Pemusnahan Buku Dipimpin Negara

Melampaui kewenangan yang termaktub dalam perundangan tentang pelarangan buku, Negara mempraktekan tindakan memusnahkan buku-buku terlarang. Meminjam ungkapan seorang aktivis HAM, inilah hukuman mati bagi kebudayaan.

Tahun 1972, secara bertahap Kejaksaan Agung memusnahkan 10 ton bacaan yang mereka anggap subversif. Terdiri atas buku, majalah, brosur dan selebaran yang mereka beri label menyebarkan ajaran komunisme. Tujuh belas tahun kemudian, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memusnahkan lebih dari 8000 eksemplar buku pendidikan seks bagi anak-anak bertajuk ’Adik Baru’. Buku ini adalah karya terjemahan yang disunting oleh seorang ahli pendidikan, Profesor Conny R. Semiawan.

Lalu tahun 1992 Kejaksaan Agung menginstruksikan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memusnahkan sebanyak 261 buah buku ”Kapitalisme Semu Asia Tenggara” karangan seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, Yoshihara Kunio yang diterjemahkan oleh ilmuwan sosial Indonesia terkemuka, Arief Budiman. Bersama dengan buku setebal 152 halaman yang dianggap mengganggu ketertiban umum itu turut dibakar pula 7.549 buah kaset dan 235 keping compact disc berirama/aksara Mandarin. Menjawab kritik terhadap praktek membakar barang-barang cetakan terlarang itu, Kejaksaan Agung mengubah cara memusnahkan buku dengan menggunakan teknologi daur ulang menjadi bubur kertas. Cara itu seolah-olah memang tampak lebih beradab. Tapi itu hanyalah gincu kekuasaan.

Terbukti dengan terus berlangsungnya pembakaran buku di berbagai daerah. Bulan Maret tahun 2007 misalnya, Kejaksaan Agung mengeluarkan larangan terhadap buku-buku teks sejarah untuk pelajar SMP/Mts dan SMA/MA/SMK yang mengacu pada kurikulum 2004. Ada 19 judul buku yang dilarang karena tidak mencantumkan kata PKI di belakang singkatan G30S. Sebagai simbol kepatuhan, Kejaksaan Negeri Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Depok kemudian membakar ribuan buku pelajaran itu pada bulan Juli tahun yang sama.

ą
Alit Ambara,
27 Mar 2010 04.56