BUPATI & WAKIL BUPATI KARAWANG

Navigasi

FRAKSI‎ > ‎

FRAKSI PKB

Partai Kebangkitan Bangsa



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).
Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998. Ketika para kyai sesepuh di Langitan mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan situasi terakhir yang menuntut perlu diadakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Saat itu para kyai membuat surat resmi kepada Pak Harto yang isinya meminta agar beliau turun atau lengser dari jabatan presiden. Pertemuan itu mengutus Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammad menghadap Pak Harto untuk menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat jadwal. Sehingga sebelum surat itu diterima, Pak Harto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu, tanggal 23 Mei 1998.
Setelah itu, pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua kyai berkumpul di kantor PBNU Jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. “Tapi saya mengatakan, jangan saya,” kata KH Cholil Bisri. Sebab ia merasa sudah capek jadi orang politik. Ia merasa lebih baik di pesantren saja. Tetapi para kyai terus mendorongnya karena dinilai lebih berpengalaman dalam hal politik. Ketika itu Gus Dur belum ikut. Makanya ia terus dipaksa.
Kemudian, tanggal 6 Juni 1998, ia mengundang 20 kyai untuk membicarakan hal tersebut. Undangan hanya lewat telepon. Tetapi pada hari H-nya yang datang lebih 200 kyai. Sehingga rumahnya di Rembang sebagai tempat pertemuan penuh. Dalam pertemuan itu terbentuklah sebuah panitia yang disebut dengan Tim “Lajnah” yang terdiri dari 11 orang. Ia sendiri menjadi ketua. Sekretarisnya Gus Yus. Panitia ini bekerja secara maraton untuk menyusun platform dan komponen-komponen partai termasuk logo (yang sampai saat ini menjadi lambang resmi partai) yang pembuatannya diserahkan kepada KH.A. Mustofa Bisri. Selain itu terbentuk juga Tim Asistensi Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai oleh Matori Abdul Djalil dan sekretarisnya Asnan Mulatif.
Pada tanggal 18 Juni 1998, panitia mengadakan pertemuan dengan PBNU. Dilanjutkan audiensi dengan tokoh-tokoh politik (NU) yang ada di Golkar, PDI dan PPP. Panitia menawarkan untuk bergabung, tanpa paksaan. PBNU sendiri menolak pendirian partai. Setelah itu, pada tanggal 4 Juli 1998, Tim ‘Lajnah’ beserta Tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di Bandung dengan mengundang seluruh PW NU se-Indonesia. 27 perwakilan datang semua.
Hari itu diputuskan nama partai. Usulan nama adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangitan Ummat dan Partai Nahdlatul Ummat. Akhirnya hasil musyawarah memilih nama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Lalu ditentukan siapa-siapa yang menjadi deklarator partai. Disepakati 72 deklarator, sesuai dengan usia NU ketika itu. Jumlah itu terdiri dari Tim Lajenah (11), Tim Asistensi Lajenah (14), Tim NU (5), Tim Asistensi NU (7), Perwakilan Wilayah (27 x 2), Ketua–ketua Event Organisasi NU, tokoh-tokoh Pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua deklarator membubuhkan tandatangan dilengkapi naskah deklarasi. Lalu diserahkan ke PBNU untuk mencari “kapten” partai ini.
Ketika masuk ke PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi deklaratornya 5 orang saja, bukan 72 orang. Kelima orang itu yakni Kyai Munasir Allahilham, Kyai Eliyas Ruhyat, Kyai Muchid Muzadi dan KH. A. Mustofa Bisri dan ditambah Abddurahman Wahid sebagai ketua PBNU. Nama 72 deklarator dari Tim Lajnah itu dicoreti semua oleh PBNU. “Ya terima saja. Sebab saya berpikir untuk dapat berjuang bukanlah harus ada di dalam struktur,” ujar KH Cholil Bisri, ketika Wartawan Tokoh Indonesia mengkonfirmasi hal ini dalam percakapan dengannya di ruang kerjanya di Gedung MPR-RI (22/10/02).
Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara mereka bahkan ada yang sudah mendeklarasikan parpol yakni Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.
Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H M. Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Tim lima ini adalah tim NU,
Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi NU yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi NU bertugas membantu Tim NU dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan pembetukan parpol.
Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk membahas usulan pendirian PKB dari para Kiai yang telah berkumpul di Rembang. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:
Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, ADART dan Naskah Deklarasi.

 MABDA SIYASI PKB

  1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
  2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
  3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
  4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
  5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
  6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.
  7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhwuah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
  8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.
  9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

 NASKAH DEKLARASI PKB



Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator 

MUNASIR ALI 
ILYAS RUCHIYAT 
ABDURRAHMAN WAHID 
A. MUSTOFA BISRI 
A. MUHITH MUZADI

 ANGGOTA FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (4 Kursi) :

1. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag

2. H. Acep Suyatna, SH

3. H. Isak Iskandar

4. Neneng Siti Fatimah



MENU








PROFIL KETUA FRAKSI

diposkan pada tanggal 5 Jun 2011 20.18 oleh H.A. Suroto   [ diperbarui5 Jun 2011 20.56 ]



 

 

Profil Anggota DPRD Kabupaten Karawang
Poto

Nama
Ahmad Zamakhsyari, S.Ag
Jabatan
: Ketua Fraksi
Dari Unsur Partai
:  PKB
Tempat/Tgl.Lahir
: KARAWANG, 13 JUNI 1676
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Alamat
: Pulogadung
RT/RW 003/001 Desa Pulosari
Kecamatan  Telagasari Kabupaten.Karawang
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Anggota DPRD Karawang
Golongan Darah
:
No.Kontak
: 082111509888

Riwayat Pendidikan
Tahun
SDN CIWULAN 1
1984-1989
SMPN TELAGASARI
1989-1992
SMA ISLAM CIPASUNG
1992-1995
INSTITUT AGAMA ISLAM CIPASUNG
1995-1999
MASTER

DOKTOR


Pengalaman Organisasi
Tahun
1. KETUA OSIS SMPN TELAGASARI
1991-1992
2. KETUA OSIS SMA ISLAM CIPASUNG
1994-1995
3. KETUA SENAT MAHASISWA ISLAM IAIC TASIKMALAYA
1996-1997
4. KETUA UMUM HIMPUNAN MAHASISWA & PELAJAR ISLAM KARAWANG (HIMPIKA) TASIKMALAYA
1997-1998
5. WAKIL KETUA DKC GARDA BANGSA KAB. KARAWANG
6. BENDAHARA PC GP ANSHOR KAB. KARAWANG
7. KETUA PC GP ANSHOR KABUPATEN KARAWANG
8. WAKIL KETUA DPC PKB KAB. KARAWANG
9. KETUA DEWAN TANFIDZ DPC PKB KAB. KARAWANG
1999-2000

2001-2003

2004-2005

2006-2008
2009- Sekarang

Karya Ilmiah
Tahun
1.

2.

3.

4.

5.

 

PROGRAM KERJA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

diposkan pada tanggal 5 Jun 2011 06.36 oleh H.A. Suroto

 

 

 

 

VISI DAN MISI

diposkan pada tanggal 5 Jun 2011 05.52 oleh H.A. Suroto   [ diperbarui9 Jun 2011 04.21 ]

 

 Item Thumbnail

 Visi dan Misi PKB

Bersumber dari situs resmi PKB di www.dpp-pkb.org, visi misi tidak ditulis langsung namun bisa dilihat di mabda siyasi dan anggaran dasar partai, bahwa PKB bertujuan (sesuai pasal 7-Anggaran Dasar PKB) :

  • Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945;
  • Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
  • Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. 

 

sedangkan MISI Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana pasal 8- Anggarab Dasar  PKB yaitu :

  • Bidang Agama: meningkatatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  • Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;
  • Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
  • Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
  • Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
  • Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
  • Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.



 

STRUKTUR ORGANISASI

diposkan pada tanggal 5 Jun 2011 05.41 oleh H.A. Suroto

 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

 

 

JABATAN

FHOTO

IDENTITAS

 

KETUA



Nama: AHMAD ZAMAKHSYARI

Tempat Tgl. Lahir: Karawang 

Alamat: Dusun Pulogadung Desa Pulosari

Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang

Nomor Kontak: 

 

SEKRETARIS

 

 Nama: H. ACEP SUYATNA SH.

Tempat Tgl. Lahir: Karawang

Alamat:

Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang

Nomor Kontak:

 

 Anggota

 

Nama: H. ISAK ISKANDAR. SHI

Tempat Tgl. Lahir

Alamat: Dusun Tambak Sumur Desa Tambaksari

Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang

Nomor Kontak: 

 

 ANGGOTA

 

Nama

Tempat Tgl. Lahir

Alamat

Unsun Fraksi

Nomor Kontak

 

 ANGGOTA

 

 Nama: NENENG SITI FATIMAH. SE.

Tempat Tgl. Lahir: Karawang

Alamat Dusun 

Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang

Nomor Kontak:

 

 



1-4 of 4