KRONIK PENDIRIAN REZIM PELARANGAN BUKU


”Yang legal belum tentu legitim”

1945

10-17 Juli 1945: 
Setelah melalui perdebatan, sidang kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sepakat untuk memasukkan jaminan atas hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat di dalam rancangan Undang-Undang Dasar.

Mohammad Hatta | foto: LIFE

Pidato Mohammad Hatta dalam Sidang Kedua BPUPKI

Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! 

Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa [Ketua] Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar, saya setujui. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul suatu keadaan ”cadaver discipline” seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan. 

... kita mendirikan negara yang baru. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga-negara, disebutkan juga di sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga-negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga–negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut di sini hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.

17 Agustus 1945: 
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia

foto: istimewa

18 Agustus 1945:
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan rancangan UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pasal 28 UUD 1945 menjamin ’kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya’.

Sidang PPKI | foto: istimewa

1946

26 Februari 1946: 
Pemerintah Indonesia menghapuskan sejumlah pasal penyebar kebencian (haatzaai artikelen) saat mengadopsi Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indies menjadi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pasal-pasal penyebar kebencian yang dihapuskan dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, diantaranya Pasal 153 bis dan Pasal 153 ter, serta Pasal 161 bis. Ketiga pasal tersebut pada masa kolonial Belanda digunakan untuk menjerat kaum pergerakan, termasuk para penulis yang mengkritik kebijakan kolonial, diantaranya Suwardi Suryaningrat, Mas Marco Kartodikromo, dll.

1950-an

Indonesia diguncang krisis politik, seperti jatuh-bangunnya kabinet, menajamnya ketegangan di antara pimpinan sipil dan militer, dan timbulnya pemberontakan-pemberontakan oleh sejumlah perwira militer di Jakarta (Peristiwa Oktober, 17 Oktober 1952), disusul dengan pemberontakan militer yang lebih besar dan lebih terorganisir di hampir seluruh bagian di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Barat (PRRI/Permesta dan DI/TII). Upaya memadamkan pemberontakan-pemberontakan ini memberi dalih bagi militer, khususnya Angkatan Darat, untuk memperkuat peran mereka dalam menentukan kebijakan politik daerah maupun nasional.

Di tengah situasi itu, pers secara terbuka memberitakan korupsi dan konflik di tubuh militer, kecaman terhadap kebijakan pemerintah, serta konflik politik antar-pimpinan parpol.

Pencabutan Persbreidelordonantie 

Pada 12 Juli 1954 Soekarno mencabut Persbreidelordonnantie 1931 yang selama masa kolonial Belanda digunakan untuk membatasi kebebasan pers dengan UU No. 23 Tahun 1954. 

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa alasan pencabutan adalah:
“Mengingat akan dasar Negara kita, ialah demokrasi, lebih Negara demokrasi jang bertjorak Negara-hukum, sifat-sifat mana menghendaki peperiksaan umum, kesempatan minta peradilan lebih tinggi untuk tiap-tiap kali anggota masjarakat diganggu dalam haknja; dan pula karena pasal 19 Undang-Undang Dasar Sementara dengan tegas dan dengan penuh mengakui kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat dari setiap orang, maka dilingkungan Negara Republik Indonesia dengan Undang-undang Dasar Sementaranja tidak ada tempat lagi untuk terus berlangsungnja aturan jang dimaksud ini.”

 
KSAD Mayjen AH Nasution | foto: LIFE

14 September 1956:
KSAD Mayjen AH Nasution mengumumkan Peraturan Kepala Staf AD selaku Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956 untuk mengontrol kebebasan berekspresi, terutama pemberitaan pers. Dengan Peraturan tersebut, AD setiap saat dapat menyeret penerbit, penulis, atau bahkan percetakan dan agen penyalur barang cetakan yang dianggap memuat atau mengandung ‘pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan’ atau ‘menerbitkan keonaran’ ke pengadilan. Persoalannya, batasan atas konsep-konsep di atas bergantung sepenuhnya pada tafsiran AD.
Sepanjang 1957, tidak kurang 33 penerbitan dilarang. Puluhan wartawan diinterogasi, belasan diantaranya ditahan di rumah tahanan militer. Pemimpin 
redaksi harian Bintang Timur ditahan selama sebulan karena dianggap menghina pimpinan Masyumi, Jusuf Wibisono. Tak lama kemudian pemimpin redaksi 
harian Indonesia Raya, Mochtar Lubis, divonis hukuman penjara karena dinilai menghina pejabat negara, Roeslan Abdoelgani.

Peraturan Kepala Staf AD selaku Penguasa Militer No. PKM/001/9/1956
“Melarang mentjetak, menerbitkan, menjatakan akan datangnja, menawarkan, menjiarkan, menempelkan, memperdengarkan atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan jang memuat atau mengandung ketjaman-ketjaman, persangkaan (insinuaties), bahkan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau sesuatu madjlis umum, atau seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab mendjalankan pekerjaan dengan sjah, lain dari itu memuat atau mengandung pula pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya terhadap golongan-golongan penduduk; seterusnja tulisan-tulisan itu memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan jang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.”

Kabinet Ali Satroamidjojo bersama Presiden Sukarno | foto: istimewa

14 Maret 1957:
Kabinet Ali Sastroamidjojo pada pagi hari membubarkan diri karena dilanda korupsi dan mismanagement yang fatal. 30 menit kemudian pemerintah 
memberlakukan keadaan darurat perang dengan UU SOB (Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg, Staatsblad 1939, No. 582) untuk merespon 
pemberontakan-pemberontakan daerah yang semakin menguat.

Antara Maret 1957 hingga 1 Mei 1963, Penguasa Perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan terbitan. Nasib 
dunia penerbitan semakin memburuk karena para penguasa militer di berbagai daerah dengan leluasa dapat mengambil tindakan untuk membungkam pers, 
terutama yang memberitakan militer tanpa merujuk pada sumber yang berwenang atau pada bagian penerangan militer sendiri.
Enggak Bahau’ddin yang menggantikan Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi Indonesia Raya ditangkap dan diinterogasi oleh Polisi Militer atas perintah 
Komando Militer Jakarta Raya. 24 April 1957, Komando Militer Jakarta Raya menutup harian Indonesia Raya bersama-sama dengan harian Pedoman dan 
Bintang Timur. Sementara itu, penguasa militer Surabaya menjebloskan pemimpin redaksi Trompet Masjarakat ke penjara selama sebulan karena dianggap 
‘menghina pemerintah’. Pada September 1957, penguasa militer lagi-lagi menerbitkan larangan terbit, kali ini terhadap sepuluh surat dan tiga kantor berita, 
diantaranya Kantor Berita Antara.

Staat van Oorlog en Beleg Ordonnantie 1939

Pasal 11
(1)Kuasa militer berhak mengadakan peraturan pembatasan perihal mencetak, menerbitkan, mengumumkan, menyampaikan, menyiarkan, menempelkan, memperdagangkan, atau memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise dan lukisan-lukisan, atau melarangnya sama sekali antara satu dan lainnya. 
(2)Kuasa militer berhak juga untuk menutup percetakan-percetakan.

20 Oktober 1957:
UU SOB dibatalkan dan diganti dengan undang-undang baru, yakni UU No. 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya.

17 Desember 1957:
Dengan menggunakan UU No. 74 Tahun 1957, Presiden Sukarno menyatakan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam “keadaan perang”.

UU No. 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan “Regeling op de Staat Van Oorlog en Beleg” dan Penetapan “Keadaan Bahaya” 

Pasal 33 
Penguasa keadaan perang berhak melarang untuk sementara waktu pertunjukkan pilem-pilem dan sandiwara-sandiwara, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, kilse-klise dan gambar-gambar.

1959:
Status keamanan negara diubah dari “keadaan perang” ke “keadaan bahaya” dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam UU tersebut, Penguasa Perang berhak mengontrol berbagai bentuk ekspresi dan menutup percetakan.

Penguasa Perang diantaranya melarang peredaran buku karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Hoakiau di Indonesia pada 1959 dan memenjarakan penulisnya selama satu tahun.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23/Perpu/1959

Pasal 40
Penguasa Perang berhak:
1. melarang pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman,
penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar;

2. menutup percetakan.

Pidato Dekrit Presiden | foto: istimewa

5 Juli 1959: 
Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa Indonesia berada dalam ’keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa’. Dekrit menyatakan pembubaran Dewan Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, dan pembentukan MPR Sementara dan DPR Sementara.

1960

Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) menerbitkan Peraturan Peperti No. 3 Tahun 1960 yang melarang penerbitan surat kabar dan majalah yang tidak berbahasa Latin, Arab atau daerah. Dengan demikian, harian beraksara Cina dilarang.

Mohammad Hatta | foto:LIFE

MBAD kembali melarang brosur Demokrasi Kita karya mantan wakil presiden Mohammad Hatta yang dimuat pertamakali dalam majalah Pandji Masjarakat. Brosur ini berisi kritik tajam terhadap pribadi Presiden Soekarno. Hamka sebagai pimpinan redaksi Pandji Masyarakat ditangkap dan majalahnya dilarang.

1963

foto: koleksi OHD

23 April 1963:
Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum dalam rangka kampanye menentang imperialisme di bidang kebudayaan.
Seiring dengan rencana mengakhiri status darurat perang, kewenangan melarang buku beralih dari pihak militer selaku Penguasa Perang ke Kejaksaan Agung.
Banyak pelarangan, bahkan pembakaran buku terjadi dalam rangkaian kampanye ini, terutama buku-buku yang dianggap menyebarkan pandangan liberal.

Sasaran utamanya adalah perpustakaan dan lembaga kebudayaan asing seperti USIS di Jakarta dan Surabaya, serta lembaga dan individu yang dianggap ‘kaki tangan imperialis’.

Mengacu pada Penpres No. 4 Tahun 1963, karya-karya sastrawan yang ikut menandatangani ‘Manifes Kebudayaan’ dilarang.  


1 Mei 1963:
Presiden Soekarno mencabut pemberlakuan status “keadaan bahaya” di seluruh wilayah negeri dan menyatakan “keadaan tertib sipil” melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1962 tentang Keadaan Tertib Sipil.

Presiden Sukarno | foto: istimewa

27 Juli 1963:
Ketegangan politik berlanjut ketika Presiden Sukarno mengumumkan pada bahwa Indonesia akan melancarkan operasi “Ganyang Malaysia.”
Dengan berlangsungnya Konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia sekali lagi berada dalam situasi yang dekat dengan “keadaan bahaya.”

1964

14 September 1964
Presiden Sukarno membentuk Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah (Pepelrada) untuk memimpin kampanye ”Ganyang Malaysia” di daerah. Lembaga ini kerap menjatuhkan larangan terhadap buku-buku tertentu dan membubarkan pertemuan yang dianggap menghalangi jalannya revolusi Indonesia.

Apel Sukarelawan 'Ganyang Malaysia' | foto: koleksi OHD


1965

1 Oktober 1965:
Terjadi Peristiwa G30S yang tiga minggu kemudian disusul dengan Peristiwa 1965.

Mayor Jenderal Soeharto, 1965 | foto: LIFE

Operasi penghancuran PKI dan ormas-ormas kiri melibatkan tindak vandalisme oleh massa anti-komunis yang digerakkan militer, termasuk aksi pembakaran buku di kantor CC PKI, Universitas Res Publica, dll. 

Pada akhir Desember 1965, Departemen P & K menyatakan:
1.mencabut larangan peredaran buku-buku karya sastrawan penandatangan ’Manifes Kebudayaan’
2.melarang 70 buku bahasa dan kesusastraan karya para pengarang Lekra 
3.melarang 87 sastrawan Lekra untuk berkarya.

Penangkapan Anggota PKI oleh Militer | foto: LIFE

1969

5 Juli 1969:
Untuk tetap mempertahankan kekuasaan dalam mengontrol peredaran barang cetakan, Pemerintahan Suharto dan DPR melalui UU No. 5 Tahun 1969 menyatakan mengadopsi Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 menjadi undang-undang. Penulisan Penetapan Presiden tersebut diubah menjadi UU No. 4/PNPS/1963.

Hingga 1991, Pemerintah Orde Baru mengacu pada UU No. 4/PNPS/1963 untuk melakukan pelarangan buku.

1978

28 Desember 1978:
Pada 1970an, peran Taiwan, Hongkong, dan RRC dalam perekonomian dan politik di Asia Pasifik makin menguat. Indonesia tidak bisa mengelak untuk tidak berhubungan dengan mereka. Oleh karena itu, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa serta peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional, dipandang perlu mengeluarkan larangan mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan segala jenis barang dalam huruf/aksara Cina yang berasal dari impor.

1979

18 Januari 1979:
Berdasarkan surat dari Kopkamtib, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika melarang aksara Cina dalam penerbitan pers dan non-pers di Indonesia.

Juni 1979:
Jaksa Agung melalui SK No. Kep-029/JA/6/1979 melarang peredaran barang cetakan dengan bahasa dan aksara Cina Mandarin atau dialek lainnya.

1991

22 Juli 1991:
Pemerintah Orde Baru dan DPR menerbitkan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan penuh pada Kejaksaan Agung untuk ‘mengamankan’ peredaran barang cetakan. 

Selama pemerintahan Orde Baru ratusan buku dan pamflet dilarang beredar. Sebagian penulisnya ditahan dengan tuduhan subversif. Alasan Kejaksaan Agung melarang peredaran buku-buku tersebut diantaranya adalah karena buku-buku tersebut memuat ajaran komunisme, menodai agama, memuat pornografi, menghina kepala negara, memuat aksara Cina, dll. 

Pendiri Hasta Mitra: Hasjim Rahman, Joesoef Isak dan Pramoedya Ananta Toer | foto: istimewa

Hasta Mitra yang didirikan pada pertengahan 1980an dalam rangka menerbitkan buku karya Pramoedya Ananta Toer, merupakan perusahaan penerbitan yang bukunya paling banyak dilarang. Sedang Pramoedya Ananta Toer adalah penulis yang karyanya paling banyak dilarang.

UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI

Pasal 27
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan:
c. pengamanan peredaran barang cetakan;

Bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3) butir (c) disebutkan:
Tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Yang dimaksud dengan "turut menyelenggarakan" adalah mencakup kegiatan-kegiatan membantu, turut serta, dan bekerja sama. Dalam turut menyelenggarakan tersebut, kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

foto: istimewa

1998/1999

Gerakan Reformasi berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto dan merebut kembali tiga kebebasan dasar: berserikat, berkumpul, dan berpendapat.


2000

MPR periode 1999-2004 menerbitkan Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya memuat jaminan atas hak berekpresi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan atas hak berekspresi
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28E
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 
 
Jaminan atas hak untuk tahu (the right to know)

Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


2004

UU No. 16 Tahun Kejaksaan Republik Indonesia yang mengubah wewenang Kejaksaan Agung atas peredaran barang cetakan dari ‘pengamanan’ menjadi ‘pengawasan’.

Karena tidak memiliki kewenangan lagi untuk melarang barang cetakan, Kejaksaan Agung kemudian me-reaktivasi kembali UU No. 4/PNPS/1963 untuk melarang peredaran 22 judul buku selama periode 2006-2009.

UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Pasal 30
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
pengawasan peredaran barang cetakan;

























































































































































































































































Pram dan Larangan Buku-Bukunya

BUKU, bagi Pramoedya Ananta Toer, dianggap seperti anaknya sendiri. Setelah dewasa, mereka lepas dari orangtua dan bisa membangun hidup sendiri. ‘’Maka, mau dilarang, diinjak, ataupun dibakar, itu merupakan sejarah buku itu sendiri,’’ kata ayah enam orang anak itu.
Dengan prinsip seperti itu, ia tak merasa perlu berutang budi kepada mereka yang meminta pemerintah agar mencabut pelarangan buku-bukunya. Walau tak bisa dimungkiri, sebagaimana umumnya pengarang, Pram akan senang bila buah pikirannya dibaca orang. Inilah yang mungkin terjadi pada buku Hoakiau di Indonesia. Buku karangannya yang dilarang dan dalam waktu dekat akan dicetak lagi ini diduga bakal laris terjual. Ketika diterbitkan pada 1960, belum lagi turun dari percetakan, 10 ribu eksemplar buku itu sudah habis terjual. Cetakan berikutnya, dua kali lipat jumlahnya, langsung disita begitu turun dari mesin.
"Buku itu dilarang karena saya dituduh berkhianat menjual negara ke RRC," kata Pram. Ketika itu Menteri Luar Negeri Soebandrio memang sedang terlibat polemik dengan RRC. Ide buku itu, menurut Pram, berangkat dari penindasan pemerintah terhadap warga Tionghoa. Dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1955, saat itu pemerintah melarang warga Tionghoa berdagang di desa-desa. Bahkan, menurut Pram lagi, sikap diskriminasi itu merembet ke pembunuhan warga Cina di Jawa Barat.
Dari peristiwa inilah, Pram tergerak membela mereka dengan menulis surat di koran Bintang Timur. Tulisannya itu ternyata mendapat perhatian luas dari pembaca, sampai kemudian diterjemahkan ke bahasa Kamboja, Burma, dan Tiongkok. Penerbit Bintang Press pun tertarik untuk membukukannya.
Hoakiau di Indonesia ini mempunyai kenangan khusus baginya karena buku itu menyebabkan ia ditahan. Saat itu, ia dipanggil oleh Penguasa Perang Tertinggi untuk diwawancarai oleh Mayor Sudharmono, yang belakangan menjadi wakil presiden. ‘’Lalu, oleh petugas CPM, saya dibawa ke rumah tahanan militer Budi Utomo,’’ cerita Pram. Tiga bulan ia meringkuk di tempat ini sebelum dipindahkan ke LP Cipinang. Keluarganya tak tahu di mana ia berada, padahal saat itu anaknya yang nomor enam dilahirkan. Mereka baru mengerti setelah diberi tahu seorang pejabat rumah tahanan Budi Utomo, Jakarta Pusat.
Soal penahanan sebenarnya bukan hal yang asing bagi putra kelahiran Blora, Jawa Tengah itu. Tahun 1947 ia sudah pernah ditahan oleh pemerintah Belanda di penjara Bukitduri, Jakarta Selatan. Tapi aksi itu tak memadamkan semangatnya untuk terus berkarya. Dari tangannya lahir Cerita dari Blora, Perburuan dan Keluarga Gerilya, yang bisa beredar di masyarakat.
Namun, setelah itu, pelarangan seolah melekat pada buku-bukunya, terutama setelah selama 14 tahun (1965-1979) ia dibuang ke Pulau Buru karena dituduh terlibat Lekra, organisasi kebudayaan yang berafiliasi ke PKI. Padahal, dari Pulau Buru inilah lahir novel-novel yang luar biasa. Sayang, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca itu tak bisa beredar karena pemerintah menilai buku-buku tersebut berwarna komunis. Ketika sudah keluar dari Pulau Buru, bukunya Sang Pemula dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu juga tak luput dari pelarangan.
Upaya pembungkaman yang dilakukan pemerintah ini tak sepenuhnya efektif karena secara sembunyi-sembunyi orang bisa mendapatkan buku-buku tersebut. Akankah buku Hoakiau di Indonesia yang akan diterbitkan ulang itu bakal dilarang lagi? Semoga saja tidak. Sebab, kata penerima hadiah Magsasay ini, buku tersebut adalah dokumentasi yang relevan dengan peristiwa kerusuhan anti-Cina yang sekarang terjadi. Paling tidak, kerusuhan pada l740 di Batavia, yang menyebabkan sekitar 10 ribu warga Tionghoa terbunuh, bisa dijadikan pengalaman agar peristiwa serupa tak terulang.




















































































































































































Penerbitan Buku di Indonesia 

Pada periode 1945-1966, di Indonesia terhitung sekitar 1.000 judul buku diterbitkan penerbit-penerbit partikelir setiap tahunnya.

Menginjak periode 1966-1981, angka itu beranjak menjadi 2.000 judul buku per tahun. Pada akhir 1965 hingga awal 70an, industri penerbitan nasional sempat mengalami guncangan karena subsidi kertas dicabut. Jumlah anggota IKAPI yang awalnya 300 penerbit turun hingga 25% pada akhir 1965.

UNESCO melaporkan, pada 1973 Indonesia mengalami book starvation (paceklik buku). Saat itu, tidak satu pun judul buku diterbitkan oleh para penerbit nasional. 

Pada 70an Indonesia pernah mengadakan proyek buku Inpres. Kucuran dana dari pemerintah untuk menyukseskan proyek itu memicu kelahiran ratusan penerbit baru. Namun, seiring penghentian proyek itu, banyak penerbit gulung tikar. 

Menurut data IKAPI, produksi buku di Indonesia menjelang krisis ekonomi 1997/1998 mencapai 5.000 hingga 6.000 judul per tahun. Jumlah itu makin menurun selama krisis hingga hanya 2.500-3.000 judul per tahun. 

Berdasarkan data dari Intenational Publisher Association Kanada, produksi buku paling tinggi dipegang oleh Inggris, yaitu mencapai rata-rata 100 ribu judul buku per tahun. Tahun 2000 saja Inggris memproduksi 110.155 judul buku. Posisi kedua ditempati Jerman dengan jumlah judul buku yang diterbitkan pada tahun 2000 mencapai 80.779 judul, Jepang sebanyak 65.430 judul buku. Sementara Indonesia, pada 2002 hanya memproduksi 2.700 judul buku.

Pada 2008, jumlah buku yang terbit di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu mencapai 8.000 judul.

Č
ą
ď
Alit Ambara,
25 Mar 2010 10.26
Ċ
ď
Alit Ambara,
25 Mar 2010 09.52