
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 231 Tahun 1997Prosedur Impor Limbah
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 254 Tahun 1997Kriteria Industri Kecil Dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 255 Tahun 1997Pelimpahan Wewenang Pemberian Perijinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 110 Tahun 1998Larangan Memproduksi Dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances)
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 111 Tahun 1998Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 410/MPP/Kep/9/1998Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.110/MPP/Kep/1/1998 Tentang Larangan Memproduksi Dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memproduksi Dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozon
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 411/MPP/Kep/9/1998Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.111/MPP/Kep/1/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/97 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 590 Tahun 1999Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 254 Tahun 2000Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 790 Tahun 2002Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 Tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta Memperdagangkan Bahan Baru yang Mengandung Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 478 Tahun 2003Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perindustrian Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Sudah Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 Dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
Keputusan Menteri Kesehatan No. 872 Tahun 1997Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 1999Persyaratan Kesehatan Perumahan
Keputusan Menteri Kesehatan No. 907 Tahun 2002Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 376 Tahun 1998Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 479/Kpts-II/1994Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 728/Kpts-II/1998Luas Maksimum Pengusahaan Hutan Dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 731 Tahun 1998Tata Cara Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 732/Kpts-II/1998Persyaratan Dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 734/Kpts-II/1998im Persiapan Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 735 Tahun 1998Panitia Pelaksana Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 146 Tahun 1999Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 279 Tahun 1999Pembinaan Wilayah Di Bidang Kehutanan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 385 Tahun 1999Penetapan Lola Merah (Trochus Niloticus) Sebagai Satwa Buru
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 449 Tahun 1999Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-Situ) Dan Habitat Buatan (Ex-Situ)
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 465 Tahun 1999Hak Pemanfaatan Hutan Untuk Pendidikan, Pelatihan Dan Penelitian
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 614 Tahun 1999Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 55 Tahun 2000Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) Sebagai Satwa Yang Dilindungi
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 063 Tahun 2000Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan Dan Perkebunan Di Wilayah Dengan Unit Perum Perhutani
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 70 Tahun 2000Penunjukan Pulau Pieh Dan Perairan Disekitarnya Seluas � 39.900 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) Hektar, Yang Terletak Di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Menjadi Kawa
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 84 Tahun 2000Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar

Kembali ke atas

Instruksi Menteri
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1989Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996 Tentang : Pedoman Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Instruksi Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 951 Tahun 1999Percepatan Kegiatan Operasional Lapangan Hasil Redesidn Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Kembali ke atas

Keputusan Direktur Jenderal
Keputusan Direktur Jenderal Pengairan No. 176 Tahun 1987Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Sungai
Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 336.k Tahun 1996Jaminan Reklamasi
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam No. 200 Tahun 1999Penetapan Jatah Penangkapan dan Pengambilan Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Dan Atau Hasil Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Untuk Periode Tahun 2000
Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam No. 66/Kpts/DJ_V/2000Kuota Pengambilan Tumbuhan Dan Penangkapan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Dan Tidak Termasuk Dalam daftar Appendix Cites untuk Tahun 2000

Kembali ke atas

Surat Edaran Menteri
Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 1997Penyerahan Minyak Pelumas Bekas
Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1234 Tahun 1999Kegiatan Wajib UKL Dan UPL
Surat edaran Menteri Dalam Negeri no 061 / 2426/ sj Tahun 1999 TentangPembentukan BAPEDALDA Kabupaten/ Kota
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/729/SJPenataan Perangkat Daerah
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061 Tahun 2000Penyempurnaan Surat Edaran No. 061/729/SJ tentang Penataan Perangkat Daerah

Kembali ke atas

-
Keputusan Kepala Bapedal
Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994Pedoman Mengenai Dampak Penting
Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1995Dokumen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995Tata Cara Pesyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 5 Tahun 1995Simbol Dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 14 Tahun 1996Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Teknis Penilaian Kebersihan Kota Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Adipura
Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak
Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996Tata Cara Dan Persyaratan Penyimpanan Dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas
Keputusan Kepala Bapedal No. 299 Tahun 1996Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1997Pedoman Syarat Administratif Dan Kualifikasi Teknis Para Pejabat Struktural Bapedalda Tingkat I Dan Tingkat II
Keputusan Kepala Bapedal No. 29 Tahun 1997Standardisasi, Akreditasi, Dan Sertifikasi Bidang Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997Organisasi Dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 32 Tahun 1997Pedoman Dan Tata Cara Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan / Kegiatan Usaha Dalam Lingkup Kegiatan Program Kali Bersih
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Bapedal No. 107 Tahun 1997Perhitungan Dan Pelaporan Serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara
Keputusan Kepala Bapedal No. 124 Tahun 1997Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL
Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1998Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Daerah
Keputusan Kepala Bapedal No. 03 Tahun 1998Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1998Penetapan Prioritas Propinsi Daerah Tingkat I Program Kemitraan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Keputusan Kepala Bapedal No. 19 Tahun 1999Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah
Keputusan Kepala Bapedal No. 08 Tahun 2000Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Kepala Bapedal No. 39 Tahun 2000Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 113 Tahun 2000Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 25 Tahun 2001Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Keputusan Kepala Bapedal No. 27 Tahun 2001Pembentukan Satuan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup Di Bapedal
Keputusan Kepala Bapedal No. 47 Tahun 2001Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
Keputusan Kepala Bapedal No. KEP-93A TAHUN 2001Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-25 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kembali ke atas

Rancangan Peraturan Pemerintah
  

Kembali ke atas


Keputusan Gubernur
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189/2002Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta