FRAKSI


Item Thumbnail



Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum, Fraksi bersifat mandiri, dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang dan hak DPRD. Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi, sedangkan Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh Fraksinya masing-masing.

Tugas Fraksi yaitu mengkoordinasikan kegiatan anggotannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPRD serta meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan dan efisiensi kerja anggotannya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.

Dalam pembentukan kepengurusan DPRD Kabupaten Karawang hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dibentuklah 7 (tujuh) Fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PBN, dan Fraksi KebNgkitn Bangsa. 

 FRAKSI PDIP (9 Kursi) :
FRAKSI DEMOKRAT (9 Kursi) :
PARTAI GOLONGAN KARYA
PARTAI AMANAT NASIONAL (1 Kursi) :
PARTAI BINTANG REFORMASI (1 Kursi) :
FAKSI  GERINDRA (6 Kursi) :
PARTAI HANURA (2 Kursi) :
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (1 Kursi) :
PARTAI BULAN BINTANG (3 Kursi) :

Tata Tertib DPR RI Mengenai Fraksi

 

Pasal 18

  1. Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota.
  2. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
  3. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  4. Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi .
  5. Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
  6. Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
  7. Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing.
  8. Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT.


Item Thumbnail

Item Thumbnail

Item Thumbnail
Item Thumbnail



Item Thumbnail
Item Thumbnail

Fraksi Partai Demokrat Bantah Ada Uang Kemenpora Mengalir ke Anas

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.30 oleh BUNGA DESA

Fraksi Partai Demokrat Bantah Ada Uang Kemenpora Mengalir ke Anas  

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Fraksi Partai Demokrat Bantah Ada Uang Kemenpora Mengalir ke Anas 


Jakarta - Tudingan yang dilemparkan M Nazaruddin terkait aliran dana Kemenpora ke politisi Partai Demokrat (PD) langsung dibantah. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa tegas menyebut tidak ada uang ke politisi PD dan Ketum Anas Urbaningrum.

"Itu tidak benar, tidak ada seperti itu," kata Saan saat dikonfirmasi, Kamis (30/6/2011).

Tudingan Nazaruddin dari Singapura memang menjadi bola liar. Nazaruddin yang menolak pulang ke Indonesia karena alasan masih menjalani perawatan kesehatan di Singapura itu pun hingga kini hanya melempar tudingan saja. Ketika ditantang untuk memberikan bukti Nazaruddin tidak juga bisa membuktikan.

Malah, beberapa waktu lalu Nazaruddin menyebut pengacaranya OC Kaligis akan mendatangi KPK untuk melakukan pengaduan dan pelaporan. Namun hingga kini, Kaligis tidak pernah mendatangi KPK.

Sebelumnya melalui percakapan BlackBerry Messenger (BBM), Nazaruddin menyebutkan ada uang Rp 9 miliar itu dari Sesmenpora yang diberikan kepada Paul, dan dari Paul diberikan ke Wayan Koster, dari Wayan Koster dan Angelina dan diserahkan ke Mirwan Amir. 

"Dari Mirwan Amir diserahkan ke pimpinan banggar langsung dan ketua Fraksi Demokrat dan Mirwan Amir kalau jatah Demokrat tidak diserahkan ke saya tetapi langsung ke ketua umum Demokrat Anas langsung," ujar Nazaruddin.

(van/ndr)

PT 5 Persen Berpotensi Hilangkan 33 Juta Suara

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.25 oleh BUNGA DESA

 Laporan wartawan Tribunnews.com, Iwan Taunuzi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKB, Muhammad Hanif Dhakiri jika pemberlakuan Parliamentary Treshold (PT) 5 persen disetujui maka 33 juta suara berpotensi hilang alias mubadzir.

"Kita tahu jelas klo PT tinggi maka suara yang hilang akan semakin banyak. Kalau 2,5-3 persen 19 juta suara hilang. Kalau 4 persen 23 juta suara. Kalau 5 persen 33 juta hilang. Kami sudah buat simulasinya. Belum lagi suara yang rusak dan tidak sah," terangnya di kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (3/7/2011).

Oleh karena itu, ia menilai tidak logis jika berbicara membangun sistem pemilu, akan tetapi yang dibicarakan hanya soal PT. Padahal yang justru harus dikedepankan adalah misi proporsionalitas dan representasi politik.

"Kalau yang begini tidak diperhitungkan buat apa kita mendorong rakyat berpartisipasi pemilu. Mereka sudah capek ikut pemilu, tiba-tiba suaranya hilang," ucapnya.

Ia menambahkan, jika ingin mengarah pada persoalan desain pemilu yang adil, baik dan panjang tidak bisa hanya membicarakan PT sebagai tolok ukur sistem pemilu. Sistem pemilu yang baik paling harus mendorong terciptanya sistem kepartaian yang sederhana.

"Kenapa sederhana, karena memang kita sistem presidensial. Cocoknya memang sistem multi partai sederhana, baru bisa masuk," tandas Hanif.

Instrumen lainnya adalah adanya asas proporsionalitas, sehingga dapat mengakomodasikan pandangan politik masyarakat."Kita ini kan bangsa yang plural, masyarakat yg sangat majemuk dari spektrum ideologi, politik dan lain-lain. Inikan harus ada akomodasi. Kalau tidak buat apa ada sistem pemilu," sergahnya.

Selanjutnya adalah soal representasi politik atau keterwakilan. Kalau sistem pemilu tidak membahas keterwakilan semacam ini buat apa berbicara sistem pemilu. Pada dasarnya, imbuhnya, bagaimana suara masyarakat bisa ditransformasikan ke dalam kursi yang mewakili mereka.

Polri Masih Dalami SMS "Nazaruddin"

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.19 oleh BUNGA DESA

 

DHONI SETIAWAN/KOMPAS.comKomjen Pol Ito Sumardi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri masih mendalami kasus beredarnya pesan singkat (SMS) yang disebut-sebut dikirim oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. SMS yang berasal dari Singapura dengan nomor kode +65xxx itu dinilai menyinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

"Memang kita sudah mendapatkan data-data mengenai SMS itu, tapi tentunya masih dalam pendalaman. Maksudnya, masih kita dalami untuk mencari tahu siapa yang mengirim," kata Kepala Bareskrim Komjen Ito Sumardi di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Ito menambahkan, hingga saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kepolisian Singapura untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut. Menurut dia, dalam mengumpulkan bukti-bukti itu, pihaknya tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. "Kita akan terus lakukan penyelidikan yang mendalam karena menyangkut UU IT dan sampai saat ini kita harus bekerja sama dengan pihak luar negeri, kepolisian luar. Karena memang nomor yang digunakan dari luar. Kedua diperkirakan dari luar. Pokoknya kita belum bisa menentukan siapa yang mengirim," tambahnya.

Seperti diberitakan, SMS yang dikirimkan oleh orang yang mengatasnamakan Nazaruddin itu beredar beberapa waktu lalu dengan isi yang mendiskreditkan Presiden. Namun, Nazaruddin membantah hal itu. Pada SMS tersebut juga dicantumkan ancaman akan dibukanya berbagai kasus terkait politisi Partai Demokrat, termasuk kasus Bank Century.

Presiden menyebut pihak yang menyebarkan SMS itu sebagai orang yang pengecut, tidak kesatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia.

Demokrat Persilakan Nazar Ungkap Suap

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.17 oleh BUNGA DESA

 JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syariefuddin Hasan kembali menegaskan bahwa partainya mempersilakan M Nazaruddin untuk membongkar kasus dugaan suap pada pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, Sumatera Selatan.

Beberapa waktu lalu, Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, mengindikasikan adanya beberapa kader Demokrat yang terlibat, seperti Wakil Sekjen Demokrat Angelina Sondakh.

"Silakan saja, dibuka saja semuanya kalau memang ada," kata Syarief kepada para wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Syarief mengatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendorong agar kasus senilai Rp 191 miliar ini dituntaskan.

SBY, yang juga Presiden ke-6 RI, mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa kader Demokrat jika memang ada yang ditenggarai terlibat. Syarief mengatakan, saat ini penuntasan kasus suap wisma atlet berada di tangan KPK.

Terkait keberadaan Nazar, yang masih tercatat sebagai anggota Komisi III DPR, di Singapura, Partai Demokrat tak dapat memaksa Nazaruddin kembali ke Indonesia. Partai Demokrat, katanya, hanya dapat mengimbaunya kembali. "Semuanya kita serahkan ke KPK," ujarnya.

Panggil Nazaruddin KPK Terkendala Teknis

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.16 oleh BUNGA DESA

 JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas, mengakui pihaknya terkendala teknis dalam upaya memanggil mantan Bendara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Hingga kini, KPK belum menemukan alamat tempat tinggal Nazaruddin di Singapura.

KPK berencana menjemput paksa Nazaruddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

"Ya, alamat termasuk kendala teknis," kata Busyro di gedung KPK Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Meskipun demikian, lanjut Busyro, KPK terus berupaya mencari Nazaruddin saat ini. "Kami sedang menelusuri, di Singapura itu kan banyak apartemen juga," ucap Busyro.

Dalam mencari Nazaruddin, menurut Busyro, KPK belum berencana meminta keterangan dari OC Kaligis, selaku kuasa hukumnya. "Kalau kami melakukan langkah-langkah itu, tentu kami bisa. Sudah melakukan pertimbangan, jadi tidak harus dengan OC Kaligis," tuturnya.

Namun, Busyro menyambut baik jika pihak lain, termasuk Partai Demokrat, berniat memberikan informasi terkait keberadaan anggota Komisi VII DPR itu. "Syukur kalau ada masukan dari Demokrat. Kami jalan sendiri juga," kata mantan ketua Komisi Yudisial tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK akan menjemput paksa Nazaruddin. Langkah tersebut dilakukan KPK setelah Nazaruddin mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan KPK. Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi untuk salah satu tersangka, Mindo Rosalina Manulang.

Selain Rosa, kasus ini juga menyeret Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, dan petinggi PT Duta Anak Negeri, Mohamad El Idris.

Terkait keterkaitan Nazaruddin dengan Rosa, KPK belum mengeluarkan pernyataan resminya. Namun, mantan kuasa hukum Rosa, yakni Kamaruddin Simanjuntak, menyebutkan bahwa Nazaruddin adalah atasan Rosa di PT Anak Negeri, yang memerintahkan Rosa mengantarkan El Idris bertemu Wafid.

Nazaruddin mengaku tengah berada di Singapura untuk berobat. Dari Singapura, belum lama ini dia memunculkan tiga nama anggota DPR yang disebutnya terlibat dalam kasus tersebut. Ketiganya adalah Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Wayan Koster (PDI-P), dan Mirwan Amir (Partai Demokrat). Terkait ketiganya, Busyro sempat mengatakan akan memeriksa mereka.

Demokrat Tak Jamin Nazaruddin

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.14 oleh BUNGA DESA

 Jakarta, Kompas -  Partai Demokrat tidak bisa memberikan jaminan terhadap para kadernya yang tersangkut masalah hukum, termasuk Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat.

Pernyataan itu disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). ”Partai mana pun, termasuk Demokrat, tidak dalam posisi menjamin kadernya atau anggota partai terhadap kasus-kasus hukum,” katanya.

Jika Nazaruddin meminta jaminan untuk tidak dijadikan tersangka, Partai Demokrat tidak bisa memenuhi. Bukan tidak mau membantu, melainkan tidak bisa karena menyangkut masalah hukum.

Hingga saat ini, Partai Demokrat masih berkeyakinan Nazaruddin tak bersalah, seperti yang diucapkannya beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Hayono menyarankan Nazaruddin segera pulang ke Tanah Air dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Kalau tidak bersalah, mengapa harus ragu untuk datang ke KPK? Temui saja secara kesatria, sampaikan bahwa dia tidak bersalah,” ujarnya.

Selain itu, Nazaruddin juga disarankan untuk menyampaikan informasi terkait kasus korupsi ataupun suap lain ke KPK. Jangan hanya mengungkapkan informasi kemungkinan keterlibatan kader lain dalam kasus kolusi dan korupsi ke media massa.

Seperti diketahui, nama Nazaruddin awalnya dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian namanya juga dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan di Kementerian Pendidikan Nasional yang tengah diselidiki KPK. Nazaruddin sudah dua kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi, tetapi belum juga memenuhi panggilan KPK.

Kemarin KPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap Mindo Rosalina Manulang. salah satu dari tiga tersangka kasus suap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam terkait dengan pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang

Penyidik KPK pada Jumat ini akan melimpahkan berkas acara pemeriksaan ke jaksa. Menurut pengacara Rosa, Djufri Taufik, dalam pemeriksaan terakhir, Rosa dicecar 118 pertanyaan oleh penyidik KPK. ”Kalau di internal penyidik sudah selesai. Tinggal diserahkan ke jaksa. Yang pasti, ini BAP (berita acara pemeriksaan) terakhir, ada 118 pertanyaan,” katanya.

Fraksi Demokrat Tagih Surat Sakit Nazar

diposkan pada tanggal 3 Jul 2011 07.12 oleh BUNGA DESA

 JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di parlemen Jafar Hafsah mengatakan fraksi akan menyurati Nazaruddin untuk mengingatkannya pulang. Nazaruddin telah satu bulan absen dari tugas sebagai anggota dewan di Komisi VII, karena sakit. Oleh karena itu Fraksi meminta ia menyerahkan surat sakit jika memang ia masih menjalani perawatan di Singapura.

"Surat dari Fraksi ke Pak Nazaruddin sementara kami proses untuk menyampaikan bahwa ini kan DPR tentunya kalau memang sakit ya surat sakitnya, tentunya harus dimasukkan izinnya dan harus kembali untuk memenuhi tugas-tugas ke-DPR-annya," ujar Jafar di Gedung DPR RI, Jumat (24/6/2011).

Apalagi, menurut Jafar, Nazaruddin sudah berjanji untuk mengirimkan surat sakit. Janji itu ia sampaikan saat sejumlah utusan fraksi datang ke Singapura untuk menemuinya. Namun, hingga saat ini fraksi tak juga mendapat surat itu.

Selain minta surat sakit, Fraksi Demokrat juga memberikan surat yang berisi peringatan kembali agar ia bisa memenuhi panggilan KPK. "Isinya juga jangan lupa ada panggilan dari KPK," katanya.

Ketika ditanya mengenai kesediaan partai mengembalikan Nazaruddin, menurut Jafar, bukan tugas dari fraksi untuk mencarinya. Apalagi, ia merasa Fraksi pun tidak ditugaskan untuk mencari Nazaruddin.

Ia pun mengaku belum mengetahui alamat Nazaruddin. "Kalau mencarinya ya kita tidak bisa mencarinya. Karena memang kita tidak ditugaskan untuk begitu. Sama juga menjemputnya, kita tidak ditugaskan seperti itu. Bukan tugas kita untuk itu. Kalau menyampaikan mengimbau itu tugas-tugas kita," tukasnya.

Seperti yang diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin telah berangkat ke Singapura sejak 23 Mei 2011. Ia beralasan, tengah mengalami sakit jantung, dan akan berobat ke Singapura. Namun, Nazar tak memberikan keterangan sakit kepada fraksi. Ia pun mangkir dalam pemanggilan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet dan kasus di Kemendiknas.

Tata Tertib DPR RI Mengenai Fraksi

diposkan pada tanggal 9 Jun 2011 11.11 oleh BUNGA DESA

 

Tata Tertib DPR RI Mengenai Fraksi

 

Pasal 18

  1. Fraksi dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota.
  2. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
  3. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan dari 2 (dua) atau lebih partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  4. Setiap anggota harus menjadi anggota salah satu fraksi .
  5. Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR, dan meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.
  6. Fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya dan melaporkan kepada publik, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sidang.
  7. Pimpinan fraksi ditetapkan oleh fraksinya masing-masing.
  8. Fraksi membentuk aturan tata kerja internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka memperlancar tugasnya, fraksi mengajukan usul anggaran dan kebutuhan tenaga ahli kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk diteruskan kepada BURT.

1-8 of 8